10 tahun lagi, tepatnya di tahun 2030, Indonesia diperkiraan akan mengalami Bonus Demografi, di mana, angka pekerja usia produktif, lebih banyak dibandingkan usia lainnya. Nah, usia pekerja yang produktif ini, ada di angka 25-35 tahun, di mana kemampuan dan relasi seseorang berada dalam usia puncak.
Tapi perlu diingat, Bonus Demografi ini bagai dua mata pisau, dan pastinya sangat berkaitan dengan pekerja usia produktif. Dampak positifnya, dengan jumlah angka usia pekerja produktif yang tinggi, pastinya Indonesia akan mendapatkan bonus, banyaknya ketersediaan tenaga kerja. Tapi.. dengan catatan, lapangan kerja harus tersedia. Pastinya perbandingannya harus 1 : 1.
Makanya bila lapangan kerja minim, ini akan akan menjadi bumerang. Bahkan bisa menyebabkan negara ambruk, karena tenaga usia produktif tidak tersalurkan. Pastinya ini bisa menyebabkan banyak pengangguran. Dari data saja, sekarang ini sudah 7 juta orang yang tidak bekerja. Lalu 4,5 juta orang bekerja serabutan. Harus segera dicarikan jalan keluarnya.
RUU Cipta Kerja Omnibus Law
Untuk mengantisipasi Bonus Demografi di tahun 2030, pemerintah melalui Presiden Jokowi membuat terobosan merancang Undang-Undang Cipta kerja Omnibus Law. Nah, yang perlu dipertegas, UU ketenagakerjaan ini, tidak ditujukan bagi orang-orang yang bekerja saat ini, tapi bagi anak-anak muda di generasi mendatang. Pastinya anak cucu kita kelak.
Tujuan UU Cipta Kerja Omnibus Law ini adalah untuk harmonisasi, integrasi, dan penyederhanaan aturan yang mengekang dan mendistorsi ekonomi Indonesia. Selain itu, lewat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, akan mendukung sistem ekonomi agar lebih mampu berdaya saing dan beradaptasi dengan perubahan zaman yang lebih kompetitif dan terbuka. Omnibus Law membuat dunia industri lebih fleksibel dengan  tetap menjamin kesejahteraan para pekerja.
Kartu Prakerja
Kehadiran program Kartu Prakerja pastinya mendukung RUU Omnibus Law. Sejak diluncurkan pada bulan April 2020 oleh Bapak Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, peserta yang ikut sudah sudah sangat banyak dan sangat antusias mengikuti pelatihan. Pastinya hadirnya Program Kartu Prakerja, diharapkan bisa menambah skil calon pekerja.
Tujuan dari Program Kartu Prakerja tidak hanya memberikan pengembangan kompetensi berupa pelatihan skill kepada pasa peserta. Namun mereka juga diberikan pelatihan kewirausahaan.
Selain itu, langkah pemerintah menggandeng swasta sebagai pemberi jasa training, dinilai oleh Pengamat Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri sebagai bentuk profesionalitas dalam memberikan pelatihan. Jadi materi pelatihan yang ada di Program Kartu Prakerja diisi oleh para ahli dibidangnya.
Karena tidak bisa dipungkiri, pekerja sekarang dan di masa mendatang itu harus punya skil kemampuan. Jadi nantinya tidak hanya mencari pekerjaan, tapi bila membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ini berkaitan lagi dengan nantinya akan tumbuh UMKM.
Kartu Prakerja ini ditujukan sebagai program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja kena PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatkan kompetensi.
Antara RUU Cipta Kerja, Kartu Prakerja dan UMKM
Tidak bisa dipungkiri, pandemi Covid-19 ini sudah sangat meresahkan. Efek dominonya sudah merambah ke berbagai sektor, termasuk ekonomi. Imbasnya pun langsung pada pekerja yang harus dirumahkan atau kena PHK.
Nah, lewat salah satu rancangannya, RUU Cipta Kerja menekankan pada kemudahan dan perlindungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu kaitanya dengan Kartu Prakerja, pastinya setelah mendapatkan keterampilan, bisa membuka usaha sendiri.
Dengan begitu, saat terjadi pandemi seperti ini, orang tidak akan berhenti total mencari rezeki. Dengan skil atau keterampilan yang ada, bisa membuka peluang kerja sendiri. Misalnya di Kartu Prakerja ada keterampilan kuliner. Walau masa pandemi, Alhamdulillah bisnis kuliner masih terus berjalan.
Makanya dalam RUU Cipta Kerja, masalah UMKM sangat diprioritaskan. Agar nantinya sektor ini bisa banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan usaha besar lainnya. Apalagi tujuan utama RUU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
RUU Cipta Kerja Omnibus Law Yess or Now?
Sejuk dirumuskan, tidak bisa dipungkiri kalau RUU Omnibus Law ini menuai pro dan kontra. Beragam tanggapan silih berganti dilontarkan. Bahkan beberapa kali demo menentang undang-undang ketenagakerjaan ini berlangsung.
Padahal harus diakui, segala sesuatu itu ada kelebihan ada kekurangan. Makanya pemerintah membuka pintu selebarnya untuk menerima masukan. Pastinya ini bertujuan untuk menghasilkan undang-undang ketenagakerjaan yang pas dan bermanfaat bagi semua.
Pemerintah juga sudah mengupayakan berbagai sosialisasi RUU Omnibus Law ini. Dari media sosial, sampai melakukan diskusi terbuka di beberapa kampus terkenal di beberapa kota. Bahkan beberapa kepala daerah bersedia menyediakan fasilitas. Tokoh masyarat pun bisa jadi ujung tombak menyampaikan kepada masayarat. Duduk bersama mencari solusi memang lebih baik daripada saling mempertahankan prinsip dari sudut pandang masing-masing.
Soalnya, menurut Peneliti ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri, keputusan menunda ini membuat seolah pemerintah kehilangan legitimasi karena mendapat ancaman dari pihak buruh yang ingin berdemo. RUU Cipta Kerja dinilai menghilangkan momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Pastinya sayang sekali kalau timing bagus hilang, karena semua akan sia-sia.
Dan.. sekali lagi, RUU Cipta Kerja Omnibus law dihadirkan bukan untuk kita yang sedang bekerja saat ini, tapi bagi generasi mendatang. Harapannya tidak hanya mengantisipasi Bonus Demografi di tahun 2030, tapi juga untuk dunia kerja yang lebih fleksibel, kesejahtraan para pekerja, dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Semoga semua segera terwujud. Aamin.
