Di tengah berkembangnya konsep Human Security yang menekankan pada perlindungan individu dari berbagai ancaman non-tradisional seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim, Polri harus mampu memperluas peran mereka dari sekadar penegakan hukum menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial yang kompleks.Â
Pemerintahan baru nanti kemungkinan bakal menghadapi tekanan dari masyarakat untuk lebih memperhatikan isu-isu kesejahteraan rakyat, termasuk penanganan konflik agraria, pelanggaran HAM, dan kejahatan terhadap lingkungan.
Polri harus mampu beradaptasi dengan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, berfokus pada pencegahan konflik dan penyelesaian masalah melalui mediasi dan dialog. Pendekatan Community Policing (pemolisian masyarakat) akan menjadi semakin penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jika Polri gagal merespons isu-isu ini dengan baik, ada risiko meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat, yang bisa mengancam legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum.
Tantangan Reformasi dan Transparansi
Reformasi di tubuh Polri akan menjadi isu penting selama pemerintahan Prabowo. Publik terus mendesak agar Polri menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.Â
Presiden Prabowo akan dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan reformasi kepolisian berjalan sesuai harapan publik, terutama dalam hal peningkatan akuntabilitas dan efisiensi.
Meningkatnya pengawasan masyarakat dan media terhadap kinerja Polri akan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas lembaga ini. Pemerintah Prabowo harus memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etik di dalam tubuh Polri.
Politik dan Netralitas Polri
Dalam dinamika politik di Indonesia, tantangan terbesar Polri adalah menjaga netralitas mereka dari pengaruh politik. Masa pemerintahan Prabowo mungkin akan dipenuhi dengan berbagai tekanan politik, baik dari pihak oposisi maupun internal koalisi pemerintahan. Polri harus mampu berselancar dengan menjaga diri agar tidak terseret dalam kepentingan politik praktis yang bisa mengganggu tugas utama mereka sebagai penegak hukum yang netral.
Kebijakan terkait pemberantasan korupsi, misalnya, akan menjadi ujian besar bagi netralitas dan profesionalisme Polri. Jika ada persepsi bahwa Polri menjadi alat politik atau bertindak tidak adil dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintahan, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan menurun.
Isu HAM dan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
