Hal ini tidak terdapat dalam komunitas legislatif seperti yang dipaparkan dalam Marsilio Padua, melainkan pada keinginan-keinginan yang menggiring masing-masing individu untuk bersepakat guna menjamin kepentingan masing-masing.
Inti dari perjanjian Hobbes adalah menjamin  para pihak secara eksplisit dan sukarela memutuskan untuk tunduk pada kekuatan bersama yang mencegah mereka -- melalui hukum positif  dari perilaku yang melanggar aturan nalar alami. Hal ini, yang secara teoritis menyiratkan garis besar skema keamanan, menyiratkan pembatasan hukum alam dan perluasan jaminan politik. Kontrak  dengan pedang ini disajikan sebagai dasar Negara Modern memiliki kekuasaan jauh lebih besar daripada yang dapat dimiliki oleh para konstituennya secara terpisah.
Namun hubungan kontraktual para pihak ini memiliki dua tujuan: yang pertama, untuk menyangkal keadaan alamiah dan yang kedua, untuk memungkinkan berkembangnya kondisi-kondisi tertentu untuk pembangunan masyarakat sipil berdasarkan sifat kepentingan individu yang, diarahkan untuk suatu kekuatan yang sama, menemukan di hadapan sesamanya suatu persamaan yang bukan merupakan kekuatannya, tetapi keterbatasannya sendiri. Dalam model negara seperti yang digambarkan dalam Leviathan, Â semua perjanjian menang karena monster buatan ini mewakili akhir dari rasa takut bersama, akhir konflik, dan akhir dari kemungkinan kematian akibat kekerasan di tangan orang lain.
Hukum, sebagai institusi kedaulatan di Leviathan, mewakili  melalui gambaran pedang  sebuah instrumen retributif yang dapat dihukum bagi mereka yang melanggar kontrak dan tidak, bagi mereka yang berada dalam batas-batas aturannya. Hukuman menurut pemikir Inggris adalah atribut kekuasaan berdaulat yang, meskipun keras kepala, tetap menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang paling dapat diandalkan untuk menakut-nakuti mereka yang merusak kepercayaan, tidak hanya dalam perjanjian, tetapi  dalam fungsi perwakilan yang muncul darinya..Â
Singkatnya, bagi Thomas Hobbes, hukum dalam masyarakat sipil hanya membatasi mereka yang setuju, sedangkan dalam Marsilius dari Padua bahkan membatasi penguasanya sendiri. Hukum di Marsilio berasal dari organik, di Hobbes asal mula absolut, hukum di bawah Marsilio mengupayakan kebaikan bersama yang dibentuk oleh kolektif, di Hobbes hukum dihadirkan sebagai alasan akibat ketakutan kolektif di tangan seorang wakil. Hukum di Marsilio tidak dibuat untuk membatasi sifat destruktif manusia, di Hobbes, hukum adalah pembatas keinginan akan kekuasaan.
Hukum dalam Marsilio menyempurnakan kehidupan yang baik, dalam Hobbes menghilangkan kemungkinan kehancuran. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang diungkapkan mengenai undang-undang di paragraf sebelumnya, ada baiknya menyoroti unsur-unsur yang menyatukan mereka sehubungan dengan undang-undang tersebut:pertama, karena keduanya dilembagakan oleh akal, kedua,  mereka selalu mempunyai tujuan yang didasarkan pada gagasan yang jelas tentang kebaikan, ketiga,  terlepas dari apakah mereka berasal dari suatu kelompok atau satu orang, keduanya berpikir  ini adalah masih merupakan ajaran-ajaran kepatuhan wajib yang mengandung unsur-unsur pemaksaan di dalamnya dan keempat,  mengingat sifatnya, mereka selalu secara implisit membawa cita-cita negara sipil berdasarkan konsepsi alamiah.
Dalam Pembela Perdamaian seperti dalam Leviathan,  yurisdiksi khusus untuk kekuasaan pendeta  ditetapkan -- dengan suara bulat -- dalam "ruang lingkup dunia batin manusia", sehingga tidak termasuk campur tangan mereka. di bidang politik kedaulatan. Karena kedua buku tersebut mempunyai tujuan perdamaian, maka diperlukan tidak hanya pemisahan kekuasaan, namun  penyerahan sepenuhnya kekuasaan gerejawi kepada negara sipil  untuk menghindari dampak negatif terhadap berfungsinya tatanan politik.
Bagi Marsilio dari Padua, penerapan kekuasaan sipil atas para pendeta akan menjamin tidak hanya tidak adanya perang, tetapi  kekuasaan penguasa yang, berdasarkan otoritasnya, tidak dapat dianggap sesat atau berdosa karena ia menganut paham ini. "kepenuhan kekuatan". Perspektif yang cukup revolusioner pada masanya  dianut oleh Thomas Hobbes, ketika ia memahami institusi gereja sebagai Kerajaan Kegelapan yang timbul dari penafsiran kitab suci yang menyimpang sehingga sangat penting untuk membebaskan diri. Karena alasan-alasan ini -- yang tercermin dalam kedua pemikir tersebut -- peran ulama harus dikurangi tetapi tidak dihilangkan, karena fungsi pedagogisnya dapat bermanfaat bagi penanaman kebajikan dan ketaatan pada kekuasaan bersama.
Meskipun bagi banyak Pembela Perdamaian tampaknya menjadi contoh politik Averroisme  karena perpecahan antara akal dan keyakinan di tingkat politik, hal ini tampaknya tidak benar, karena skema politiknya lebih condong ke model klasik Aristotelian.  karena pengaruh Juan de Jandn dan, meskipun sulit untuk menentukan apakah posisi kita benar, nampaknya sangat mungkin  Marsilio de Padua awalnya datang ke Aristotle  berkat Averroisme, kemudian meninggalkan gagasan tersebut saat ia menyelidiki secara langsung ke dalam pemikiran stagirit.
Doktrin dua pedang abad pertengahan secara signifikan mempengaruhi bagaimana hubungan negara-gereja didekati dari visi Pembela Perdamaian  menyatakan  kekuasaan gerejawi dan kekuasaan kekaisaran adalah berbeda dan  gereja lebih unggul dalam hal ini. kekuasaan awam bersifat tidak perlu dipertanyakan lagi, namun argumen-argumen seperti itu membuat Paduan tetap mempertahankan gagasan superioritas tersebut tetapi dengan cara yang terbalik, yaitu di mana negara awam sipil dapat mengambil tempat yang ditempati oleh gereja. sekedar fakta  mereka lebih sah daripada aspirasi hierarki kepausan yang pada saat itu mempunyai reputasi tercela.
Persaingan sengit yang muncul sepanjang Abad Pertengahan sebagai akibat dari klaim gereja atas urusan kerajaan  dan  mencapai puncaknya dalam karya-karya seperti karya William dari Ockham  menandai arah politik baru di mana Konsepsi Kekuasaan tidak didasarkan pada hukum ketuhanan, tetapi pada kedaulatan masyarakat berdasarkan instrumen partisipasi dan musyawarah. "Otoritas manusia dalam perundang-undangan hanya dimiliki oleh korporasi warga negara" sehingga gagasan penentuan nasib sendiri secara sipil ternyata lebih penting daripada pelaksanaan kekuasaan perpajakan yang hanya dicita-citakan. manfaat khususnya seperti yang terjadi pada gereja sampai saat itu.
