Diskursus Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional (4)

Pada prinsipnya, masyarakat dapat dikelola, dapat dibuat - jika hanya seseorang yang mempertimbangkan wawasan ilmiah. Karena kurangnya wawasan ini, di masa lalu sulit untuk menentukan tempat manusia di dunia: perannya terkadang dilebih-lebihkan, terkadang diremehkan. Umat manusia berada dalam kegelapan sampai saat itu. Sekarang orang percaya  realitas sosial dapat dijelaskan secara ilmiah. Dalam pandangan ini, hukum menjadi instrumen kontrol di tangan rezim ahli teknokratis-ilmiah.

Ilmu penunjang kebijakan. Sains diharapkan dapat memprediksi dengan tepat apa konsekuensi dari tindakan tertentu, sehingga kebijakan yang optimal dapat ditempuh dalam setiap situasi. Secara khusus, ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, psikologi, kriminologi) dengan cepat berubah menjadi ilmu kebijakan. Ilmu pengetahuan dipanggil untuk 'melegitimasi' (yaitu 'menjual') kebijakan dan/atau pembuat kebijakan: teknik propaganda dan indoktrinasi berbasis ilmu pengetahuan muncul dalam politik, dalam kampanye pemilu, informasi dan pendidikan. Seiring waktu, ilmu alam  digunakan sebagai instrumen kebijakan: kedokteran, dietetika, klimatologi, fisika nuklir, dan sebagainya.

Diskursus Model Sederhana Dari Sistem Yang Kompleks. Ini didasarkan pada model kausal sederhana. Diasumsikan  dalam setiap situasi terdapat faktor-faktor yang dapat dimanipulasi (disebut variabel bebas ). Manipulasi faktor-faktor ini kemudian akan menghasilkan perubahan yang diinginkan pada faktor-faktor lain ( variabel dependen ) melalui hubungan kausal yang dibangun secara ilmiah. 

Tetapi untuk studi tentang perilaku sistem yang kompleks (seperti manusia atau masyarakat manusia), perbedaan antara variabel independen dan dependen sedikit atau tidak masuk akal, terutama ketika mempertimbangkan periode waktu yang lebih lama: semuavariabel beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk yang disebut variabel bebas. Ketika seseorang mempertimbangkan kompleksitas ini, masyarakat tampak agak tidak dapat diatur dan tidak dapat diprediksi.

Transformasi ilmu.Pernyataan ini berlaku khususnya untuk penelitian ilmiah itu sendiri. Gagasan  sains berjalan dengan caranya sendiri tanpa dipengaruhi oleh lingkungan institusionalnya adalah omong kosong. Ketika lebih banyak uang tersedia untuk penelitian ilmiah dalam konteks ilmiah yang mendasari kebijakan, hasilnya bukan sekadar "lebih banyak ilmu". 

Sebaliknya, proses seleksi keuangan dan administrasi dimulai yang mendukung penelitian yang ramah kebijakan (disebut 'relevan secara sosial') daripada merugikan penelitian lain. Pemerintah, yang sejauh ini merupakan klien dan pemodal terbesar penelitian ilmiah, akan cenderung memilih proyek dan peneliti yang paling sesuai dengan minat dan asumsi pembuat kebijakan.

Bias institusional.Para pembuat kebijakan tidak akan cenderung tertarik pada penelitian yang menunjukkan redundansi atau impotensi mereka. Dari sudut pandang mereka, penting  ada "bukti ilmiah" tentang adanya masalah yang akan datang yang hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah, dan hanya jika pemerintah diberi lebih banyak sumber daya dan kekuasaan. 

Ada bias bawaan  baik orang maupun masyarakat rentan terhadap kehancuran diri. Preferensi diberikan pada "bukti ilmiah" untuk ketidakstabilan pasar, untuk gaya hidup tidak sehat yang dipimpin orang, untuk bahaya yang mengancam planet ini. "Solusi" yang menarik adalah yang mengharuskan pemerintah diberi [lebih] kekuasaan untuk menentukan apa dan berapa banyak orang akan makan, minum,

Korupsi ilmu. Kombinasi ilmu politik inidan "politik ilmiah" mengarah pada korupsi politik penelitian ilmiah dan lembaga ilmiah (universitas, lembaga penelitian). Ada risiko nyata  ilmuwan tertentu akan mendapatkan pengaruh politik yang cukup untuk membuat hipotesis dan hobi metodologi mereka diakui sebagai "ilmu resmi" dan melindungi mereka dari kritik melalui kendali mereka atas anggaran penelitian dan media publikasi. 

Orang bahkan tidak perlu memikirkan perselingkuhan Lysenko yang terkenal di bawah Stalin ketika semua penelitian biogenetik di Uni Soviet ditempatkan di bawah arahan seorang dukun. 'Aktivisme ilmiah' telah muncul:menyajikan hipotesis kepada publik sebagai "fakta yang terbukti" untuk mempengaruhi kebijakan atau memenangkan subsidi.

Diskursus Hukum Dan Kebijakan.Pandangan ilmiah berarti  pemerintah harus memiliki, pada prinsipnya, kekuasaan tak terbatas untuk campur tangan dalam proses sosial dan kooperatif. Hak subjektif orang harus mengalah pada kekuasaan itu. Tatanan hukum ekonomi dan privat harus membuka jalan bagi tatanan hukum politik dan publik. Yang pertama beroperasi di bawah aturan  setiap orang secara pribadi bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas konsekuensi lintas batas dari tindakan mereka.