Diskursus Hakekat Manusia: Aristotle, Â Heidegger, Â Arendt (I)
Diskursus menunjukkan bagaimana reapropriasi pemikiran Aristotle ((lahir 384 SM, Stagira, Chalcidice, Greece meninggal  322, Chalcis, Euboea),  oleh Martin Heidegger (26 September 1889 /26 Mei 1976), dan Hannah Arendt  (14 Oktober 1906 / 14 Desember 1975) disusun di sekitar reinterpretasi definisi hakekat ganda manusia sebagai makhluk praktis, yaitu sebagai zoon logon echon dan zoon politikon.Â
Diskursus menafsirkan gagasan yang menyusun dan membatasi definisi ini  kehidupan (zoe), logo,  produksi (poiesis), tindakan (praksis) dan kontemplasi (theoria), Heidegger dan Arendt menemukan karakteristik utama manusia dengan mengembangkan pada dua kemungkinan berbeda yang terkandung dalam konsep praksis Aristotle  yang ambivalen. Namun, keduanya mengaburkan perbedaan antara aktivitas (energeia) dan gerak (kinesis), yang memaparkan kritik mereka terhadap theoria pada dua kesulitan  satu tentang karakter praksis theoria,  yang lain tentang temporalitasnya.
Semua elemen pemikiran praktis Aristotle  yang ditinjau kembali oleh Heidegger dan oleh Arendt adalah elemen yang memungkinkan untuk mengartikulasikan kembali definisi ganda Aristotle  tentang manusia sebagai makhluk praktis, yaitu sebagai hewan logos yang berbakat.dan hewan politik, tidak pernah ditekankan dalam literatur tentang hal ini. Dengan menyarankan di satu sisi tema-tema Aristotle yang dianalisis oleh Heidegger dan oleh Arendt menemukan kesatuan mereka dalam penyesuaian kembali definisi dari manusia yang diusulkan oleh Stagirite, dan di sisi lain dengan menunjukkan bagaimana perbedaan kesimpulan yang mereka dapatkan dalam arti terkandung dalam ambiguitas gagasan praksis dalam Aristotle.
Melalui gagasan reapropriasi, bagi para pendukungnya ini adalah masalah mempertahankan kebutuhan dan kemampuan individu untuk mengendalikan "kondisi material keberadaan kita melalui pengenalan alat produksi dalam jangkauan kita" yang "membuat perbedaan" . cara untuk melepaskan diri dari masyarakat industri". Praktik-praktik semacam itu tidak dianggap ditakdirkan untuk tetap ad hoc, individual, terisolasi, tetapi, setelah "dikumpulkan dalam kekuatan yang cukup untuk bertindak secara eksplisit melawan masyarakat industri", "kebebasan strategis" untuk memiliki pendekatan terutama muatan politik".
"Reapropriasi pertama-tama harus memiliki dimensi politik ini: tujuannya adalah kontrol manusia atas aktivitas dan kreasi mereka sendiri, dominasi masyarakat atas teknologi dan ekonominya. Karena setiap orang harus menjadi penguasa mesin dan benda-benda dari semua ciptaan manusia, menempatkan mereka untuk melayani perkembangan kehidupan dan tidak tunduk pada perkembangannya, tertinggal dari pembaruan tanpa henti dan diperbudak oleh fungsinya.
Oleh karena itu, tidak semua mesin dan pencapaian manusia dapat menjadi subjek dari reapropriasi ini. Sebenarnya perlu melakukan penyortiran berdasarkan " inventarisasi akurat tentang apaapa dalam akumulasi dana yang sangat besar dapat digunakan untuk kehidupan yang lebih bebas dan apa yang tidak pernah dapat digunakan hanya untuk pemeliharaan "penindasan ".
Reappropriasi  dipahami secara tidak terpisahkan sebagai "proses eksperimental dan kritis"; Dengan kata lain, ini adalah pencarian koherensi "antara analisis kritis dan oposisi terhadap masyarakat industri dan eksperimentasi praktis dan pengembangan cita-cita sosial".
Lebih tepatnya, ini akan menjadi pertanyaan tentang "memikirkan cara-cara yang diperlukan untuk keluar dari masyarakat industri dengan terlebih dahulu bereksperimen dengan mereka, yaitu, dengan memperoleh penguasaan teknis yang diperlukan untuk produksi keberadaan seperti yang kita rancang".
Pendekatan terhadap reapropriasi seperti itu, dengan dugaan karakter subversifnya, tidak mengabaikan risiko pemulihan (khususnya melalui pasar) maupun proses pengintegrasian praktik subversif atau alternatif ini ke dalam sistem dan nilai-nilai dominannya. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat saat ini, pengalaman reapropriasi yang unik dan individual dianggap hanya sebagai "titik awal aktivitas politik yang lebih luas".