Tuduhan para politikus bahwa data Badan Pusat Statitik itu dikontrol pemerintah mesti dibuktikan secara ilmiah. Tentunya dengan data pembanding yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dengan data menurut "perasaan" dan pandangan mata saja. Tuduhan ini melukai ratusan ribu orang yang pernah terlibat dalam pengumpulan data di seluruh pelosok tanah air.
Tuduhan atas independensi BPS dari seorang yang notabene adalah bakal calon wakil presiden memang bukan yang pertama. Para politikus yang sedang menjabat sebagai kepala daerah maupun dari kubu oposisi. Apalagi dalam menghadapi hajatan pemilihan presiden tahun depan. Data BPS akan selalu menjadi primadona. Dua kubu akan menggunakan data BPS untuk menyerang dan saling menjatuhkan.
Namun, terkadang kritik terhadap data BPS itu tebang pilih. Hanya memilih kritis terhadap data yang tidak mendukung karir politiknya semata. Tapi jika data BPS sejalan dengan pencapaian politiknya, mereka diam seribu bahasa. Sudah jelas bahwa kritik terhadap data BPS hanya mengikuti nafsu untuk berkuasa.
Sebagai fakta, data Badan Pusat Statistik tidak selalu menyatakan bahwa program pemerintah berhasil. Terkadang sebuah pencapaian pembangunan tidak sesuai target. Tengok saja pencapaian pertumbuhan ekonomi yang selalu di bawah target pemerintah. Siapa yang menghitungnya? BPS juga bukan?
Logikanya jika memang BPS tidak independen, tentu dengan mudah BPS menyesuaikan datanya dengan angka target pemerintah. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. BPS menyampaikan hasil pendataan lapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Terlepas dari kepentingan pihak pemerintah maupun oposisi.
Fakta lain, jika saja data kemiskinan itu dikontrol dan mengikuti kemauan pemerintah, apa susahnya bagi BPS untuk menurunkan angka kemiskinan di Kawasan timur Indonesia? Faktanya, angka kemiskinan beberapa provinsi masih bertengger di dua digit. Jauh berbeda dari angka nasional sebesar 9,82 persen. BPS mencatat, jumlah orang miskin periode Maret 2018 bertambah di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, tingkat kemiskinan Papua mencapai 27,74 persen, Papua Barat 23,01 persen, dan NTT 21,35 persen.
Data pengangguran yang dikritik memang turun menjadi 5,13 persen pada Februari 2018. Angka pengangguran periode Agustus 2017 sebesar 5,50 persen dan Februari 2017 sebesar 5,33 persen. Tapi perlu dilihat bahwa dari periode Februari 2017 ke periode Februari 2018, terdapat delapan daerah yang angka penganggurannya meningkat.Â
Yakni Sumatera Selatan yang meningkat 0,22 poin, Jawa Tengah meningkat 0,08 poin, Banten naik 0,02 poin, Yogyakarta meningkat 0,22 poin, Kalimantan Tengah naik 0,05 poin, Kalimantan Selatan naik 0,33 poin, Sulawesi Tengah naik 0,22 poin, dan Sulawesi Selatan naik 0,62 poin. BPS juga mencatat pengangguran dari kalangan sarjana semakin meningkat.
Fakta berikutnya, jika BPS tidak independen, apa susahnya bagi BPS memberi skor "tinggi" terhadap pencapaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten di Indonesia? Faktanya, angka BPS menyatakan masih terdapat kesenjangan yang tinggi terhadap pembangunan manusia Indonesia. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
BPS mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nduga di Papua hanya sebesar 27,87. Bandingkan dengan IPM Yogyakarta yang mencapai 85, 49. Jika BPS tidak independen, apa sulitnya bagi BPS memberikan skor IPM yang tinggi bagi daerah-daerah di Papua? Padahal---asal tahu saja---guyuran anggaran sangat besar di sana.
Jawabannya adalah karena angka BPS itu adalah hasil survei dan sensus yang dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Data BPS adalah hasil himpunan jawaban masyarakarat Indonesia yang terpilih sebagai responden. Dengan metode pemilihan sampel secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.
