Apa Itu Negara Liberal

 

John Locke (1632-1704), hampir sezaman dengan Thomas Hobbes, dapat digambarkan sebagai bapak negara konstitusional liberal atau penulis intelektual konstitusi Barat. Filosofinya antara lain mempengaruhi Deklarasi Kemerdekaan AS. Locke bukanlah seorang filsuf seperti yang dikatakan beberapa pendahulunya. Dia belajar kedokteran tetapi tidak mendapatkan gelar - tetapi dia bisa praktek. Dia jika Anda mau lebih merupakan seorang ilmuwan alam daripada seorang filsuf. 

Risalah Locke murni bersifat apodiktik, yaitu tidak didasarkan pada argumen melainkan pada pernyataan. Filsafat hukumnya terdiri dari pola-pola yang masuk akal baginya, dan pengaruh Hobbes tidak dapat diabaikan. Perlu disebutkan dia duduk di meja sekolah dalam jarak pendengaran dari eksekusi Charles I. Peristiwa ini pasti membekas dalam hati John muda, karena refleksi konflik antara parlemen dan monarki dapat ditemukan dalam karya-karyanya selanjutnya. Setelah revolusi di Inggris pada tahun 1649, risalahnya Dua risalah pemerintahan diterbitkan. Locke melihat hak asasi manusia sebagai sesuatu yang diberikan secara alami; dan hanya akumulasi properti yang mengarah pada pembentukan masyarakat.

Ia mengkaji pertanyaan tentang dasar yang mendasari masyarakat seperti itu bisa ada dan menjawabnya dengan kontrak sosial. Karena sebuah kontrak memiliki tujuan tertentu, maka kontrak tersebut harus diukur dari kemanfaatannya: Ketika pemerintah membuat undang-undang yang tidak berguna secara kemanusiaan, maka undang-undang tersebut tidak sah dan revolusi melawan undang-undang tersebut menjadi hak rakyat.

Keadaan alam. Mari kita mulai dengan kondisi alamiahnya: seperti apa masyarakat pada dasarnya dan bagaimana sikap alami masyarakatnya?

Untuk memahami dengan tepat kekerasan politik dan menyimpulkan asal-usulnya, kita harus mempertimbangkan keadaan di mana masyarakat secara alami berada. Ini adalah keadaan kebebasan penuh untuk mengatur tindakan seseorang dalam batas-batas hukum alam. Menurut Locke, manusia pada awalnya mempunyai hak kodrati. Dan ada tatanan alam: kebebasan manusia dalam keadaan alamiah dalam batas-batas alam :

Meskipun ini adalah keadaan kebebasan, ini bukanlah keadaan yang tidak bermoral. Dalam keadaan ini, manusia mempunyai kebebasan yang tidak dapat dikendalikan untuk mengatur diri dan harta bendanya; Di sisi lain, ia tidak mempunyai kebebasan untuk menghancurkan dirinya sendiri atau makhluk hidup apa pun yang dimilikinya kecuali diperlukan tujuan yang lebih mulia daripada sekadar pelestarian. Dalam keadaan alamiah terdapat hukum alam yang mewajibkan setiap orang. Dan akal budi, yang sesuai dengan undang-undang ini, mengajarkan umat manusia, asalkan ia mau berkonsultasi, tidak seorang pun boleh membahayakan nyawa dan harta benda orang lain, kesehatan dan kebebasannya, karena setiap orang setara dan mandiri.

Oleh karena itu, keadaan alami Locke bukanlah keadaan perang yang didasarkan pada kebebasan tanpa batas seperti yang terjadi pada Hobbes, karena hukum alam pada hakikatnya adalah keadilan. Terdapat kesetaraan penuh bagi semua orang dan dengan demikian penegakan hukum alam ada di tangan semua orang, karena: Hukum alam menuntut perdamaian dan pelestarian seluruh umat manusia. Jelas bagi Locke kebebasan, tidak dapat diganggu gugatnya seseorang dan harta benda adalah kepentingan hukum tertinggi seseorang, yang - seperti dapat dilihat dari perintah-perintah alkitabiah - harus dijaga agar tidak dapat diganggu gugat. Menurut Locke, hal ini jelas bagi setiap manusia jika direnungkan secara masuk akal.

Alasan turunan ini, yang diberikan kepada setiap manusia, membuat kontrak menjadi mengikat dan memungkinkan kita membedakan antara yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, tidak perlu adanya peraturan negara yang bersifat memaksa, tidak ada hukum positif, untuk menerapkan hukum yang adil. Keadaan alam yang murni, di mana setiap orang mematuhi hukum alam yang mengikat, sudah cukup. Hal ini mengakibatkan perbedaan antara keadaan alamiah dan keadaan perang : Dalam keadaan alamiah, manusia hidup bersama berdasarkan akal budi. Dan alasan ini, yang berasal dari hukum alam, memungkinkan manusia untuk hidup bersama tanpa tuan yang sama. Hanya kekerasan tanpa hukum, yang ditujukan terhadap seseorang, yang menciptakan keadaan perang.

