Mohon tunggu...
Barliy Brasila
Barliy Brasila Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Dosen MKDU, Ilmu Sosial dan Politik.

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Menakar Kabinet Kementerian Prabowo dan Gibran

29 Mei 2024   22:31 Diperbarui: 30 Mei 2024   00:12 147
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dari pemberitaan di media Presiden tidak menjadi masalah presiden mengurangi dan menambahkan Kementrian bahkan sampai 100 kementrian dapat dimungkinkan, hal ini dikarena hak prerogratif namun yang perlu dikritisi  bersama ialah ugensi ideal menambahkan kementrian dari 34 ke 40, apakah untuk kinerja atau mengakomodasikan semua kekuatan politik sehingga porsi pemerintah di Lembaga Legislatif  menjadi "Gemoy".

Melalui juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak yang dikutip  kompas.com, 27 Februari 2024,  menyebut Prabowo membuka komunikasi dengan banyak pihak, termasuk, partai politik di luar koalisi Prabowo dan Gibran pada Pilpres  2024. Sebelumnya bertempatan pada Nasdem Tower, Jakarta Pusat 22 Februari 2024, pertemuan Prabowo dan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di depan awak media terang benerang siap mendukung penuh pemerinatahan baru Prabowo dan Gibran.

Kemudian 24 April 2024, di kantor DPP PKB, pertemuan Parbowo dengan Ketua Partai PKB Muhaimin atau yang akrab disapa cak imin, cak imin secara jelas menyatakan hal yang sama apa yang disampaikan Surya Paloh,  PKB bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Di lain pihak partai lain seperti PDIP, PKS belum menyatakan sikap resmi atau tanda akan merapat ke pemerintahan.

Dari dinamika politik yang dilakukan elit politik, kita dapat manakar  seperti apakah wajah kabinet Prabowo-Gibran? pasti Parbowo dan Gibran akan terbuka ke semua partai politik sebab konsolidasi kekuatan politik tujuan memperkuat posisi pemerintah berhadapan dengan legislatif atau memperkuat posisi pemerintah di legislatif.  

Jika hanya Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, PAN 48 kursi dan Demokrat 44 kursi sisanya PDIP, PKS, Nasdem dan PKB di luar pemerintah  perlu ada tambahan, tetapi apakah tambahan koalisi ke arah koalisi kelas menengah dengan hanya menghadirkan Nasdem saja dengan jumlah kursi 69 atau bentuk koalisi gemoy dengan tambahan PKB 68 dan ditambah lagi lebih gemoy dengan mengajak PKS 53 kursi dan menyisakan PDIP 110 kursi diluar. 

Menurut hemat saya kemungkinan besar  bisa terjadi hanya pada  Nasdem dan PKB karena dua partai tersebut memiliki relasi atau hubungan baik dengan Prabowo-Gibran dan Jokowi dibelakangnya, dari rekam jejak politik Nasdem dan PKB selama priode pemerintahan tidak pernah menjadi oposisi. 

PKS walaupuan memiliki relasi hubungan baik dengan Prabowo-Gibran tetapi partai ini selalu konsisten dengan sikap politiknya dan selanjutnya PDIP rumit menemukan relasi hubungan dengan Prabowo-Gibran. 

Kenapa rumit? Prabowo dengan Megawati memiliki hubungan baik, lain hanya dengan Jokowi yang dibelakang Prabowo  perlahan memulai memudar, disisi lain Mantan Capres dari PDIP Ganjar menolak secara tegas bergabung ke pemerintah namun masih ada jalan kepada PDIP untuk bergabung dengan pemerintah karena belum menyatakan secara resmi kelembagaan.  

Pembahasan revisi uu kementrian dengan menambahan Kementrian dari 34 ke 40 sebagai poin jalan karpet merah untuk partai diluar pengusung masuk ke pemerintahan. Jika fenomena politik ini terwujud semakin menunjukan Kementrian Prabowo dan Gibran sebagai Kabinet Kementrian "Gemoy" mengakomondasi semua kekuatan politik atau bagi-bagai kue kekuasaan. 

Ugensinya untuk kinerja jauh dari kata ideal, karena dengan adanya penambahan kementrian perlu adanya pos anggaran baru untuk menunjang administrasi dan implementasi dan lembaga di bawahnya baik di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki struktur hierarki di atasnya dan selain masuknya partai di luar ke pemerintah. Bandingkan dengan AS sistem pemerintahan yang sama "Sistem Presidensial",  wilayahnya lebih luas dan masyarakatnya lebih banyak hanya 15 kementrian untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, Indonesia berbanding terbalik. 

Selanjutnya pembentukan koalisi ini yang harus diperhatikan Prabowo dan Gibran balance of power seandainya benar terjadi partai seperti Nasdem dan PKB masuk ke pemerintahan, political jealousy akan muncul dan tidak dapat dihindarkan, karena partai politik tersebut tidak ikut berjuang pada pilpres handir dipilpres sebagai antitesis dari Prabowo-Gibran, tiba-tiba masuk dan ditawar.  

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun