Walau ada larangan serupa itu, menurut Slamet Pemerintah Daerah seharusnya bisa menyiasati dengan cara mengankat tenaga kontrak. Dia menyayangkan UU-nya sudah ada tetapi PP-nya belum dibuat.
“Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja PPPK / tenaga kontrak menurut saya dari sisi kesejahteraan lebih manusiawi,” pungkasnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!