Prognosis Eksistensi dan Masa Depan Polri di Era Presiden Prabowo

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 membawa ekspektasi dan tantangan baru bagi institusi Polri. Sebagai salah satu institusi yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, masa depan Polri di bawah pemerintahan Prabowo akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan keamanan nasional, strategi pemberantasan kejahatan, serta dinamika sosial-politik di Indonesia. Seperti apa 'prognosis' eksistensi dan masa depan Polri dalam lima tahun ke depan?

 Stabilitas Keamanan Nasional: Penekanan pada Pertahanan Internal

Sebagai presiden dengan latar belakang militer, Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan perhatian besar terhadap stabilitas keamanan nasional. Kendati lebih dikenal dengan gagasan memperkuat pertahanan militer, Polri sebagai lembaga penegak hukum akan tetap memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban dalam negeri. 

Dalam masa pemerintahannya, Polri akan dihadapkan pada upaya penanggulangan berbagai ancaman keamanan internal, seperti terorisme, radikalisme, serta potensi konflik horizontal yang masih rentan terjadi di beberapa daerah.

Mantan Pangkostrad di penghujung Orba itu mungkin akan menekankan sinergi antara Polri dan TNI dalam menangani ancaman-ancaman tersebut. Sinergi ini berpotensi memperkuat penanganan masalah keamanan di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi Polri untuk tetap mempertahankan otonomi mereka sebagai lembaga sipil dalam konteks penegakan hukum dan keamanan publik.

Transformasi Polri Menuju Institusi Modern

Sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks, masa depan Polri diperkirakan akan diwarnai oleh transformasi menuju institusi yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan teknologi. 

Prabowo kemungkinan akan mendorong Polri untuk memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan, penegakan hukum, dan pencegahan kejahatan. 

Penguatan Cyber Crime Unit  serta pemanfaatan data digital untuk pengawasan dan investigasi akan menjadi prioritas untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan siber yang terus meningkat.

Namun, tantangan terbesar dalam transformasi ini adalah kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai. Polri perlu mempercepat peningkatan kapasitas aparat mereka, termasuk penguasaan teknologi informasi, serta pembaruan infrastruktur untuk mendukung efektivitas penegakan hukum berbasis teknologi.

Penguatan Fungsi Human Security

Di tengah berkembangnya konsep Human Security yang menekankan pada perlindungan individu dari berbagai ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim, Polri harus mampu memperluas peran mereka dari sekadar penegakan hukum menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial yang kompleks. 

Pemerintahan baru nanti kemungkinan bakal menghadapi tekanan dari masyarakat untuk lebih memperhatikan isu-isu kesejahteraan rakyat, termasuk penanganan konflik agraria, pelanggaran HAM, dan kejahatan terhadap lingkungan.

Polri harus mampu beradaptasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, berfokus pada pencegahan konflik dan penyelesaian masalah melalui mediasi dan dialog. Pendekatan Community Policing (pemolisian masyarakat) akan menjadi semakin penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jika Polri gagal merespons isu-isu ini dengan baik, ada risiko meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat, yang bisa mengancam legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum.

Tantangan Reformasi dan Transparansi

Reformasi di tubuh Polri akan menjadi isu penting selama pemerintahan Prabowo. Publik terus mendesak agar Polri menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. 

Presiden Prabowo akan dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan reformasi kepolisian berjalan sesuai harapan publik, terutama dalam hal peningkatan akuntabilitas dan efisiensi.

Meningkatnya pengawasan masyarakat dan media terhadap kinerja Polri akan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas lembaga ini. Pemerintah Prabowo harus memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etik di dalam tubuh Polri.

Politik dan Netralitas Polri

Dalam dinamika politik di Indonesia, tantangan terbesar Polri adalah menjaga netralitas mereka dari pengaruh politik. Masa pemerintahan Prabowo mungkin akan dipenuhi dengan berbagai tekanan politik, baik dari pihak oposisi maupun internal koalisi pemerintahan. Polri harus mampu berselancar dengan menjaga diri agar tidak terseret dalam kepentingan politik praktis yang bisa mengganggu tugas utama mereka sebagai penegak hukum yang netral.

Kebijakan terkait pemberantasan korupsi, misalnya, akan menjadi ujian besar bagi netralitas dan profesionalisme Polri. Jika ada persepsi bahwa Polri menjadi alat politik atau bertindak tidak adil dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahan, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan menurun.

Isu HAM dan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pemerintahan Prabowo juga akan menghadapi sorotan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang melibatkan aparat penegak hukum. Polri akan berada di garis depan dalam menghadapi kritik terkait penanganan aksi unjuk rasa, konflik agraria, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti aktivis, perempuan, dan minoritas.

Polri harus mampu menyeimbangkan antara tugas menjaga ketertiban dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan represif terhadap isu-isu ini akan memicu reaksi keras dari masyarakat sipil dan komunitas internasional. Oleh karena itu, reformasi pendekatan penegakan hukum berbasis HAM harus menjadi prioritas untuk menjaga citra dan legitimasi Polri dalam masyarakat.

Kejahatan Transnasional dan Globalisasi Keamanan

Masa depan Polri juga akan dipengaruhi oleh meningkatnya kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme lintas negara. Pemerintahan Prabowo perlu memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara, yang akan menuntut Polri untuk memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menangani kejahatan dengan dimensi global.

Penutup

Eksistensi dan masa depan Polri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Polri perlu melakukan transformasi ke arah yang lebih modern, humanis, dan profesional. 

Di sisi lain, tantangan terkait reformasi internal, transparansi, serta netralitas politik harus terus diatasi agar Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya publik. Jika Polri mampu menjalankan peran tersebut dengan baik, mereka akan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia selama lima tahun ke depan.

BUDI SATRIA DEWANTORO

Sekretaris Eksekutif Komite Pendukung & Pengawas Polri