APBN 2019 di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

 Tentu kita masih ingat dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perhelatan Annual Meeting IMF-World Bank, Oktober 2018 di Bali, bahwa dunia akan segera menghadapi "Winter Is Coming" sebuah istilah dalam salah satu serial Game of Thrones.

Pernyataan Presiden Jokowi memberikan peringatan (warning), bahwa perekonomian dunia akan segera memasuki masa-masa sulit, akibat perlamabatan ekonomi global yang diprediksi akan berlangsung hingga tahun depan. 

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari perang dagang (trade war) antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang telah mengancam pertumbuhan ekonomi global. 

Bahkan IMF dalam World Economic Outlook Juli 2019, kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen. 

Ini merupakan penurunan proyeksi pertumbuhan ke-empat kali secara berturut-turut, yang menunjukkan terus meningkatnya intensitas risiko perekonomian global.

Prediksi Presiden Jokowi tersebut tengah kita rasakan saat ini, memasuki penghujung tahun 2019 perekonomian nasional juga merasakan perlambatan ekonomi global tersebut, dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar 5,07 persen. 

Bahkan banyak negara yang sudah mengalami kontraksi cukup dalam dan mulai memasuki fase resesi perekonomiannya. 

Sebut saja, Jerman, Turki, Meksiko bahkan Singapura hampir saja terseret kedalam resesi ekonomi global dimana sektor industri manufaktur terus mengalami kontraksi, sebelum terbantu dengan tetap stabilnya sektor jasa, khususnya sektor keuangan, pariwisata dan perdagangan. 

Kinerja Perekonomian Nasional

Tidak bisa kita pungkiri melambatnya perekonomian global telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Sampai dengan triwulan III tahun 2019, beberapa indikator ekonomi masih belum memenuhi target pencapaian APBN 2019. 

Pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,02 persen (yoy), dimana dari sisi pengeluaran ditopang oleh pertumbuhan konsumsi yang mencapai 7,44 persen. Sementara itu, investasi dan ekspor belum optimal dalam menopang pertumbuhan.  

Tidak stabilnya harga barang-barang komoditas dipasar internasional juga memberikan dampak bagi produksi (lifting) dan harga minyak nasional (ICP). Sampai dengan akhir Oktober 2019, lifting minyak nasional baru mencapai 744.700 barel per hari (bph) dari target APBN 2019 yang mencapai 775.000 bph. 

Begitupula realisasi lifting gas baru mencapai 1.050.000 setara barel per hari dari target 1.250.000. Harga minyak nasional, per 30 oktober harga ICP mencapai 62,00 US$ per barel, sedangkan target APBN 2019 70 US$ per barel. 

Tidak tercapainya lifting migas tentu akan berdampak terhadap penerimaan PPn Migas dan PNBP dalam realisasi penerimaan APBN 2019.

Melambatnya perekonomian global telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan nasional, khususnya sektor perpajakan dan PNBP. Hal ini terlihat dari penerimaan sektor perpajaan sampai dengan bulan oktober 2019, baru mencapai Rp. 1.173,89 triliun atau sekitr 65,71% dari target sebesar Rp 1.786,38 triliun dalam APBN 2019. 

Diperkirakan realisasi pendapatan pajak hingga akhir 2019, diprediksi hanya akan mencapai 85 persen. Sampai dengan akhir tahun, exstra effort Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kemungkinan besar tidak akan tercapai secara optimal. Bahkan akan  terdapat shortfall pajak sekitar 150 triliun. Begitupula dengan PNBP, sampai dengan 31 Oktober 2019 realisasi PNBP mencapai Rp 333,29 triliun atau 88,10 persen dari target APBN 2019 sebesar 378,3 triliun. 

Melihat kinerja sektor perpajakan yang tidak akan mencapai target penerimaan, langsung memberikan dampak terhadap defisit anggaran. Sampai dengan akhir Oktober 2019, realisasi defisit anggaran telah mencapai angka Rp 289,1 triliun atau sekitar 1,80 persen dari PDB. 

