Semua harus di dasari dengan kenetralan dalam penanganan kasus, tidak boleh ada perbedaan,eKTP.Century,BLBI, Reklamasi, apapun itu dugaan tentang Korupsi, seharunya KPK tidak mengkotak-kotakan dan tidak membeda-bedakan, terlebih lagi jika pasal "Tidak ada Niat jahat." terbukti.
Golkar adalah pemain cantik, sama halnya dengan Parpol besar lainya, banyak pihak mengatakan  Golkar dengan Setya Novantonya merupakan parpol yang bisa membuat manuver tak terduga, secara politis Golkar masih parpol yang kuat, mereka yang sudah berganti seragam pun adalah orang-orang Golkar, karena mereka besar berkat polesan Golkar,dan jika KPK ingin bermain politik, tentu saja kita akan melihat juga permainan politik yang akan di perlihatkan Golkar.
Sebagian Masyarakat mungkin saja  tidak perduli dengan siapa pelaku korupsi, yang diperdulikan masyarakat adalah pemberantasan koruspi yang adil tanpa tebang pilih.Rivalitas KPK dengan Politik (DPR,Setnov,Parpol) hanya akan menambah carut marut penanganan korupsi. KPK harus menyadari bahwa KPK adalah lembaga Hukum, bukan Lembaga Politik. jadi sebaiknya KPK harus tetap berada di jalur Hukum tanpa mencampuri dengan "bumbu politik." rivalitas didalam parpol adalah wajar, dan rivaitas lembaga hukum untuk berpolitik adalah tidak wajar.
Cetaaaaar......!
Sejauh ini kita terima 14 orang dari berbagai unsur termasuk anggota DPR juga. Total pengembaliannya Rp30 miliar dan sisanya masih Rp220 miliar kita sita dari perusahaan lain," Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (7/3/2017.Detik).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
