[caption caption="Narasumber Diskusi / Dok.Pribadi"][/caption]Sore, Kamis 14 April 2016 di sebuah resto yang sering dijadikan tempat berdiskusi atau kongkow ilmu diselenggarakan diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Berbagi Ilmu (FBI). Mengambil judul : Ekspresi Warga Terhadap Kepemimpinan Ahok.
Saya turut hadir disana berdasarkan informasi dari seorang teman yang juga blogger. Boleh dikatakan saya tidak berminat menulis masalah politik pemerintahan! Tetapi saat dikirimi undangannya saya melihat bahwa pembahasan diskusi lebih mengarah ke masalah sosial, sehingga saya memutuskan untuk hadir agar wawasan dan pengetahuan saya lebih bernutrisi.
Sebelum seluruh peserta hadir Bapak Eddy Soeparno, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) telah hadir dengan mengenakan kemeja biru-nya. Tampak fresh walaupun hari telah sore. Beliau duduk sambil (sepertinya) diwawancara oleh media.
Diskusi dimulai pukul 5 sore. Hadir di depan media dan blogger selain Bapak Eddy Soeparno adalah Bapak Airlangga Pribadi (Pengamat Politik dan Peneliti Akar Rumput Strategic Consultan) dan Bapak Ridwan Saidi (Budayawan/Sejarawan Betawi dan Penulis lebih dari 100 buku). Dari judul diskusi , bagi yang tidak hadir dalam diskusi sore tersebut pasti akan menduga bahwa akan terjadi “sumpah serapah” kepada Gubernur DKI sekarang, Bapak Basuki Tjahaja Poernama (Atau lebih dikenal dengan panggilan Ahok), apalagi salah satu pembicara/narasumber adalah Bapak Ridwan Saidi yang berdasarkan dari berbagai informasi senantiasa bertentangan dengan kebijakan Bapak Gubernur DKI saat ini. Benarkah demikian?
Sore itu hestek yang kami gunakan untuk bersosial media adalah #EddySoeparnoBerbicaraAhok , namun tidak ada pembahasan yang khusus mengenai Ahok. Kami berdiskusi dengan baik, seperti layaknya forum akademisi berbagi ilmu dan wawasan. Tidak ada saling hujat terhadap seseorang apalagi secara personal. Bahkan menurut Bapak Airlangga dalam hal ini kita tidak berbicara pro dan kontra walaupun setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra namun disinilah peran media massa , sudah seberapa besar mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut misalkan mengenai dampak ekologis dalam masalah reklamasi Jakarta agar tidak merusak lingkungan.
Bapak Eddy Soeparno sebagai Sekjen PAN mengatakan bahwa partai-nya belum menentukan nama seseorang untuk menjadi calon Gubernur DKI pada pilkada tahun 2017. Kita jangan terburu-buru melihat figur calon gubernur dengan mengabaikan hal-hal lain yang lebih penting. Yang pasti PAN akan melihat gagasan/program dari calon gubernur nanti dan bukan dari sosok personal atau profilnya. Masyarakat DKI harus di beri edukasi dalam memilih calon gubernurnya agar mereka memilih pemimpinnya yang memiliki gagasan dan program yang baik serta dapat di terima di masyarakat Jakarta yang sangat heterogen.
Bukan sekedar memilih profil si A atau si B secara pribadi. Pada intinya PAN akan mencalonkan orang untuk menjadi Gubernur Jakarta yang memenuhi persyaratan, yakni : Mampu mengayomi atau merangkul masyarakat Jakarta yang heterogen dan tegas/punya prinsip mampu menghidupkan atau menjaga kota Jakarta untuk menjadi tempat tinggal warga, Jakarta tidak sekedar dengan hutan betonnya. Pihak PAN akan mengevaluasi semua kandidat-kandidat untuk diseleksi menjadi calon gubernur Jakarta.
Secara prinsipil dalam diskusi sore itu kita tidak akan menyudutkan apalagi sampai menghujat seseorang yang akan dicalonkan atau mencalonkan diri pada pilkada 2017. Mari kita tinjau gagasan dan program yang mereka ajukan. Sebenarnya gagasan/program yang dilaksanakan oleh Ahok – salah satunya adalah kelanjutan program e-government yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi dan program ini sebenarnya sudah efektif. Namun satu hal yang belum dilaksanakan oleh Ahok dalam program lanjutan dari Jokowi adalah sistem penggusuran.
Mengapa terjadi penggusuran dengan cara kekerasan? Kejadian beberapa hari lalu (Penggusuran kampung nelayan) sebenarnya tidak perlu terjadi jika ada sosialisasi. Selain egoverment masih ada keberhasilan lain dari Ahok dalam melakukan reformasi birokrasi. Terobosan yang dilakukannya sangat berani. Namun kritik dari Bapak Eddy Soeparno terhadap Ahok adalah kurang bijaksana dalam bersikap terhadap masyarakat yang digusurnya.
“Kita lihat saja bagaimana eksekusi paksa dia terhadap masyarakat yang rumahnya tergusur. Berbeda jauh dengan Jokowi yang meski bertujuan sama tetapi bisa menghadapi warga secara bijak, manusiawi.” Tutur Bapak Eddy Soeparno.Lanjutnya,”Masyarakat Jakarta sangat beragam suku dan karakter, tentu tidak bisa semua menerima gaya Ahok yang kasar dalam berbicara. Pemimpin adalah teladan. Apa yang diucapkan akan ditiru oleh anak-anak, Ini yang harus diperbaiki dari Ahok.”
Sore itu Bapak Ridwan Saidi sekedar memaparkan sejarah pasar ikan, Luar Batang dan reklamasi. Karena keterbatasan waktu maka beliau hanya bercerita sekilas mengenai sejarah pasar ikan dan luar batang. Menurutnya sejarah ini berkaitan erat dengan kondisi dan keadaan Jakarta dan Indonesia pada saat sekarang dan yang akan datang. Beliau mengatakan tidak akan memihak atau peduli terhadap seorang sosok (katakanlah Ahok) namun beliau peduli terhadap kelangsungan negeri ini khususnya di dunia bahari (pesisir pantai).”Mosoq Jakarta jadi nggak ada nelayan dan petani? Ini khan menghancurkan peradaban bangsa?”
Kepemilikan lahan Luar Batang sejarahnya bermula dari Said Husein bin Abu Bakar Alaydrus yang datang dari Yaman dan membeli tanah di pesisir Jakarta tersebut diperuntukkan membangun masjid. Semasa hidupnya di Indonesia beliau tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan serta mewariskan tanah tersebut kepada pribumi, khususnya keluarga nelayan yang berada di sekitar Luar Batang. Beliau meninggal dunia pada usia 39 tahun. Dari sinilah dapat ditinjau “status” tanah di BPN, jadi tanah tersebut bukanlah tanah yang dimiliki negara. Saya pribadi mendengar uraian ini jadi berpikir mengenai “tanah wakaf” yang memang tidak boleh digusur atau diperjual belikan ke pihak lain. Sedangkan Bapak Ridwan Saidi dalam kaitannya dengan kebijakan ini mengatakan bahwa kepemilikan tanah di Jakarta memiliki status : 1. Pemilikan secara hukum dan 2.Pemilikan secara history.
Sayangnya forum diskusi sore itu terasa amat singkat. Saya-pun berharap suatu hari diskusi ini berlanjut dengan “menampilkan” berbagai program/gagasan dari calon gubernur lainnya. Hari itu memang diskusi mengedepankan kebijakan Ahok, barangkali karena pertimbangan beliau-lah yang akan maju sebagai calon independen dan pada saat ini tengah menjabat (bukan sekedar calon). Akankah PAN mengedepankan profil cagub DKI lainnya yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh PAN sebagai bahan diskusi untuk melihat ekspresi warga terhadap program/gagasan calon tersebut? Atau PAN akan mendukung Ahok pada pilkada 2017? Kita lihat saja nanti....