Hal ini sudah menunjukkan arah filsafat politik Locke berikut ini: Hukum diambil dari hukum kodrat, terlepas dari apakah dari nalar individu dalam keadaan alamiah atau dari hukum positif negara. Namun hukum positif hanya adil jika berasal dari alam (dengan bantuan akal).

Mari kita biarkan derivasi Locke atas alasan ini seperti sekarang dan kembali ke keadaan alamiah: Jika semua orang hidup dalam harmoni rasional, mengapa orang harus meninggalkan negara ini dan tunduk pada norma-norma negara? Jelas bagi Locke tampaknya tidak mungkin keadaan alamiah itu sendiri dapat memberikan keadilan. Faktanya, ada masalah besar di alam yang perlu diatasi, yaitu perlindungan dari serangan pihak lain. Bukankah ini sesuai dengan pandangan Hobbes dalam Leviathan, homo homini lupus ? Tidak terlalu. Locke awalnya terus berargumen secara idealis dan berpegang teguh pada hal itu: perintah Tuhan adalah rasional. Locke memperoleh filosofinya dari mereka dan berulang kali mengacu pada Perjanjian Lama dan Baru. Dari premis ini, Locke tidak setuju dengan Hobbes, karena dia percaya pada akal manusia dan hanya dalam kasus-kasus luar biasa - yang harus dia akui - orang berperilaku tidak masuk akal.

Kini, agar semua orang dapat dicegah untuk melanggar hak-hak orang lain dan melakukan diskriminasi terhadap satu sama lain, dan agar hukum alam, yang menuntut perdamaian dan pelestarian seluruh umat manusia, dapat dipatuhi, maka hukum alam ditegakkan. dalam keadaan itu ditempatkan di tangan semua orang. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk menghukum pelanggar undang-undang ini sepanjang diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Namun, ia menggambarkan pendekatan ini sebagai doktrin yang aneh karena ia melihat adanya keberpihakan dan kekerasan di antara masyarakat dalam hal penegakan hukum alam. Pemerintahan yang menilai secara tidak memihak mempunyai kelemahan karena tidak dapat dikendalikan.

Dan raja absolut pun hanyalah manusia. Maka, jika pemerintah ingin menjadi obat bagi kejahatan-kejahatan yang timbul akibat manusia menjadi hakim atas kepentingan mereka sendiri, yang menjadikan kondisi alam tidak dapat ditoleransi, maka saya ingin tahu seperti apa pemerintahan itu dan mengapa. Hal ini lebih baik daripada keadaan alami di mana seseorang yang mendominasi banyak orang lain memiliki kebebasan untuk menjadi hakim bagi dirinya sendiri dalam kasusnya sendiri dan diperbolehkan melakukan apa pun yang diinginkannya terhadap semua rakyatnya tanpa seorang pun boleh melakukannya. untuk meminta pertanggungjawaban atau mengendalikan mereka yang melakukan sesuka mereka?

Jadi kembali ke alam? Locke melakukan kesalahan dengan melepaskan diri dari teori sosial abstrak dan kembali ke bidang empiris. Satu-satunya hal yang pada akhirnya membentuk sebuah negara adalah properti.

Namun saya akan berusaha menunjukkan bagaimana manusia bisa memiliki bagian-bagian tertentu dari apa yang telah Tuhan berikan kepada umat manusia, tanpa adanya kontrak tertulis dengan manusia lainnya.Segala sesuatu di dunia ini diberikan oleh Tuhan dan merupakan milik bersama, tetapi diperoleh melalui kerja:

Sekalipun air yang mengalir dari mata air itu adalah milik semua orang, namun siapa sangka kalau di dalam tempayan itu hanya milik orang yang menimbanya? Kerja kerasnya mengambilnya dari tangan alam, yang merupakan milik bersama dan menjadi milik semua anak-anaknya, dan dengan demikian ia mengambil alihnya.

Kemunculan uang, menurut Locke, merupakan ekspresi dari kesepakatan bersama yang pertama: alat tukar atas kekayaan yang diciptakan secara individu.

Namun karena emas dan perak, yang tidak banyak berguna bagi kehidupan manusia sehubungan dengan pilihan makanan, pakaian dan transportasi, hanya menerima nilainya dari persetujuan orang-orang, yang sebagian besar merupakan standar kerja, maka jelaslah manusia menyetujui kepemilikan tanah yang tidak setara dan tidak proporsional. Karena mereka telah menemukan, melalui persetujuan diam-diam dan sukarela, suatu cara di mana seseorang dapat dengan jujur memiliki lebih banyak tanah daripada yang dapat ia gunakan sendiri, yaitu jika ia menerima emas dan perak, logam-logam yang ada di tangannya, sebagai imbalan atas surplus produk-produk pertanian. pemiliknya tidak rusak dan tidak binasa, dan dapat disimpan tanpa menimbulkan kerugian bagi siapa pun.

