Sementara tidak diundangnya Surya Paloh dimana partai Nasdem sebagai salah satu pendukung  kabinet Indonesia Maju sudah menyiratkan adanya garis batas 2 poros , yaitu poros Jokowi dan Poros Surya Paloh. Seandainya saja presiden mengundang Surya Paloh, memang arah perjalanan untuk mencapai equilibrium koalisi enam akan terganggu.
Tetapi tidak adanya Surya Paloh di istana juga bukan hal yang enteng-enteng saja sebagai penutup mati aliran antar- koalisi, karena koalisi memiliki banyak pintu baik bagi posisi maupun antiposisi.
Dilihat dari sisi penetapan Anies sebagai capres koalisi KPP, kita tahu bahwa pencapresan Anies telah melalui proses pematangan yang panjang, likuid dan transparan sejak diusung Nasdem sebagai capres di bulan Oktober 2022 lalu, hingga kekinian perjalanannya dideklarasikan oleh Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS (KPP). Dan sekarang KPP on the way dalam membangun infrastruktur jalan Anies Baswedan.
Jadi artinya, sulit bagi Jokowi membuka celah untuk pendekatan ke KPP akibat perbedaan platform future, namun separuh paltform Surya Paloh, existing masih ada di dalam platform kabinet Jokowi.
Koalisi KPP telah memiliki capres Anies Baswedan, demikian halnya koalisi KKIR juga telah memiliki capres yaitu Prabowo Subianto. Lalu menyusul pertanyaan absurd, kenapa Prabowo diundang  ke istana sementara Surya Paloh ditinggalkan, padahal kedua koalisi ini sama-sama telah memiliki capres?
Untuk menjawab pertanyaan di atas susah juga, kecuali dengan melihat satu persoalan yang sama sebagai dua hal yang berbeda.
Barangkali bisa dilihat dari celah ketika Jokowi menjawab saat stopping press yang lalu, sehabis sholat Ied di Masjid Sheikh Zayed Solo, bahwa salah satu cawapres bisa saja Prabowo.
Ini seperti menyiratkan bahwa Prabowo telah begitu dekat dengan "rumah" Jokowi, bahwa Prabowo telah bergabung ke dalam kabinet  dan menduduki jabatan mentri yang premium yaitu menteri pertahanan setelah melewati rivalitas pilpres 2019 yang keras, dan bahkan kekinian menjadi mentri terbaik lewat kacamata survei. Â
Pada saat presiden mengajak Prabowo masuk kabinet, pernah Jokowi menjelaskan, bahwa di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong royong.
Peluang inilah yang barangkali bisa digiring atau diindetikkan dari wacana Prabowo sebagai capres yang bisa cawapres dalam isu duet Ganjar-Prabowo.
Tetapi hal ini langsung memicu reksi spontan dari Prabowo untuk bertemu Presiden Jokowi di Solo sebagai momen silaturahmi lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444H pada 22 April 2023, sekaligus bicara empat mata.
Dan tak lama sehabis waktu pertemuan empat mata tersebut, beberapa pernyataan Prabowo seakan menjadi ambigu jika bisa tidak dikatakan mencemaskan perihal dinamika politik yang disinggungnya.
"Namanya politik ya ini saya kira memang harus punya pilihan untuk demokrasi. Jadi kita lihat perkembangan, kita lihat dinamika, yang penting semuanya berorientasi untuk kepentingan nasional, kepentingan rakyat. " ujar Prabowo.
"Partai mencalonkan saya sebagai capres. Tidak ada perubahan. Apalagi partai saya sekarang lebih kuat," tutur lanjut Prabowo.
Secara pribadi menurut pikiran saya ada nuansa aroma cawapres Ganjar-Prabowo di sana, mudah-mudahan tidak demikian.
