Seorang gadis remaja, yang hamil karena pemerkosaan, inses atau bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya, terpaksa meninggalkan sekolahnya untuk mengasuh anaknya dan sering kali dikucilkan oleh komunitasnya karena kehamilannya, tidak memenuhi martabat teleologisnya hanya karena memberi. melahirkan seorang anak. Meskipun martabat ontologisnya tetap tidak dapat diganggu gugat, kapasitasnya untuk mengembangkan martabatnya secara teleologis telah diinjak-injak, direndahkan, dan dicuri darinya.
Namun Mulieris Dignitatem mengajak kita untuk menyimpulkan semua ini tidak penting, karena dengan melahirkan anak, dia mencapai martabat unik dan luhur yang merupakan panggilan perempuan. Tidak terlalu dramatis namun tidak kalah pentingnya, pasangan suami istri harus mampu memutuskan berapa jumlah anak yang mampu mereka asuh dengan baik, karena mengasuh anak dengan baik adalah cara hidup etis yang berkaitan dengan martabat teleologis kita.
Inti dari semua argumen ini adalah pergeseran ajaran Katolik pada abad kedua puluh ke posisi di mana kebebasan hati nurani diakui sebagai sine quae non dari hak dan kewajiban yang berasal dari prinsip pertama martabat manusia yang intrinsik. Ini adalah ajaran radikal yang implikasi penuhnya masih diperdebatkan dan diperdebatkan. Sebuah paragraf penting dalam dokumen Dewan Kebebasan Beragama tahun 1965, Dignitatis Humanae, berbunyi sebagai berikut (terjemahannya):
Sesuai dengan martabat mereka sebagai pribadi yaitu, makhluk yang diberkahi dengan akal budi dan kebebasan berkehendak sehingga berhak memikul tanggung jawab pribadi maka semua perempuan harus didorong oleh kodratnya dan terikat oleh kewajiban moral untuk mencari kebenaran. khususnya kebenaran agama. Mereka terikat untuk berpegang pada kebenaran, setelah kebenaran itu diketahui, dan mengatur seluruh hidup mereka sesuai dengan tuntutan kebenaran.Â
Namun, perempuan tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dengan cara yang sesuai dengan kodrat mereka kecuali mereka menikmati kekebalan dari paksaan eksternal serta kebebasan psikologis. Oleh karena itu, hak atas kebebasan beragama mempunyai landasan bukan pada watak subyektif seseorang, namun pada kodratnya. Oleh karena itu, hak atas kekebalan ini tetap ada bahkan pada mereka yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mencari kebenaran dan menaatinya, dan pelaksanaan hak ini tidak boleh dihalangi, asalkan ketertiban umum tetap terjaga.
Perhatikan di sini sekali lagi terdapat perbedaan implisit antara martabat ontologis dan teleologis. Martabat ontologis kita menuntut kebebasan tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan jika kita menjalankan kebebasan tersebut dengan cara yang melanggar martabat teleologis kita dengan gagal 'memenuhi kewajiban [kita] untuk mencari kebenaran dan menaatinya'. Peringatan kegagalan tersebut tidak boleh merupakan pelanggaran ketertiban umum selalu menjadi bagian dari alasan yang membedakan antara legalitas dan moralitas.Â
Thomas Aquinas menjelaskan dengan jelas hanya dalam kasus-kasus luar biasa hukum dapat digunakan untuk melarang norma-norma budaya yang diterima secara luas, dan hukum dapat dan harus berubah sesuai dengan kebiasaan,
Mengingat statistik menunjukkan mayoritas umat Katolik di seluruh dunia mempraktikkan suatu bentuk kontrasepsi buatan sebuah praktik yang hampir diterima secara universal di kalangan budaya sekuler hal ini menunjukkan upaya apa pun yang dilakukan Gereja untuk memaksakan keberatannya terhadap pengendalian kelahiran buatan dengan berupaya mempengaruhi politik dan hukum merupakan pelanggaran terhadap ajaran Gereja sendiri mengenai kebebasan hati nurani. Pertanyaan pribadi yang intim mengenai seksualitas dan prokreasi memiliki makna moral yang mendalam, namun meskipun seseorang meyakini kontrasepsi adalah tidak bermoral, hal ini tidak dengan sendirinya menjadi pembenaran untuk menjadikannya ilegal.
Beberapa umat Katolik konservatif menyalahkan banyak penyakit masyarakat modern yang disebabkan oleh revolusi seksual pada tahun 1960an, termasuk penemuan pil kontrasepsi. Namun evaluasi pesimistis ini gagal mempertimbangkan fakta banyak pasangan Katolik telah memutuskan dengan hati nurani untuk menolak ajaran Gereja. Ada banyak bukti , ketika perempuan mendapat pendidikan dan angka kematian bayi berkurang, perempuan akan menemukan cara efektif untuk membatasi jumlah anak yang mereka miliki. Memberikan perempuan dan anak perempuan sarana untuk memenuhi potensi mereka (yaitu untuk mengembangkan martabat teleologis kemanusiaan mereka), merupakan tujuan akhir dari hal tersebut. Hal ini tidak akan pernah bisa dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang lebih fungsional. Namun demikian, hal ini membawa manfaat sosial tambahan dengan mengurangi pertumbuhan penduduk bukan melalui pemaksaan namun melalui peningkatan martabat perempuan melalui pendidikan dan keadilan sosial.
Di sini, patut diperhatikan argumen Leslie Griffin, meskipun penegasan martabat dan kebebasan hati nurani dalam Dignitatis Humanae melindungi hak-hak individu beragama terhadap negara, hal ini tidak melindungi hak kebebasan beragama individu dalam Gereja.
Dalam konteks ini, perlu dicatat prinsip kebebasan beragama diterapkan oleh sejumlah organisasi Katolik di Amerika Serikat yang mencari pengecualian dari persyaratan hukum untuk memberikan kontrasepsi kepada karyawan berdasarkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau (sering disebut sebagai Obamacare). Mengingat bukti meluasnya penggunaan kontrasepsi di kalangan umat Katolik Amerika, hal ini tampaknya menjadi contoh jelas seruan terhadap kebebasan beragama melanggar kebebasan banyak individu di dalam Gereja, dan pada saat yang sama menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama untuk membela lembaga-lembaga gereja.