Persetujuan diam-diam dan sukarela ini membuka jalan bagi teori sosial Locke: asosiasi sukarela dalam belenggu masyarakat sipil.

Model kontrak, atau : Mengapa orang tunduk pada hukum. Mari kita mulai dengan kutipan lain dari karya Locke:

• Karena, sebagaimana telah dikatakan, manusia pada dasarnya bebas, setara dan mandiri, tidak ada seorang pun yang dapat dikeluarkan dari negara ini dan tunduk pada kekuasaan politik orang lain tanpa persetujuannya. Satu-satunya cara bagi seseorang untuk melepaskan kebebasan alaminya dan mengenakan belenggu masyarakat sipil adalah dengan bersepakat dengan orang lain untuk bergabung bersama dan bersatu dalam komunitas dengan tujuan hidup berdampingan dengan nyaman, aman dan damai, dalam menikmati kebebasannya. harta benda dan dengan keamanan yang sebesar-besarnya terhadap setiap orang yang bukan anggota komunitas ini.

Karena ketika sejumlah orang membentuk suatu komunitas dengan persetujuan dari masing-masing individu, maka mereka telah menjadikan komunitas tersebut sebagai sebuah badan tunggal, dengan kekuasaan untuk bertindak sebagai sebuah badan tunggal, yang hanya dapat dilakukan melalui kemauan dan keputusan mayoritas. Bisa. Karena suatu komunitas dapat bertindak semata-mata melalui persetujuan individu-individunya, dan karena satu badan hanya dapat bergerak dalam satu arah, maka badan tersebut harus bergerak ke arah yang didorong oleh kekuatan yang lebih kuat. Dan itu adalah konsensus mayoritas.

Tapi bagaimana, Sir Locke, seseorang bisa tunduk pada mayoritas atau seseorang yang lahir di negara bagian?

Terhadap hal ini saya memberikan jawaban sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai harta benda atau menikmati bagian mana pun dari kekuasaan suatu negara dengan ini memberikan persetujuannya secara diam-diam. Dan selama dia menikmati harta itu, dia terikat untuk mematuhi hukum-hukum pemerintah ini sama seperti siapa pun yang berada di bawahnya, dengan tidak peduli apakah harta itu terdiri dari tanah miliknya dan ahli warisnya untuk selama-lamanya, atau sekadar tinggal di sana selama seminggu, atau sekadar bepergian dengan bebas di jalan raya, dan dampak akhirnya mungkin hanya berupa seseorang yang tinggal di dalam wilayah pemerintah tersebut.

Summa summarum: bahaya individu tidak mematuhi nalar mereka dan dengan demikian salah memahami hukum alam menjadikan kekuasaan negara diperlukan. Negara harus menjamin perlindungan harta benda dari mereka yang tidak menghargai akal, yaitu hukum alam. Karena dalam keadaan alami terdapat kekurangan:

• suatu hukum yang ditetapkan sebagai patokan atau standar mengenai benar dan salah. Meskipun orang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah melalui akal sehatnya, Locke menunjukkan sebagai hakim, seseorang biasanya tidak netral dalam kasusnya sendiri, yang berarti kepentingannya sendiri membuat orang salah menilai ketidakadilan.
• hakim yang tidak memihak dan berwenang memutus dan melaksanakan menurut hukum yang telah ditetapkan
• kekuasaan yang dapat menjamin pelaksanaan putusan terhadap ketidakadilan - yaitu kekuasaan untuk memberikan keadilan kepada yang lebih lemah.

Dalam keadaan alamiah, manusia mempunyai dua kekuatan: Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu yang dianggap benar oleh manusia dalam batas-batas hukum alam, demi kelestarian dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah kekuasaan setiap manusia untuk menghukum kejahatan yang melanggar hukum alam. Ia merelakan keduanya demi kepentingan masyarakat -- yaitu (terutama) untuk melindungi dan melestarikan harta benda, untuk melindungi dari kejahatan dan untuk menjamin penegakan hak. Memang itulah tugas negara. Locke menyinggung prinsip pemisahan kekuasaan, dengan keprihatinan tentang pemeliharaan pemerintahan yang adil. Kekhawatirannya adalah keberpihakan masyarakat menyebabkan mereka menyalahgunakan jabatan mereka.