Angka tersebut sudah mendekati target APBN 2019 di mana defisit dipatok pada angka Rp 296 triliun yang setara dengan 1,84% dari PDB. Kami memprediksi, sampai dengan akhir tahun 2019, angka defisit akan berada pada kisaran 2,0-2,2 persen dari PDB. 

Konsekuensi yang harus dihadapi adalah realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 384,52 triliun atau 107,03 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 359,25 triliun. Adapun keseimbangan primer juga mengalami peningkatan menjadi Rp 68,42 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 20,1 triliun.

Pelajaran Dari APBN 2019  

Prediksi Presiden Joko Widodod bahwa Winter is Coming telah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia sendiri. 

Kondisi ekonomi global yang terkena "winter" sepanjang tahun 2019, seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh banyak negara sehingga tidak terjatuh kedalam jurang resesi ekonomi yang dalam. 

Perekonomian Indonesia sendiri relatif mampu bertahan ditengah himpitan perlambatan ekonomi, sehingga masih mampu tumbuh positif diatas angka 5 persen. Tetapi dengan melihat kinerja ekonomi hingga penghujung tahun 2019, perlu mempersiapkan diri mungkin menghadapi badai (storm) yang lebih dahsyat.

Pertama, masih bertumpunya pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi publik, perlu mendapat perhatian kita bersama. Kedepan, tentu kita berharap kontribusi belanja Pemerintah, investasi dan ekspor bisa lebih ditingkatkan. Belanja Pemerintah diharapkan bisa memberikan stimulus bagi masyarakat. 

Investasi khususnya PMA akan sangat tergantung dari iklim investasi yang kondusif dan insentif fiskal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan dunia usaha. Sehingga daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi perlambatan ekonomi global bisa semakin kuat.

Kedua, dengan melihat realisasi penerimaan sektor perpajakan yang tidak akan mencapai target hingga akhir tahun 2019.

Pemerintah perlu segera merevisi aturan yang menghambat penerimaan sektor perpajakan, mengusulkan reformasi perpajakan (tax reform) agar bisa memperbaiki regulasi yang sudah ada untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. 

Tax reform ini sendiri secara komprehensif akan menyasar enam kelompok isu perpajakan (PPh, UU PPN, UU KUP, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU lainnya yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh UU ini), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perekonomian nasional dalam mendorong peningkatan penerimaan sektor perpajakan.

Ketiga, disiplin dalam pengelolaan subsidi perlu ditingkatkan. Hasil temuan Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN 2018, menunjukkan bahwa Pemerintah perlu memperhatikan agar peningkatan belanja subsidi secara signifikan tidak terulang ke depannya, walaupun hal ini masih sesuai dengan UU APBN TA 2018. 

Realisasi belanja subsidi tahun 2018 sebesar Rp. 216 triliun melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp. 156 triliun dan meningkat sebesar Rp. 50 triliun dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi ini diharapkan tidak terulang dalam APBN 2019 dan 2020 nanti.

Keempat, memperkuat belanja yang lebih produktif. Pemerintah mesti konsisten menjaga kinerja belanja, terutama belanja produktif seperti belanja modal untuk dapat menjaga bahkan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tahun depan. 

Sepanjang tahun 2019, pemerintah masih sulit menyerap belanja modal secara maksimal padahal belanja modal punya efek ganda (multiplier effect) yang lebih besar ke sektor riil ketimbang belanja pegawai atau belanja barang.

Kelima, Pemerintah perlu terus mendorong efektivitas bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Mengingat masih besarnya masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan, walaupun angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa, selama ini program-program yang sudah ada berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat siap dalam menghadapi kondisi apapun.

Penutup

Kita harus tetap optmis dan yakin mampu melewati masa-masa sulit perlambatan ekonomi global yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Satu sisi kita perlu memberikan apresiasi atas pencapaian ini, tetapi disisi lain kita tetap perlu meningkatkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. 

Semua lembaga internasional memprediksi winter masih akan kita rasakan tahun depan, bahkan bisa berupah jadi badai yang lebih dahsyat. Kita yakin, Pemerintah bisa tetap menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. 

 MH. Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI