Martabat Manusia (6)

Humanisme eksistensialis Sartre bersifat ambigu dan merupakan seruan untuk melakukan tindakan etis dan politik di dunia yang tidak masuk akal dan tragis di mana manusia bukanlah nilai tertinggi dan tujuan dalam dirinya sendiri, seperti dalam humanisme klasik. Pemujaan terhadap manusia ini, menurutnya, berakhir dengan fasisme. Sebaliknya, ia mengartikulasikan upaya untuk mengatasi dirinya sendiri dan subjektivitasnya sendiri di alam semesta yang bercirikan intersubjektivitas manusia. Pada saat yang sama, ketidakpastian manusia ditekankan: ia tidak diberikan terlebih dahulu dan tidak memiliki "kodrat". Dalam tindakannya dia menciptakan dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. "Eksistensi mendahului esensi", seperti yang dikatakan dalam salah satu rumusan Sartre yang paling terkenal.

Orang-orang yang menganggap dirinya humanis menganggap eksistensialisme Sartre anti-humanis, sementara anti-humanis menuduhnya justru humanis, dan merupakan orang yang bingung. Heidegger percaya   Sartre belum berhasil melepaskan diri dari metafisika yang menjadi ciri pemikiran humanistik dan mengkritik upaya Sartre untuk mempolitisasi filsafat. Heidegger percaya   refleksi lebih baik daripada komitmen dan tindakan. Menariknya, Surat Heidegger tentang Humanisme dianggap oleh beberapa intelektual Prancis sebagai humanis, bukan anti-humanis, dan Jacques Derrida mengkritik Heidegger dalam "The Ends of Man" (1968) justru karena gagal melampaui humanisme.

Humanisme dan Teror karya Merleau-Ponty adalah buku yang pada dasarnya membuat marah semua orang dan tidak hanya meradikalisasi humanisme versi Sartre, tetapi   sebagian membela teror komunis di Uni Soviet. Menurut Merleau-Ponty, teror sebagai suatu cara dapat dibenarkan jika tujuannya adalah hubungan antarmanusia yang otentik dan penciptaan manusia baru. Dia menolak kekerasan kapitalisme yang dilembagakan dan pemujaan manusia sebelumnya oleh kaum humanis, serta etika hak liberal. Dia menulis   "tidak peduli betapa nyata dan dicintainya humanisme masyarakat kapitalis bagi mereka yang menikmatinya, hal itu tidak berdampak pada masyarakat umum dan tidak menghilangkan pengangguran, perang, atau penindasan kolonial."

Merleau-Ponty   mengemukakan gagasan filosofis sejarah yang diilhami oleh Hegel   masyarakat mendambakan keadaan di mana hubungan antarmanusia bebas dari kekerasan. Namun dia percaya   kekerasan sebagai metode diperlukan untuk mencapai keadaan damai ini. Ia percaya   humanisme baru tidak memerlukan gagasan tentang sifat atau esensi manusia, namun perlu mengambil sikap politik secara eksplisit untuk mengarah pada perubahan. 

"Keterbuangan" manusia dalam suatu eksistensi tanpa makna atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya berarti   eksistensi menjadi lebih merupakan perjuangan untuk menciptakan diri sendiri dan menciptakan tujuan-tujuannya sendiri. Keberadaan pada dasarnya bersifat politis. Humanisme harus revolusioner, kata Merleau-Ponty. Ini harus menjadi humanisme bagi semua orang, bukan hanya kelompok elit yang memiliki hak istimewa.

Maksud Merleau-Ponty adalah   kapitalisme, liberalisme, dan humanisme memberikan kesan alami padahal sebenarnya hal-hal tersebut dikondisikan secara historis, dan memberikan kesan apolitis dan non-kekerasan, namun pada kenyataannya bercirikan kekerasan, penindasan kelas, eksploitasi dan kekerasan. penindasan kolonial. Menurut Merleau-Ponty, kekerasan adalah bagian penting dari humanisme, namun hanya dapat dibenarkan jika tujuannya adalah dunia tanpa kekerasan, yang mana dunia kapitalis-liberal tidak bisa dibenarkan. 