Namun, mengingat kelemahan sifat manusia yang selalu siap merebut kekuasaan, maka akan menjadi godaan yang terlalu besar jika orang yang sama yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang mendapatkan kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengecualikan diri mereka dari kepatuhan terhadap hukum yang mereka berikan dan untuk menyesuaikan hukum tersebut, baik dalam rancangannya maupun dalam penegakannya, demi keuntungan pribadi mereka. Pada akhirnya, mereka akan mengejar kepentingan yang berbeda dari masyarakat lainnya yang bertentangan dengan tujuan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, di negara-negara yang tertata rapi, yang mempertimbangkan kesejahteraan seluruh rakyat, kekuasaan legislatif berada di tangan beberapa orang, yang setelah melalui pertemuan yang layak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang., tetapi yang, segera setelah hal ini terjadi, berpisah lagi dan tunduk pada hukum yang menciptakan mereka.

Badan legislatif merupakan lembaga permusyawaratan yang hanya perlu mengadakan pertemuan sementara. Sebaliknya, eksekutif harus konsisten:

Tetapi karena undang-undang yang dibuat sekaligus dan dalam jangka waktu yang singkat, mempunyai kekuatan yang abadi dan abadi serta harus dilaksanakan atau dipatuhi terus-menerus, maka perlu adanya suatu kekuasaan yang tetap untuk menegakkan undang-undang yang telah ditetapkan dan ditaati. hukum yang tetap berlaku harus dihormati. Dan seringkali kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan.

Dan yang tak kalah pentingnya, Locke menyerukan kesetaraan di depan hukum: Pertama, pemerintah harus memerintah berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan dan diumumkan secara publik, yang tidak boleh diubah untuk kasus-kasus khusus, namun hanya mempunyai satu prinsip hukum bagi yang kaya dan yang miskin, bagi yang difavoritkan di istana maupun bagi petani yang membajak.

Locke memberikan setiap orang hak untuk menolak pemerintah. Tentu saja, ini terjadi dalam batasan filosofinya: suatu pemerintahan hanya sah jika mendapat persetujuan dari yang diperintah dan melindungi hak-hak alamiah atas kehidupan, kebebasan dan harta benda. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, rakyat mempunyai hak untuk melawan penguasa.

Lebih lanjut, menurut Locke, negara tidak berhak merampas harta benda rakyat. Menurut Locke, pengambilalihan adalah hal yang tidak masuk akal, karena justru perlindungan terhadap pengambilalihan itulah yang menjamin persetujuan individu terhadap kekuasaan negara.

John Locke, bapak negara konstitusional liberal. Itu masih modern. Turunannya kontrak sosial melalui kebutuhan untuk melindungi properti dapat dimengerti: perlindungan negara dari campur tangan asing atas apa yang telah diperoleh merupakan motif kuat untuk menyerahkan sebagian kebebasan seseorang kepada otoritas yang lebih tinggi. Dalam kapitalisme laissez faire yang banyak dikritik saat ini, semangat liberal sangat terasa. Banyak peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata yang bebas dari penilaian; gaya mereka lebih bersifat matematis. Seperti misalnya pengaturan kewajiban bersama. Mari kita ambil kontrak kerja menurut :

Melalui kontrak jasa, pihak yang menjanjikan jasa wajib memberikan jasa yang dijanjikan, dan pihak lain wajib memberikan imbalan yang disepakati. Tidak ada peraturan mengenai apa yang terjadi apabila pencari kerja mengadakan kontrak kerja dengan pengusaha. BGB mensyaratkan kesetaraan mitra kontrak. Namun, pengalaman menunjukkan posisi para pihak diatur secara tidak merata - dan dalam banyak kasus, mitra kontrak yang lebih lemah adalah karyawan. Kompensasi yang disepakati bisa berupa apa saja tarif ini tidak memberikan kompensasi yang memadai. Hal ini diatur oleh hukum sosial, yang biasanya menjadi duri bagi ekonomi liberal.

Liberalisme pada dasarnya adalah gagasan yang adil. Namun keadilan mengharuskan masing-masing pihak dapat bernegosiasi dari sudut pandang yang sama. Kenyataannya jelas berbeda. Jadi teorinya tetap ada dan gagasan liberalisme harus melayani kepentingan kelompok yang lebih mampu secara finansial dan sosial. Wajib Properti berbunyi Pasal 14 I Undang-Undang Dasar. Tampaknya deklarasi yang jelas ini diabaikan sesuai dengan semangat John Locke, yang tidak memberikan hak kepada negara untuk melakukan pengambilalihan. Dengan gagasannya tentang kontrak sosial liberal, John Locke mengemukakan sebuah filosofi yang semangatnya menjiwai tatanan sosial liberal saat ini.

Citasi:

John Locke, Two Treatises of Government, 1689, tanggal 1690, trans. oleh Hans Jrn Hoffman