Apa yang diungkapkan Presiden, bagi saya sangat fatal. Joko Widodo bukan Ketua RT yang ketika kebijakannya keliru, setiap saat bisa dilengserkan. Sedang Ketua RT di lingkungan saya sendiri nyaris tak pernah membuat kekeliruan, hampir semua konsep kebijakan yang disodorkan oleh Sekretaris RT, selalu dibacanya dengan teliti. Lantas, kenapa Presiden malah melakukan berlaku seperti itu ?
Kalau pun akhirnyaPerpres Nomor 39 Tahun 2015 dicabut, tapi tetap saja kebijakan Presiden cukup mencederai perasaan rakyat. Dalam hal ini, saya sangat berharap kasus serupa tak terulang lagi. Presiden adalah adalah orang nomor satu di NKRI, Presiden merupakan representasi kedaulatan Negara yang harusnya tak boleh melakukan kekeliruan- kekeliruan yang bersifat fatal. Dan, anda adalah Panglima Tinggi TNI yang tentunya bila keluru menetapkan kebijakan pertahanan bakal berimplikasi sangat fatal.
Hingga polemik tentang Perpres hampir usai, ternyata di Kongres PDI Perjuangan yang berlangsung di Bali, Megawati lagi- lagi mengangkat istilah petugas partai. Sungguh, saya sangat menyayangkan sikap ego mbak Mega yang masih mempertahankan istilah tersebut. Padahal, masyarakat telah mulai mengabaikannya. Kenapa hal ini harus diangkat lagi ?
Ibarat paduan suara, para politisi dari PDI Perjuangan ternyata mengamini istilah petugas partai itu. Hal ini tentunya sangat bisa dimaklumi, apa pun partainya, ucapan Ketua Umum adalah sesuatu hal yang tak terbantahkan. Apa lagi yang berbicara adalah partai pemenang Pemilu, menentangnya ibarat bunuh diri. Meski begitu, saya yang awam dengan politik, berfikir sederhana. Akan lebih baik bila mbak Mega legowo menghibahkan Joko Widodo kepada rakyat Indonesia, minimal hingga 4,5 tahun ke depan.
Dari beberapa hal yang muncul di permukaan, saya tetap berharap Joko Widodo mampu menunjukkan dirinya sebagai seorang Presiden dari sebuah bangsa yang besar. Konsekuensi logisnya, ia harus menunjukkan sikapnya selayaknya seorang Kepala Negara yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun. Karena, dirinya memiliki hak prerogatif dan hak politik yang seharusnya segala kebijakannya tidak boleh dikendalikan kekuatan lain. Ingat bung, anda Presiden bukan Ketua RT. (*)
