Ketika Buku Tak Ber-ISBN

Jadi, apa dasar Perpusnas hendak memberikan ISBN ke self-publisher? Hal ini karena di satu sisi banyak yang mengaku self-publisher di Indonesia justru tidak memiliki penerbit, katakanlah nama penerbit yang betul-betul miliknya. Di sinilah perlu mendefinisikan apa itu self-publisher dan bagaimana mereka boleh memiliki nomor ISBN untuk buku-bukunya. 

Saya kira penting juga lembaga seperti Ikapi memberikan pembinaan kepada para penulis yang ingin menerbitkan bukunya sendiri. Boleh juga dibentuk asosiasi penerbit mandiri atau penerbit independen ini agar mereka juga tahu bagaimana mengelola penerbitan secara mandiri sekaligus profesional meskipun mereka hanya mengeluarkan buku 1---2 judul per tahun. 

Menjadikan ISBN sebagai Basis Data Primer 

ISBN sejatinya sangat penting sebagai basis data primer perbukuan kita. Saat menyusun buku tentang data dan fakta perbukuan Indonesia untuk keperluan Frankfurt Book Fair 2015, saya mendapatkan data mentah berasal dari Perpusnas berbasis ISBN. 

Disebutkan bahwa ada 43 ribu judul buku yang diajukan untuk mendapatkan nomor ISBN pada tahun 2014. Angka ini sedikit mengagetkan di tengah masih adanya yang mengatakan produksi judul buku kita sangat rendah. 

Di sini mungkin Perpusnas juga berpikir bahwa angka itu dapat bertambah signifikan apabila penerbit swakelola juga diberi jalan untuk mendapat ISBN. Berapa banyak buku di Indonesia ini yang terbit tanpa ISBN? Saya menengarainya sangat banyak. 

Data ISBN itu saya sebut mentah karena belum diklasifikasikan berdasarkan penerbit, penulis, atau jenis buku. Saya yakin dengan kecanggihan sistem seperti saat ini, data tersebut dapat diolah menjadi big data perbukuan nasional. 

Memang menurut informasi Perpusnas, tidak semua buku yang diajukan itu benar-benar terbit pada tahun tersebut. Ada banyak kendala, termasuk upaya penerbit hanya membuat stok ISBN untuk buku-buku yang direncanakannya terbit. 

Adanya UU Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan yang mewajibkan buku ber-ISBN setidaknya mendorong Perpusnas untuk mempermudah akses memperoleh ISBN bagi penerbit. 

Soalnya, ada konsekuensi buku menjadi ilegal jika tidak ber-ISBN. Karena itu, acara "Temu Wicara ISBN 2018" sangat baik untuk mendiskusikan hal ini. 

Jika diperlukan, Perpusnas dapat membentuk kelompok kerja (pokja) yang menyusun sistem dan prosedur pengelolaan ISBN ini dari A-Z untuk kepentingan basis data primer perbukuan. 

Bahkan, termasuk menjelaskan juga relung-relung pengurusan ISBN yang masih membingungkan seperti ISBN untuk buku digital dan ISBN untuk buku yang diterbitkan ulang di penerbit berbeda (dengan judul yang sama).