Setya Novanto, Rivalitas Politik KPK dan Cantiknya Golkar

Partai politik Golongan Karya (Golkar) kembali di guncang prahara, dengan di tetapkanya predikat Tersangka (kali kedua, dan saat ini di tahan KPK) untuk sang ketua umum Setya Novanto, dan saat ini semua kader ikut turun bicara tentang nasib kedepan partai besar tersebut. apakah nasib partai Golkar bisa gawat jika Ketua Umumnya Tersangka dan di tahan KPK?

Partai Golkar telah melahirkan banyak pemimpin dan banyak politikus di Negeri ini, tidak ada yang menafikan bahwa partai Golkar selalu ikut di dalam pemerintahan di zaman siapapun. dan singkat dan padatnya "orang-orang' Golkar selalu ada dan selalu hadir di dalam pemerintahan tanpa kecuali.

Secara otomatis dengan banyaknya politisi yang di lahirkan Golkar, mau tidak mau pemerintahan selalu di warnai dengan korelasi hubungan politik yang dinamis.dan "kedinamisan" tersebut hadir di saat ada rivalitas tercipta dalam pergulatan untuk menempatkan "orangnya" di pucuk pimpinan parpol, terlebih lagi jika yang berival itu sama-sama ada di dalam pemerintahan.

Mungkinkah rivalitas Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan kembali akan tersaji di dalam "sakitnya" Golkar saat ini? Pada masa sebelumnya di saat Setya Novanto belum menjadi Ketua Umum Golkar.Rivalitas mereka tersaji apik hingga saat itu Presiden berkelakar di depan munaslub Golkar dengan mengatakan "

"Saya ingin blak-blakan, karena banyak yang bertanya kepada Saya, banyak yang komplain kepada Saya, 'Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam menelepon dan mengumpulkan DPD-DPD II'. Saya jawab, 'Pak Luhut itu kan dulu di Dewan Pertimbangan Golkar', kan nggak apa-apa," "Ada lagi yang bertanya kepada Saya, komplain kepada Saya, kenapa Pak Wapres mengumpulkan dan menelepon DPD-DPD Golkar. Jawaban Saya sama, Pak JK kan dulu Ketum DPP Golkar, kan juga nggak apa-apa,"                             

Setya Novanto (Golkar) dan KPK

Jika mengenai Rivalitas kubu-kubuan didalam sebuah Parpol adalah wajar seperti acap kali terjadi selama ini, dan menjadi tidak wajar jika ada lembaga hukum yang di sinyalir ikut bermain didalam Politik dan berkubu-kubuan.(Setnov-KPK)

"Saya tidak tahu apakah Setya Novanto terlibat skandal korupsi e-KTP atau tidak. Tapi cara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengincar Ketua DPR ini tendensi politiknya sangat kental dan vulgar,"  Adhie M Masardi.

Sejauh ini masyarakat terus berharap kepada KPK untuk tidak "berat sebelah" dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Karena jika KPK tidak lagi proporsional. Netral dan Objektif dalam menangani kasus. maka potret buram penanganan kasus korupsi cepat atau lambat akan dirasakan. satu kalimat dari segenap masyarakat selalu mengatakan "KPK tidak boleh tebang pilih,"  apalagi memilih-milih sekutu untuk berpolitik, Golkar masih terhitung sebagai parpol besar dan Golkar masih menempatkan orang-orangnya di semua lini, jika KPK berfikir Setya Novanto dan Golkarnya mudah di tumbangkan, maka KPK harus kembali bertanya kepada "pembisiknya" (jika ada) apakah Setya Novanto dan Golkarnya benar mudah di tumbangkan?

Banyak sudah yang mengatakan "KPK bermain politik didalam penanganan sejumlah kasus dugaan Korupsi." (tidak hanya pada kasus eKTP), dalam pelbagai kasus KPK lemah, dalam kasus lainya KPK keras, contoh soal kasus mantan Dirjen pajak Hadi Purnomo, didalam kacamata orang yang awam tentang hukum, hal ini merupakan blunder terbesar KPK. Kemana "muka" KPK dan Para Komisionernya.? Ingat. 

KPK merupakan lembaga hukum yang berisikan orang-orang ahli hukum, mengapa KPK takluk dengan seorang Hadi Purnomo yang tanpa di damping Lawyer (Pengacara) dalam menggugat KPK. (satu contoh memercik air mendulang muka KPK). Apakah kita juga akan mempertanyakan, berapa banyak sudah KPK telah mentersangkakan orang dan sampai saat ini terkatung-katung? Bukankah KPK selalu menyebut dengan bangga didepan media "kami Punya Bukti Kuat,"

Semua harus di dasari dengan kenetralan dalam penanganan kasus, tidak boleh ada perbedaan,eKTP.Century,BLBI, Reklamasi, apapun itu dugaan tentang Korupsi, seharunya KPK tidak mengkotak-kotakan dan tidak membeda-bedakan, terlebih lagi jika pasal "Tidak ada Niat jahat." terbukti.

Golkar adalah pemain cantik, sama halnya dengan Parpol besar lainya, banyak pihak mengatakan  Golkar dengan Setya Novantonya merupakan parpol yang bisa membuat manuver tak terduga, secara politis Golkar masih parpol yang kuat, mereka yang sudah berganti seragam pun adalah orang-orang Golkar, karena mereka besar berkat polesan Golkar,dan jika KPK ingin bermain politik, tentu saja kita akan melihat juga permainan politik yang akan di perlihatkan Golkar.

Sebagian Masyarakat mungkin saja  tidak perduli dengan siapa pelaku korupsi, yang diperdulikan masyarakat adalah pemberantasan koruspi yang adil tanpa tebang pilih.Rivalitas KPK dengan Politik (DPR,Setnov,Parpol) hanya akan menambah carut marut penanganan korupsi. KPK harus menyadari bahwa KPK adalah lembaga Hukum, bukan Lembaga Politik. jadi sebaiknya KPK harus tetap berada di jalur Hukum tanpa mencampuri dengan "bumbu politik." rivalitas didalam parpol adalah wajar, dan rivaitas lembaga hukum untuk berpolitik adalah tidak wajar.

Cetaaaaar......!

Sejauh ini kita terima 14 orang dari berbagai unsur termasuk anggota DPR juga. Total pengembaliannya Rp30 miliar dan sisanya masih Rp220 miliar kita sita dari perusahaan lain," Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (7/3/2017.Detik).