Hakekat Manusia Aquinas (8)
Organ Gereja Katolik yang diwakili dalam komunitas pembuat kebijakan internasional oleh delegasi Tahta Suci untuk PBB, telah terbukti sangat menolak upaya untuk memasukkan hak-hak seksual di antara semakin banyak hak-hak individu yang berkembang biak di bawah payung hak asasi manusia universal. hak. Sebagian dari penolakan ini mungkin muncul dari konflik antara pemahaman teologis tentang tubuh sebagai anugerah dari pencipta, dan konsep modern yang berbasis hak tentang tubuh sebagai milik individu yang otonom. Gagasan tentang diri otonom ini tidak memiliki perspektif etis yang diperlukan untuk merefleksikan dualitas kompleks tubuh ibu dan klaimnya terhadap individu perempuan.
Namun, tradisi Katolik mengakui manusia memang memiliki hak seksual, dalam konsep hutang pernikahan abad pertengahan. Baik suami maupun istri tidak boleh mengucapkan kaul selibat tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena itu, ada yang berpendapat Gereja Katolik menganut gagasan hak seksual timbal balik jauh sebelum bahasa hak seksual memasuki perdebatan di PBB. Demi konsistensi dengan tradisinya sendiri, daripada menyangkal keberadaan hak-hak tersebut, magisterium pengajar mungkin lebih baik menanyakan sifat dan cakupan hak-hak tersebut.Â
Hal ini dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang terjadi dalam perkawinan ketika seorang suami menolak untuk mematuhi tuntutan disiplin keluarga berencana alami, atau ketika perilaku kekerasan dan pelecehannya menjadikan seks dalam pernikahan sebagai pelanggaran terhadap martabat istri. Dalam situasi seperti ini, apakah hak untuk melakukan hubungan seks dalam perkawinan dikesampingkan sehingga istri mempunyai hak untuk menolak, atau, seperti yang paling sering terjadi dalam praktik, jika tidak selalu dalam doktrin, haruskah ia menderita karena kehamilan yang berulang-ulang, bahkan ketika ia sudah menikah; kesejahteraan diri sendiri sangat terancam, dan menerima pelecehan sebagaimana Kristus menerima salib;
Namun kekhawatiran  disini adalah pertanyaan yang menjengkelkan mengenai hak-hak reproduksi. Jika telos seorang perempuan tidak dapat direduksi menjadi kapasitas keibuannya, bagaimana seorang perempuan dapat mengembangkan martabat pribadinya, terlepas dari apakah ia mempunyai panggilan atau tidak, atau bahkan kapasitas untuk menjadi ibu, mengingat tidak semua perempuan menginginkan anak dan banyak perempuan yang menginginkan anak. anak-anak tidak dapat memilikinya;
Dan  berargumen di tempat lain dokumen pascakonsili adalah sumber daya yang kaya untuk mengembangkan teologi martabat manusia yang mencakup hak-hak reproduksi perempuan. Berikut ini adalah ringkasan singkat argumen-argumen tersebut.
Bab 1 dokumen Vatikan II Gaudium et Spes berfokus pada Martabat Pribadi Manusia. 'Martabat agung yang dimiliki pribadi manusia' membawa serta hak-hak dan kewajiban tertentu yang 'universal dan tidak dapat diganggu gugat' yang diperlukan untuk 'menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi'. Hal ini mencakup 'hak untuk memilih kehidupan dengan bebas dan untuk membentuk keluarga', serta hak atas 'informasi yang tepat, untuk beraktivitas sesuai dengan norma yang benar dari hati nuraninya sendiri, atas perlindungan privasi dan bahkan kebebasan yang sah . dalam urusan keagamaan.'
Hal ini menunjukkan perempuan mempunyai hak atas informasi dan kebebasan hati nurani sehubungan dengan kehidupan yang mereka pilih. Hal ini harus mencakup keputusan-keputusan tidak hanya mengenai hak untuk membentuk sebuah keluarga, namun mengenai hak untuk mendapatkan kondisi yang memungkinkan mereka mengubah fungsi biologis reproduksi menjadi aktivitas manusia yang baik dalam mengasuh anak, termasuk jumlah anak yang mereka pilih untuk dilahirkan. atau memilih keadaan hidup lain yang lebih sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka daripada menjadi ibu.
Kecuali pembedaan tersebut dilakukan dan kebebasan tersebut dihormati, martabat perempuan akan tetap terikat pada kapasitas biologis mereka, sehingga mengurangi kapasitas mereka untuk mengembangkan martabat pribadi mereka melalui penggunaan karunia, kemampuan, hak dan tanggung jawab khusus mereka. Mengatakan setiap perempuan pertama-tama dan terutama mengekspresikan karakteristik individunya melalui panggilan menjadi ibu berarti menghilangkan peluang yang melaluinya perempuan dapat mengembangkan dan mengekspresikan martabat kemanusiaan mereka dengan cara yang khusus sesuai dengan jati diri mereka. Sebaliknya, meskipun secara doktrin tidak terlalu kontroversial, Gereja harus terus membela hak-hak perempuan untuk memiliki anak, dalam menghadapi kebijakan pengendalian populasi Malthus yang diberlakukan oleh negara-negara kaya terhadap komunitas miskin.
Mari kita ingat, dalam terjemahan Kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani, memperbanyak kehamilan adalah hukuman atas dosa, bukan suatu berkat atau panggilan. Jika seorang perempuan ingin mengembangkan martabat kemanusiaannya melalui pendidikan, pekerjaan dan kebebasan mengikuti hati nuraninya, sebagaimana ditegaskan Gaudium et Spes, maka ia harus mampu mengendalikan kemampuan reproduksinya.