Oleh karena itu, humanisme revolusioner kiri miliknya adalah satu-satunya yang benar. Teks Merleau-Ponty bisa saja dianggap anti-humanis dan   humanis radikal. Mungkin hal yang paling menarik tentang hal ini adalah   ia mempolitisasi humanisme, yang menimbulkan pertanyaan apakah humanisme bisa bersifat apolitis dan apakah hal itu diinginkan. Inilah yang sering kali ditampilkan oleh humanisme tradisional (borjuis). Merleau-Ponty   menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek humanistik.

Buku Geroulano menunjukkan   antihumanisme kembali ke masa antar perang, yang menarik karena membangun jembatan antara (proto)eksistensialisme dan strukturalisme. Lebih jauh lagi, bukunya menunjukkan   kritik terhadap antroposentrisme, yang merupakan inti dari posthumanisme saat ini,   mempunyai asal usul yang jauh lebih awal.

Ateisme anti-humanis Prancis di masa antar perang mengkritik harapan utopis akan Pencerahan dan gagasan liberalisme borjuis tentang hak asasi manusia dan otonomi individu dan, seperti yang terlihat, pembicaraan munafiknya tentang kesetaraan. Namun mungkin para pemikir radikal kiri yang anti-humanis kalah dari humanisme liberal dan sekuler yang berhasil memperbarui diri setelah Perang Dunia Kedua melalui berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Di sini nampaknya ada perubahan. Hal ini menjadi paralel yang menarik dengan situasi saat ini dengan meningkatnya kritik terhadap "demokrasi liberal". Dapatkah kita melihat di sini perlunya pembaharuan lebih lanjut terhadap humanisme, atau justru yang dibutuhkan adalah posthumanisme atau antihumanisme?

Kritik terhadap humanisme 100 tahun terakhir, yang   melibatkan perumusan ulang tentang apa yang seharusnya menjadi humanisme, menyatukan arus pemikiran seperti fenomenologi, eksistensialisme, strukturalisme, dan poststrukturalisme. Memahami latar belakang historis gagasan ini membantu kita memahami bagaimana kita berakhir di posthumanisme saat ini dan membantu kita merefleksikan kemungkinan-kemungkinannya. Hal ini   menimbulkan pertanyaan apakah semua bentuk humanisme harus bersifat politis dan apakah posthumanisme benar-benar merupakan antihumanisme atau hanya humanisme yang diperbarui, dan jika demikian, apa yang di dalamnya benar-benar baru. Kita   dapat bertanya apakah posthumanisme saat ini, misalnya, memberikan ruang bagi transendensi.

Citasi:

• Alexy, R. (2009) A theory of constitutional rights. Oxford University Press.
• Arendt, H. (1958) Origins of Totalitarianism, Meridian Books.
• Claassen, R. (2014) 'Human Dignity in the Capability Approach', in The Cambridge Handbook of Human Dignity. Cambridge University Press.
• Duwell, M. (2014) 'Human dignity: concepts, discussions, philosophical perspectives', in The Cambridge Handbook of Human Dignity. Cambridge University Press. Available at: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511979033.004.
• Habermas, J. (2010) 'The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights', Metaphilosophy.
• Kant, Immanuel, 1785 [1996], Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga: Johann Friedrich Hartknoch. Translated as "Groundwork of The Metaphysics of Morals (1785)", in Practical Philosophy, Mary J. Gregor (ed.), (The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant), Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 37--108. doi:10.1017/CBO9780511813306.007
• __., Immanuel Kant, Perpetual Peace, Columbia University Press, 1939.Presents the translation of Immanuel Kant's Perpetual Peace, where he illuminates his philosophy of life.
• McCrudden, C., (2008) 'Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, European Journal of International Law.
• Menke, C. (2014) 'Human Dignity as the Right to Have Rights: Human Dignity in Hannah Arendt', in The Cambridge Handbook of Human Dignity. Cambridge University Press.
• Rawls, J. (2009) A theory of justice. Cambridge, Mass.Harvard University Press.
• Rosen, Michael, 2012a, Dignity: Its History and Meaning, Cambridge, MA/London: Harvard University Press.
• Wood, Allen W., 1999, Kant's Ethical Thought, (Modern European Philosophy), Cambridge/New York: Cambridge University Press.