Filsafat Kerja

Biaya kesehatan mental di tempat kerja mewakili 3 hingga 6% dari PDB di sebagian besar negara industri. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 40% masalah punggung atau anggota tubuh terkait dengan pekerjaan gangguan muskuloskeletal menjadi penyakit akibat kerja nomor satu. Dalam pengakuan ini, Prancis bereaksi lama dengan penundaan, seperti dalam kasus silikosis dan kanker akibat asbes .

Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk: kekerasan fisik terhadap orang (serangan terhadap pelanggan, pengguna, pasien) atau properti (pencurian, perusakan), kekerasan antar karyawan (penyalahgunaan kekuasaan oleh manajer, komentar menghina, persaingan antar tim), atau kekerasan psikologis (pelecehan moral, intimidasi, penghinaan). Kasus penculikan bos oleh pekerjanya atau sabotase yang sangat merusak lingkungan ditambahkan ke kasus bunuh diri di tempat kerja (beberapa ratus per tahun di Prancis, menurut perkiraan Dewan Ekonomi dan Sosial). Dari kekerasan terhadap orang lain hingga kekerasan yang dibalas terhadap diri sendiri, ini adalah masalah pendakian yang sama menuju keputusasaan yang ekstrem. Kekerasan yang terlihat sering merupakan sekunder dari kekerasan yang tidak terlihat, yang menghasilkan intimidasi biasa,

Haruskah kita mempertimbangkan   krisis tenaga kerja membunyikan lonceng kematian bagi nilai kerja? Jika indeks tertentu mendukung afirmatif, bagaimanapun harus diakui sejauh mana malaise membuktikan pekerjaan tersebut menempati fakta dan mentalitas masih merupakan tempat yang menentukan. Baik dari segi organisasi praktis maupun dari segi mentalitas, kita tidak meninggalkan paradigma nilai kerja. Menurut ekonom tertentu seperti Thomas Philippon (Krisis tenaga kerja Prancis), keinginan untuk bekerja tetap ada di Prancis. Serikat pekerja tidak mempertanyakan pekerjaan itu sendiri, tetapi menuntut agar pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam kondisi yang baik.

Krisis kerja bukanlah mempertanyakan nilai kerja itu sendiri: kerja masih diakui sebagai sarana pencapaian pribadi, pelayanan sosial dan peningkatan sosial. Krisis ini pada dasarnya disebabkan oleh struktur di mana ia terjadi: hubungan sosial ditandai dengan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan; "kapitalisme ahli waris" cenderung mereproduksi elit sosial dengan menyisakan sedikit ruang untuk mobilitas, untuk pengakuan pengalaman yang diperoleh. Hubungan kerja yang buruk terbukti mahal di dunia di mana fleksibilitas dan inovasi adalah nilai inti.

Badan-badan internasional serta para pemimpin negara-negara industri bergerak untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sebuah badan tripartit Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatukan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari Negara Anggotanya dalam tindakan bersama untuk mempromosikan "pekerjaan yang layak" di seluruh dunia - konsep pekerjaan yang layak telah diadopsi sebagai tujuan global pada tahun 2006 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. ILO juga memiliki pengalaman panjang dalam memerangi diskriminasi, mulai dari pemantauan dan penerapan konvensi internasional hingga pencarian penyebab dan manifestasi diskriminasi, termasuk bantuan teknis yang diberikan kepada pemerintah untuk mengembangkan kerangka peraturan baru.

Laporan global Kantor Perburuhan Internasional (ILO) memungkinkan untuk menilai situasi perburuhan di dunia. Tindakan dan rekomendasi dapat menginspirasi "Decent Work Country Programs" (DWCPs): promosi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; berjuang melawan diskriminasi dan untuk kesetaraan; pinjaman dan strategi investasi tunduk pada aturan etika; adopsi perjanjian bersama dan kode etik bagi karyawan.

Lembaga-lembaga yang membiayai pembangunan semakin memperhatikan aspek anti-diskriminatif dari kebijakan yang dijalankan dan dampak lingkungan dan sosial dari pinjaman mereka, dengan mempertimbangkan standar perburuhan internasional. Korporasi Keuangan Internasional (IFC), sebuah lembaga Grup Bank Dunia yang bertanggung jawab untuk operasi dengan sektor swasta, telah mengadopsi standar kinerja sejalan dengan rekomendasi dari ILO dan Konfederasi Serikat Buruh Bebas Internasional (ICFTU). Lebih dari empat puluh bank pembangunan nasional telah berjanji untuk memberikan pinjaman kepada semua proyek dengan anggaran $10 juta atau lebih. Bank Investasi Eropa telah mengadopsi standar yang identik.