Mohon tunggu...
Sang Punggawa
Sang Punggawa Mohon Tunggu... lainnya -

Reporter

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Kemerdekaan untuk Masyarakat Miskin

18 Agustus 2018   08:58 Diperbarui: 18 Agustus 2018   09:33 615
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Untuk itu, maka orientasi penanggulangan kemiskinan harus diletakkan dalam kerangka membebaskan masyarakat miskin dari jeratan struktur dan kultur yang menindas, menuju suasana yang dapat meningkatkan kapasitas dan  kapabilitas masyararakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dengan sumber-daya yang dimilikinya. 

Oleh karena kemiskinan itu bersifat multi-dimensi, maka penanganannya harus bersifat multi-dimensi pula, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan juga berdimens agama. Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus ada perubahan paradigma (shifting paradigm)  dari dominasi peran dan prakarsa pemerintah (government driven) menjadi mendorong keterlibatan masyarakat (community driven).  

Yang dimakud dengan komunitas adalah masyarakat lokal yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dari beragam entitas mulai dari bisnis,sosial, pendidikan dan pembedayaan dengan mendayagunakan modal sosial, kearifan lokal dan para pemimpin yang dipercaya ditingkat lokal pula. Peran pemerintah,harus dipastikan menjadi fasilitator dan regulator agar sumber-daya pembangunan dapat diakses oleh masyarakat miskin (pro-poor development policy). 

Kedepan, untuk memerdekakan masyarakat miskin dilakukan melalui lima  strategi yaitu sebagai berikut : Pertama, mendorong komunitas lokal melalui kelembagaan dipercaya mengambil prakarsa dengan melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Kedua, memotong atau mengurangi beban masyarakat miskin melalui beragaman jaminan kesehatan, pendidikan dan juga jaminan lainnya. 

Ketiga, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas asyarakat miskin melalui beragam  pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Dan keempat,  mengembangkan dan menjamin keberlanjutan UMKM melalui pembinaan yang dilakukan bukan saja oleh Kementrian terkait tetapi juga perbankan dan dunia usaha. 

Jakarta, 17 Agustus 2018.

dokpri
dokpri
*) adalah Ketua Badan Diklat dan Pengembangan SDM, DPP Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO). 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun