Peran Jokowi dalam Literasi di Republik ini

Kendati tak banyak diketahui masyarakat luas, namun Presiden RI Joko Widodo ternyata memiliki andil besar dalam memajukan literasi tanah air. Bahkan, terhitung sejak bulan Mei lalu, ia membebaskan biaya pengiriman buku melalui PT Pos Indonesia selama satu hari setiap bulannya. Sejauh mana peran mantan Walikota Surakarta tersebut ? Berikut catatannya.

Selasa (2/5) lalu, berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional (HPN) puluhan aktifis literasi tanah air mendapat kehormatan dari Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi. Mereka diundang ke Istana guna membahas perkembangan literasi di Republik ini, di mana selain Firman Hadiansyah selaku Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM), ikut hadir pula pentolan Pustaka Bergerak Indonesia (PBI) Nirwan Ahmad Arsuka.

" Para pegiat literasi juga membawa berbagai peralatan opersionalnya, mas Roby dari Cirebon mengangkut Pedati Pustakanya, dari Lampung membawa sepeda motor sampai rekan Papua ikut menghadirkan Noken," kata Eko Sanyoto Nugroho, pendiri Cakruk Baca Bergerak di Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Rabu (27/9) sore.

Eko dengan motornya siap keliling desa (foto: dok pri)

Eko yang juga ikut diundang ke Istana, menuturkan, dalam acara ramah tamah, Jokowi selain mendengarkan segala keluh kesah para aktifis perpustakaan, juga menampung aspirasi yang terdiri atas delapan butir. Meliputi pengoptimalan ketersediaan buku hingga perlunya pemberian penghargaan terhadap pemerintah daerah yang memajukan literasi di daerahnya. Yang paling dirasa mendesak, perlunya peninjauan biaya kirim paket buku. Di mana, hal tersebut sangat memberatkan donatur.

" Presiden menyambut baik segala aspirasi itu, hanya beliau menginginkan agar istilah literasi diganti dengan terminologi yang lebih familiar bagi orang awam," jelas Eko yang juga karyawan Perpusda Kota salatiga.

Menurut Eko, pada kesempatan yang sama, Jokowi sempat menyampaikan bahwa ia akan membantu pengadaan 10.000 buku bacaan bagi 32 pegiat literasi di tanah air. Buku- buku itu bakal dikirimkan secara bertahap dan diharapkan bisa berperan mengembangkan jaringan perpustakaan di pelosok negeri. Tentunya, hal ini disambut gembira mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang menjadikan buku sebagai barang mewah.

Paket buku dari Presiden yang diterima Eko (foto: dok Eko)

Bantuan 10.000 buku ini, lanjut Eko, jelas sangat membantu perkembangan literasi. Pasalnya, sebelum ada beleid dari Presiden, para aktifis literasi untuk pengadaan buku selalu merogoh uang pribadi dan mengandalkan dukungan donatur yang merasa peduli terhadap perkembangan minat baca, khususnya di pelosok pedesaan. Bahkan, ada perpustakaan yang hanya mempunyai koleksi buku di angka 100 eksemplar.

Paket Gratis

Selain bantuan 10.000 buku, hal yang paling mengejutkan dan menggembirakan saat Jokowi menyatakan bahwa dirinya akan membebaskan bea pengiriman paket buku melalui PT Pos Indonesia. Tentunya bukan saban hari, namun dalam satu bulan dipilih tanggal 17 sebagai hari pengiriman gratis. Semisal tanggal tersebut merupakan hari libur, maka tanggal 18 akan menggantikannya.

Dalam hal ini, tentunya ada aturan main tersendiri yang diterapkan PT Pos Indonesia. Di mana, selain nama satu pengirim hanya dibatasi maksimal pengiriman 10 kilogram, nama penerima juga harus telah terdaftar di TBM maupun PBI. Bila nama penerima belum terdaftar, jangan berharap bisa menikmati fasilitas tersebut.

" bagi rekan- rekan aktifis literasi yang belum terdaftar, bisa gabung ke PBI dulu. Nantinya setiap bulan datanya akan diperbaharui agar sebaran buku mampu lebih luar wilayahnya," kata Eko sembari menambahkan pada bungkus paket, pengirim harus mencantumkan tulisan Bergerak.

Karyawati PT Pos Salatiga tengah menerima paket (foto: dok pri)

Ratusan bahkan ribuat pegiat literasi di tanah air, ungkap Eko, sebenarnya bergerak atas insiatif diri mereka sendiri. Di mana, berdasarkan  survei  United Nation of Education Social and Cultural (UNESCO) tahun 2012 menyatakan bahwa minat baca masyarakat Indonesia  1:1.000. Artinya, dari 1.000 penduduk hanya satu yang memiliki minat baca . Hal itulah yang ingin dipatahkan aktifis literasi sebab survey dianggap keblinger.

Penyebab rendahnya minat baca, ungkap Eko, yang paling utama adalah minimnya ketersediaan buku. Sebab, mengutip data yang dimiliki Ikatan Penerbit Indonesia dan Perpustakaan Nasional RI tahun 2015 mengenai penerbitan buku baru dapat disimpulkan bahwa dari setiap 5.715 penduduk Indonesia hanya tersedia satu judul buku baru untuk dibaca. Di sisi lain dari 77.095 Desa / Kelurahan di seluruh Indonesia baru terdapat 23.281 Perpustakaan Desa, 6000 TBM  serta 400 simpul relawan PBI.

Setelah ribuan aktifis perpustakaan mulai bergerak ke seluruh pelosok negeri, akhirnya survei  UNESCO terbantahkan. Di mana, ketika para pegiat mendatangi perkampungan, masyarakat sangat antusias menyambutnya. Artinya, semakin banyak orang yang peduli literasi, maka temuan lembaga dunia itu bakal runtuh.

Menyinggung kiprah PT Pos Indonesia usai Jokowi mengeluarkan beleid,  Eko menjelaskan sejak bulan Mei hingga Agustus lalu berdasarkan data yang dimiliki Ketua PBI Nirwan Ahmad Arsuka telah tersalurkan 32.135 kilogram buku. Beragam bacaan, mulai jenis bacaan umum serta buku  pelajaran  tersebut sudah tersebar mulai Aceh hingga Papua. " Tanpa adanya kebijakan bapak Presiden, bisa dipastikan buku seberat itu tak bakal tersalurkan," jelasnya.

Itulah sedikit catatan tentang peran Jokowi terhadap perkembangan literasi di Republik ini. Langkah- langkah itu mungkin kurang begitu berarti bagi masyarakat perkotaan yang tersedia perpustakaan daerah berikut fasilitas lainnya, namun, untuk daerah pelosok, apa lagi luar pulau Jawa tentunya kebijakan tersebut teramat sangat bermanfaat. Salam literasi !. (*)