Sejarah Kepanduan di Indonesia
Sejarah Kepanduan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonial Hindia Belanda, pada tahun 1916 Mangkunegara VII membentuk Javaansche Padvinders Organisatie. Setelah itu muncul gerakan-gerakan yang dikelola oleh organsasi-organisasi pergerakan, seperti Hizbul Wathan (Muhammadiyah), Nationale Padvinderij (Boedi Oetomo, Sarekat Islam Afdeling Padvinderij (Sarekat Islam), Nationale Islamietische Padvinderij (Jong Islamieten Bond), dan lain-lain. Pasca-kemerdekaan, gerakan kepanduan mulai surut, hingga pada tahun 1960 pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepanduan di Indonesia, pada 9 maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh gerakan Pandu di Indonesia dan mengatakan gerakan Pandu di Indonesia perlu diperbaharui, akhirnya, seluruh organisasi kepanduan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka, Dalam kesempatan ini juga presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang tediri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Prof. Prijono. Dr. A. Aziz Saleh serta Achmadi. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hasi dari kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan Pramuka. Istilah Pramuka dikemukakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, berasal dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. tetapi, kata Pramuka diterjemahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti “Jiwa Muda yang Gemar Berkarya”. Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pertama dan terpilih kembali hingga tahun 1974. beliau berjasa melambungkan Pramuka Indonesia hingga ke luar negeri.
Oleh karena itu, gelar bapak Pramuka Indonesia ini disematkan kepada Sultan kerajaan Yogyakarta ini,Adapun istilah Pramuka resmi digunakan untuk menyebut gerakan Kepanduan nasional baru terjadi cukup lama setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 14 Agustus 1961, sehingga pada tanggal 14 agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional.
