Mohon tunggu...
Budi Satria Dewantoro
Budi Satria Dewantoro Mohon Tunggu... Pengacara - Praktisi Hukum

Dekat dengan isu hukum-HAM, human security, kepolisian, penggemar sepak bola, peminat budaya, dan penikmat kuliner Nusantara.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menata Demokrasi Tanpa Meredupkan Peran Polri di Bawah sang Nahkoda

2 Desember 2024   07:44 Diperbarui: 2 Desember 2024   08:04 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mengarungi Masa Depan dengan Kebijaksanaan

Usulan perubahan posisi Polri hanyalah riak kecil dalam samudra besar perjalanan demokrasi Indonesia. Namun, riak ini mengingatkan kita untuk terus menata arah dengan bijaksana. Demokrasi adalah perjalanan panjang, seperti meniti puncak gunung yang penuh tantangan. Dalam setiap langkahnya, Polri adalah penyangga yang menjaga stabilitas, sekaligus melindungi nilai-nilai keadilan.

Di bawah arahan Presiden sebagai sang nahkoda, Polri harus terus memperkuat perannya sebagai pelindung masyarakat. Menata demokrasi bukan berarti mengubah fondasinya, tetapi memastikan setiap elemen bekerja harmoni, seperti orkestra yang memainkan simfoni kehidupan bangsa. 

Indonesia membutuhkan demokrasi yang kokoh, dan itu hanya bisa dicapai dengan memperkuat, bukan meredupkan, peran vital Polri.

Di sisi lain, perbaikan regulasi Pemilu dan Pilkada bukan sekadar langkah teknis, melainkan sebuah upaya merajut ulang kain demokrasi yang mulai lusuh di beberapa sudut. Penegasan bahwa ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri adalah pelanggaran serius yang layak mendapat sanksi berat bukan hanya peringatan moral, tetapi fondasi untuk mencegah institusi negara menjadi alat ambisi politik segelintir orang.

Pengalaman penulis dalam misi internasional bersama ANFREL memantau Pemilu di Kamboja pada Juli 2008 menunjukkan betapa isu state apparatus impartiality atau ketidakberpihakan aparatur negara menjadi nyawa dalam memastikan hasil pemilu mencerminkan suara rakyat, bukan skenario elit. 

Di Kamboja, seperti halnya di banyak negara dengan demokrasi muda, netralitas pegawai negeri, pejabat pemerintah, militer, dan kepolisian kerap menjadi teka-teki abu-abu yang memengaruhi arah sejarah bangsa.

Demokrasi yang sejati tidak berhenti pada seremoni bilik suara, melainkan terletak pada nilai keadilan yang meresap hingga ke jantung birokrasi. Dengan mencegah politisasi institusi negara, kita tidak hanya menata prosedur, tetapi juga membangun legitimasi yang kokoh---sebuah mercusuar yang memandu bangsa menuju transparansi dan keadilan hakiki.

Salam Setia Bhayangkara…
Tegak Mengawal Negeri

Budi Satria Dewantoro
Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan PP HIPWI-FKPPI


Sumber bacaan:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun