Tidak Ada Tokoh Dayak di Kabinet Keputusan Pemerintah yang Menuai Kritik dari Kalangan Adat

Kritik yang muncul bukan hanya karena alasan identitas, tetapi juga karena urgensi keterwakilan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi masa depan Kalimantan, termasuk wilayah-wilayah yang secara historis dan budaya penting bagi masyarakat Dayak.

Masyarakat Dayak memiliki pengetahuan lokal yang kaya mengenai pengelolaan hutan dan lingkungan. Keberadaan perwakilan mereka dalam pemerintahan dapat membantu mengadvokasi kebijakan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pembangunan IKN. Dengan demikian, pembangunan tidak akan merusak ekosistem alami Kalimantan, tetapi justru bisa berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

Masyarakat adat Dayak selama ini kerap menghadapi konflik terkait penguasaan lahan, terutama dalam kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang ingin menguasai tanah mereka untuk pertambangan atau perkebunan.

Dampak Jangka Panjang dari Ketidakhadiran Tokoh Dayak di Kabinet. Keputusan tidak melibatkan tokoh Dayak di kabinet tentu memiliki dampak jangka panjang, baik bagi masyarakat Dayak maupun pemerintah pusat. 

1.Peningkatan Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Tanpa perwakilan, masyarakat Dayak mungkin akan merasa semakin terpinggirkan dan kurang dipercaya oleh pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan yang makin besar terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama jika kebijakan tersebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal.

2. Meningkatnya Risiko Konflik Sosial. Pembangunan IKN dapat memicu konflik sosial jika masyarakat Dayak merasa tidak diperhatikan. Ketidakhadiran tokoh Dayak dalam kabinet dapat mengurangi peluang dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat adat, yang bisa meningkatkan risiko konflik atau ketegangan di masa mendatang.

3. Kerusakan Lingkungan yang Tidak Terkendali

Tanpa perwakilan masyarakat adat yang menjaga keseimbangan lingkungan, pembangunan IKN mungkin akan mengabaikan aspek keberlanjutan dan konservasi. Hal ini bisa berdampak pada kerusakan lingkungan yang lebih parah, baik bagi masyarakat lokal maupun seluruh ekosistem Kalimantan.

Ketidakhadiran tokoh Dayak dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah keputusan yang menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang menilai bahwa keputusan ini kurang sensitif terhadap realitas sosial dan kultural di Kalimantan, terutama dalam konteks pembangunan IKN. Pemerintah perlu mengevaluasi keputusan ini dan mempertimbangkan untuk melibatkan masyarakat adat Dayak, baik melalui jabatan resmi di kabinet, maupun dalam tim-tim strategis yang terlibat dalam perencanaan pembangunan IKN.

Pemerintah juga perlu berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat Dayak dan meyakinkan mereka bahwa kepentingan serta hak-hak mereka akan dilindungi. Upaya ini bisa dilakukan dengan menunjuk tokoh masyarakat Dayak sebagai penasihat atau staf khusus yang mewakili masyarakat adat.