Apa Benar Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pekerja Ter-PHK?

Fenomena pekerja yang terputus hubungan kerja (PHK) merupakan sebuah hal yang wajar dalam konteks ketenagakerjaan. Akan tetapi tidak wajar bila kemudian para pekerja yang kehilangan mata pencaharian tersebut harus dibiarkan begitu saja.

Inikan jelas namanya tidak berperikemanusiaan !!

Selain itu, apakah mungkin kita mau mengadopsi alur tenaga kerja seperti kata pepatah, habis manis sepah dibuang? Tentu tidak toh !!

Nah itu dia !. Hadirnya Omnibus Law juga telah di desain sedemikian rupa agar kedepan bisa semakin banyak mendatangkan para investor yang bisa menanamkan investasinya di Indonesia. Sehingga akan mengurangi angka penggamguran dan semakin membuka peluang kerja.

Terus, kalo misalnya pekerja tersebut di PHK gimana bro?

Gini, menurut saya, kita sekarang beruntung akan menerapkan regulasi baru yang lebih sederhana, sangat milenial yang disatukan dalam Omnibus Law. Undang-undang tersebut akan menjadi kiblat baru bagi para pekerja, sehingga kedepan diharapkan akan banyak memberikan jaminan bagi masa depan tenaga kerja di Indonesia.

Apalagi hal itu dipaparkan dalam draf Omnibus Law pasal 46A yang menyatakan bahwa setiap pekerja yang terputus hubungan kerja (PHK) akan tetap diberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). 

Sedangkan di Pasal 46D, tertuang manfaat JKP yang akan diterima pekerja yang terkena-PHK, seperti; pelatihan dan sertifikasi, uang tunai hingga fasilitas penempatan.

Ohya perlu diketahui juga bahwa dalam Undang-undang sebelumnya tidak mengenal adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Selain itu, jaminan ini tidak hanya sebatas jaminan semata. Regulasi anyar ini akan memberikan berbagai bentuk cara untuk meningkatkan kompetensi para pekerja.

Kompetensi ini bisa dibangun dari berbagai bentuk pelatihan yang bila diuangkan berkisar Rp. 5 juta rupiah. Ada banyak pelatihan yang bisa diikuti oleh para pekerja yang telah ter-PHK seperti; disain grafis, programer, videografer, digital marketing, bengkel otomotif, menjadi influencer media sosial hingga berbagai pelatihan yang bisa mendatangkan pendapatan bagi para pekerja.

Ohya, Pemerintah saat ini tidak seperti pemeritahan sebelumnya. Saat ini pemerintah telah siap untuk menggelar berbagai skema yang menarik dan bisa diterima oleh berbagai stakeholder baik pekerja dan pengusaha. 

Skema ini dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang bila kemudian diturunkan menjadi berbagai bentuk pelatihan dengan tujuan untuk peningkatkan kompetensi.

Perlu dinggat, bahwa pelatihan ini tidak hanya sebatas pelatihan seperti mengugurkan kewajian doang. Tapi pelatihan yang memiliki sertifikasi tersendiri. 

Tujuannya jelas agar para pekerja yang ter-PHK bisa membuka peluang berwiraswasta secara mandiri. Sebab dengan berwiraswasta akan membuka peluang kerja dan semakin mengubur apa yang dinamakan pengganguran.

Mengapa sih pemerintah mau memberikan pelatihan begini? Tentu pemerintah tidak ingin jumlah pengangguran di Indonesia semakin melonjak tajam. 

Apalagi, pemerintah juga punya kewajiban yang utama agar tingkat pengganguran di Indonesia semakin menipis dan bila perlu tidak ada lagi penggaguran.

Jadi bila Omnibus Law banyak memberikan manfaat,  ngapain masih sibuk-sibuk buat menolaknya?