Apa yang merupakan prestasi di mata rakyat, bagi perwakilannya pada umumnya, merupakan tugas kehormatan yang memberatkan, yang ditangani secara berkala dan tanpa kepentingan yang berarti. Instrumen manipulasi yang tidak kalah pentingnya adalah interpelasi: bahkan pemberontakan terbuka dari subjek dapat dijinakkan secara parlementer, ketika interpelasi pemerintah oleh oposisi menggantikan barikade terhadap kelas penguasa.
Undang-undang konstitusional dan penanganan "inisiatif" dari kalangan tertentu penduduk masih berperan dalam sisa-sisa fungsi perwakilan parlemen, meskipun sudah mengalami transformasi. Sisa-sisa ini hilang sama sekali dalam pemenuhan pelaksanaan kekuasaan, yang kini semakin menjadi tanggung jawab parlemen. Ini sudah terbukti dalam pekerjaan legislatif.
Tindakan hukum membuat dekrit dapat ditegakkan secara publik dan mengikat secara universal berjalan seiring dengan tindakan politik membuat dekrit publik secara umum, termasuk pengumuman dekrit politik yang jika tidak akan tetap tidak diketahui oleh massa dan dengan demikian dingin bagi mereka. Pengumuman di parlemen menandai kesimpulan dari proses pengambilan keputusan top-down: ukurannya melampaui arcanum dan harus diikuti.
Dalam masyarakat yang terintegrasi, hal ini dapat berlangsung sedemikian jauh bahkan dalam opini publik hanya opini dan program yang secara harfiah diperbolehkan secara sosial, yang didukung oleh partai-partai parlementer. Parlemen dengan demikian berfungsi di sini sebagai instrumen yang membuat kekuasaan menjadi publik . Benar  politik ditentukan oleh "elite"  dalam pengertian tesis Pareto  di belakang atau di parlemen.
Tetapi sejauh keputusan itu berbentuk undang-undang (dan diharuskan oleh konstitusi untuk mengambilnya), keputusan itu tidak dikomunikasikan kepada rakyat melalui proklamasi dari seorang pemimpin atau klik elit. Parlemen secara efektif mengambil alih tugas ini  dengan demikian  menegaskan  parlemen sangat diperlukan untuk negara konstitusional .
Hal ini  menegaskan sekali lagi  masyarakat hanya berperan sebagai objek: hanya pada saat pengumuman masyarakat memperhatikan permainan apa yang sedang dimainkan - ketika sudah terlambat.
Tidak semua anggota parlemen senang dengan pembalikan fungsi perwakilan mereka ini. Kesadaran  seseorang berada dalam posisi kekuasaan yang tidak menentukan, tetapi tidak dapat dilewati, tidak dapat sepenuhnya menghilangkan perasaan  segala sesuatu dilakukan menurut aturan hukum, tetapi karena itu tidak selalu benar. Pemula khususnya cenderung berpegang teguh pada prinsip pemisahan kekuasaan, seperti yang diajarkan di sekolah atau seperti yang dibayangkan secara idealis.
Mereka kemudian menentang penggabungan kekuasaan legislatif dan eksekutif dan dengan demikian menentang integrasi parlemen ke dalam aparatur negara, karena dalam simbiosis ini mereka  secara keliru -- mencurigai adanya penghinaan terhadap fungsi mereka.
Dan hal ini tidak menutup kemungkinan  ada  anggota parlemen muda yang masuk parlemen sejak awal dengan prospek untuk berpartisipasi dalam kekuasaan pemerintah dan tidak menjalankan kontrol rakyat dalam bentuk apapun. Yang lebih tua, yakni yang berpengalaman, wakil rakyat sudah lama mengetahui  pertarungan bukan lagi antara aktivitas legislatif dan eksekutif, bukan pula antara tugas perwakilan dan kekuasaan otoritas. Yang penting adalah pembagian posisi dalam kelompok parlemen dan fungsi khusus dari puncak parlemen bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan kekuatan sosial lainnya. Kemerdekaan yang lebih besar dengan sendirinya tidak akan mengubah fakta  parlemen adalah milik kekuasaan negara.
Pada kasus-kasus di mana anggota parlemen berhasil baik sebagai kelompok (kelompok parlementer, kelompok kerja - singkatnya, sebagai kolektif di bawah pimpinan) atau secara individu (dalam kasus khusus, jika mereka menemukan begitu banyak resonansi dalam opini publik sehingga mereka berfungsi sebagai penangkap mata) pada tingkat kekuasaan yang lebih tinggi dan memang tahu bagaimana merumuskan kembali dan mengubah keputusan-keputusan penting sebelum diumumkan secara legislatif, bahkan dalam kasus-kasus tersebut parlemen tidak mendapatkan fungsi perwakilan yang lebih besar, tetapi bagian dan peran yang lebih besar. partisipasi publik lebih terlihat dalam aturan.
Kekuasaan parlemen bukanlah kekuasaan rakyat. Tetapi karena kekuasaan negara, yang dipegang oleh rakyat menurut konstitusi, diekspresikan secara institusional dalam fiksi dewan rakyat, parlemen yang hanya berfungsi sebagai mesin perekam buta yang mekanis tidak akan ada gunanya sama sekali. dalam merampas kekuasaan rakyat. Lebih jauh lagi, dalam transformasi demokrasi modern, parlemen harus memastikan hubungan antara otoritas negara dan rakyat.
