Rerangka Pemikiran Rosce Pound (1870-1964) dan Tibor Machan (1939-2016) Pada Tax Haven Country

Tax Haven Country

Tax haven country, atau negara surga pajak, adalah sebuah negara atau yurisdiksi yang menawarkan keringanan pajak yang signifikan kepada individu atau perusahaan asing dengan tujuan untuk menarik investasi asing. 

Negara-negara ini biasanya memiliki tingkat pajak yang sangat rendah atau bahkan nol persen pada berbagai jenis pendapatan, seperti pajak penghasilan, pajak dividen, atau pajak keuntungan modal. 

Selain tarif pajak yang rendah, tax haven countries juga sering dikenal karena memiliki kerahasiaan perbankan yang ketat, yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk menyembunyikan aset dan pendapatan mereka dari otoritas pajak di negara asal mereka. Kerahasiaan ini dapat mencakup perlindungan terhadap pengungkapan informasi keuangan kepada pihak ketiga, termasuk pemerintah asing. 

Beberapa karakteristik utama dari tax haven countries meliputi tarif pajak yang rendah atau nol, kerahasiaan finansial, regulasi yang longgar dan kemudahan pendirian perusahaan.  Beberapa contoh negara yang sering dianggap sebagai tax haven countries termasuk Swiss, Bermuda, Cayman Islands, dan Luxembourg. 

Meski demikian, status sebagai tax haven bisa bersifat kontroversial, karena negara-negara ini sering dikritik oleh masyarakat internasional karena dianggap membantu individu dan perusahaan menghindari kewajiban pajak mereka, yang pada akhirnya bisa merugikan negara-negara lain dalam bentuk kehilangan pendapatan pajak yang signifikan. 

Upaya untuk menanggulangi penggunaan tax havens sering melibatkan kerja sama internasional untuk meningkatkan transparansi dan berbagi informasi keuangan antar negara, serta reformasi kebijakan pajak di negara-negara asal untuk mengurangi insentif bagi individu dan perusahaan untuk menggunakan tax havens. 

 The Virtue of Liberty oleh Tibor R. Machan

 "The Virtue of Liberty" karya Tibor R. Machan adalah eksplorasi mendalam tentang konsep kebebasan dari perspektif filosofis dan etis. Dalam buku ini, Machan berargumen bahwa kebebasan bukan hanya kondisi politik atau ekonomi, tetapi merupakan keharusan moral. Dia menegaskan bahwa kebebasan individu sangat penting untuk perkembangan manusia dan tanggung jawab moral. 

Dengan menekankan landasan moral kebebasan, Machan berpendapat bahwa otonomi pribadi memungkinkan individu untuk mengejar tujuan dan kebahagiaan mereka sendiri, yang sangat penting untuk masyarakat yang berkembang. 

Machan mengkritik berbagai bentuk kolektivisme dan etatisme, dan sebaliknya, mendukung sistem politik yang memprioritaskan hak-hak individu dan intervensi pemerintah yang terbatas. Dia mengacu pada tradisi liberal klasik dan libertarian, menyoroti pentingnya kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan kerjasama sukarela sebagai fondasi untuk masyarakat yang bebas dan sejahtera. 

Dalam buku tersebut, Machan juga membahas keberatan umum terhadap libertarianisme, seperti kekhawatiran tentang ketidaksetaraan dan keadilan sosial. Dia berargumen bahwa masyarakat yang benar-benar bebas tidak hanya lebih adil tetapi juga lebih kondusif untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui tindakan sukarela dan amal daripada mekanisme negara yang koersif.

 Machan menegaskan bahwa kebebasan individu adalah landasan bagi masyarakat yang adil dan makmur. Dia menguraikan bahwa kebebasan memungkinkan individu untuk membuat pilihan moral yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya mendorong kebajikan dan kehidupan yang bermakna. 

Menurut Machan, tanpa kebebasan, individu tidak dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral mereka sendiri, yang menghambat perkembangan pribadi dan sosial. 

Selain itu, Machan mengeksplorasi hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Dia menekankan bahwa kebebasan membawa tanggung jawab untuk membuat pilihan yang etis dan berdampak positif pada masyarakat. Kebebasan bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan untuk bertindak dalam kerangka moral yang menghormati hak-hak orang lain. 

Dalam kritiknya terhadap etatisme, Machan menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan individu sering kali merusak kebebasan dan tanggung jawab pribadi. Dia berpendapat bahwa negara yang besar cenderung menghambat inovasi, mengurangi inisiatif individu, dan menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah. 

Machan juga menyoroti pentingnya pasar bebas dalam mendukung kebebasan individu. Dia berpendapat bahwa pasar bebas memungkinkan individu untuk mengejar kepentingan mereka sendiri secara damai dan sukarela, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pertukaran sukarela, individu dapat mencapai tujuan mereka tanpa paksaan, yang merupakan inti dari kebebasan. 

Secara  umum, "The Virtue of Liberty" menyajikan pembelaan kuat terhadap kebebasan individu sebagai keharusan moral, menekankan perannya dalam mendorong masyarakat yang adil dan makmur. 

Machan menunjukkan bahwa kebebasan tidak hanya penting untuk kebahagiaan individu tetapi juga untuk keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya kebebasan dalam kehidupan manusia dan bagaimana kebebasan dapat diwujudkan dalam praktik melalui sistem politik dan ekonomi yang menghormati hak-hak individu.

 The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound

Conceptual Framework "Sociological Jurisprudence"/dokpri

Roscoe Pound adalah seorang ahli hukum terkemuka yang mempengaruhi pemikiran hukum di Amerika Serikat pada abad ke-20 dengan konsep "jurisprudensi sosiologis". Pendekatan ini bertujuan untuk melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat yang terus berkembang.

 Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Pound mengamati bahwa pengadilan Amerika sering membatalkan undang-undang reformasi perburuhan yang bertujuan untuk melindungi pekerja. Alasan yang diberikan adalah bahwa undang-undang tersebut melanggar hak-hak dasar dalam Konstitusi seperti "hak milik" dan "kebebasan kontrak". Pound mengkritik pendekatan konservatif ini dan mengembangkan teori hukum yang lebih dinamis dan adaptif yang dikenal sebagai "jurisprudensi sosiologis".

Pound percaya bahwa hukum harus mencerminkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Menurutnya, hukum tidak boleh kaku tetapi harus fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. 

Dia mengusulkan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mengatur dan mengarahkan kepentingan yang berbeda di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Pound menekankan pentingnya pendekatan empiris dalam studi hukum. Dia mendorong penggunaan data sosiologis dan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam praktik. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada teori abstrak dan prinsip-prinsip hukum yang kaku.

Salah satu aspek penting dari teori Pound adalah konsep "rekayasa sosial" di mana hukum digunakan sebagai alat untuk merekayasa dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Hukum harus membantu menyeimbangkan berbagai kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat, baik itu kepentingan ekonomi, sosial, atau politik. 

Dengan demikian, hakim dan legislator harus memperhatikan kondisi sosial dan dampak dari keputusan hukum mereka terhadap masyarakat.

Pound mempengaruhi banyak ahli hukum dan kebijakan publik dengan ide-idenya. Namun, beberapa kritik terhadap jurisprudensi sosiologis adalah bahwa pendekatan ini bisa terlalu fleksibel dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ada argumen bahwa terlalu menekankan pada penyesuaian hukum terhadap kondisi sosial dapat mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang mendasar. 

Meskipun demikian, kontribusi Pound terhadap ilmu hukum tetap signifikan. Ia membuka jalan bagi pendekatan yang lebih pragmatis dan realistis dalam studi hukum, yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan bukan sekadar sistem aturan yang kaku. 

Jurisprudensi sosiologis Roscoe Pound menawarkan pandangan bahwa hukum harus berkembang dan beradaptasi dengan masyarakat yang terus berubah, menekankan pentingnya data empiris dalam pembuatan kebijakan hukum, dan mengakui peran hukum dalam mengatur kepentingan yang berbeda di dalam masyarakat.

 The Virtue of Liberty, The Sociological Jurisprudence dan Tax Haven Country

Tibor R. Machan dalam bukunya "The Virtue of Liberty" menekankan bahwa kebebasan individu adalah dasar moral yang penting bagi perkembangan manusia dan kemakmuran masyarakat. Machan mengkritik intervensi pemerintah yang berlebihan dalam urusan ekonomi dan pribadi, dan berargumen bahwa pasar bebas dan hak milik pribadi adalah komponen vital dari masyarakat yang adil dan makmur.

 Negara-negara surga pajak menarik individu dan perusahaan dengan menawarkan tarif pajak yang sangat rendah atau nol, serta kerahasiaan keuangan. 

Dalam kerangka pemikiran Machan, tax haven bisa dianggap sebagai contoh dari tempat di mana kebebasan ekonomi diberi ruang lebih besar. Individu dan perusahaan memilih tax haven untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan dan hak milik pribadi yang diadvokasi oleh Machan. 

Namun, Machan juga menekankan tanggung jawab moral dalam penggunaan kebebasan. Ketika perusahaan dan individu menggunakan tax haven untuk menghindari pajak, ini bisa berdampak negatif pada negara asal mereka dalam bentuk hilangnya pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk pelayanan publik. Maka, dari perspektif Machan, meskipun kebebasan ekonomi itu penting, harus ada keseimbangan dengan tanggung jawab moral untuk tidak merugikan masyarakat yang lebih luas. 

Roscoe Pound, dalam konsep "jurisprudensi sosiologis", melihat hukum sebagai alat untuk menyesuaikan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Dia berargumen bahwa hukum harus fleksibel dan adaptif untuk menangani perubahan sosial dan ekonomi, dan harus mencerminkan kondisi sosial yang nyata. 

Pendekatan Pound terhadap hukum menyoroti pentingnya menyesuaikan peraturan dan kebijakan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang berbeda. 

Dalam konteks tax haven, hukum di negara asal sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang memungkinkan perusahaan dan individu untuk memanfaatkan celah hukum demi menghindari pajak. 

Pound akan melihat fenomena tax haven sebagai tantangan bagi hukum dan kebijakan publik untuk menyeimbangkan antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial. Dia akan mendorong reformasi hukum yang tidak hanya menutup celah yang memungkinkan penghindaran pajak, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. 

Kita dapat melihat bahwa tax haven menyoroti ketegangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dari perspektif Machan, kebebasan untuk memilih lingkungan pajak yang lebih menguntungkan adalah bagian dari hak individu dan perusahaan, tetapi ini harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. 

Sementara itu, dari perspektif Pound, hukum harus adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, termasuk fenomena tax haven, untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kebebasan dan kontrol sosial.

 Keduanya menekankan pentingnya kebebasan, tetapi juga mengakui perlunya keseimbangan dan tanggung jawab, baik melalui norma moral (Machan) maupun penyesuaian hukum (Pound), untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. 

Referensi

Morag-Levine, Noga, 'Sociological Jurisprudence and The Spirit of The Common Law', in Markus D. Dubber, and Christopher Tomlins (eds), The Oxford Handbook of Legal History, Oxford Handbooks 

Shiina, T. (2023). Pound, Roscoe: Sociological Jurisprudence. 

Tibor Machan (1994) The Virtue of Liberty. Philpapers.