Rerangka Pemikiran Hannah Arendt (7)

Rerangka Pemikiran Hannah Arendt (7)

Diskursus Hak Asasi Manusia  Hannah Arendt. Pada teks " The Origins of Totalitarianism " karya Arendt ada bab ini: "Penurunan Negara Bangsa dan Berakhirnya Hak Asasi Manusia". Mengapa Arendt menyatakan hak asasi manusia sebagai sesuatu dari masa lalu? Bagaimana Perang Dunia Pertama mengubah organisasi politik?

Mengapa Arendt menyerang hak asasi manusia?; Kalimat ini berasal dari analisis konkret tentang situasi ratusan juta pengungsi, orang tanpa kewarganegaraan, periode antar perang, situasi kemanusiaan yang muncul dan melibatkan reaksi dan refleksi Arendt ini. Diambil di luar konteks, bagian-bagian tertentu dari "The Origins of Totalitarianism" mungkin tampak sebagai provokasi. Dalam buku ini, pertanyaannya adalah menganalisis seluruh elemen yang mengkristalkan totalitarianisme, sejumlah elemen tertentu dalam konfigurasi tertentu, menciptakan rezim politik baru ini, yaitu totalitarianisme. Di antara elemen-elemen ini ada situasi orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi dari periode antar-perang, yang memotivasi teksnya.
Vincent Lefebve

Arendt secara bersamaan mengkritik baik konsepsi tradisional, bahwa hak asasi manusia, dan juga ia menawarkan kritik terhadap bentuk politik yang disebut negara-bangsa, tetapi sebelum itu ia mampu menunjukkan bahwa pada kenyataannya kedua konsepsi ini solider, terpaku bersama pada panggung politik melalui deklarasi 1789. Di sini sudah ada bentuk paradoks, sering dikatakan bahwa kritik Arendt terhadap hak asasi manusia didasarkan pada serangkaian paradoks. Yang pertama adalah bahwa hak asasi manusia, pada prinsipnya, harus independen dari struktur politik apa pun dan kenyataannya tidak demikian;

Hannah Arendt tentang Hak Asasi Manusia: Anti-Semitisme, imperialisme, totalitarianisme, satu demi satu, satu lebih brutal dari yang lain, telah menunjukkan  martabat manusia membutuhkan jaminan baru yang hanya dapat ditemukan di prinsip politik baru, dalam hukum baru di bumi, yang validitasnya kali ini harus mencakup seluruh umat manusia sementara kekuatannya harus tetap dibatasi, berakar dan dikendalikan oleh entitas teritorial yang baru ditetapkan. (Arendt)

Pandangan-pandangan tentang HAM yang dirumuskan oleh Hannah Arendt antara lain dalam bab kesembilan Elemen dan Asal Usul Dominasi Total yang berjudul Kemunduran Negara Bangsa dan Berakhirnya Hak Asasi Manusia diformulasikan, menyebabkan iritasi dan ketidakpahaman sampai hari ini. Kejengkelan itu tentu awalnya disebabkan oleh nada ironisnya, bahkan terkadang sarkastis, di mana ia mengkritik pemahaman tradisional tentang hak asasi manusia. Di tengah refleksinya tentang hak asasi manusia adalah nasib orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi abad ke-20. 

Mengingat nasib pelanggaran hukum mutlak ini, adalah sinis untuk berbicara tentang hak asasi manusia bawaan. Fenomena massa tanpa kewarganegaraan setelah Perang Dunia Pertama mengungkapkan impotensi perlindungan hak asasi manusia. Mereka yang terlempar kembali ke kemanusiaan mereka dan yang hanya bisa membuang hak asasi mereka ke dalam keseimbangan harus belajar " ketelanjangan abstrak dari keberadaan mereka yang tidak lain hanyalah manusia adalah bahaya terbesar mereka. Dengan demikian mereka telah jatuh kembali ke dalam apa yang disebut teori politik 'keadaan alam' dan dunia beradab yang disebut barbarisme"

Segera setelah negara tidak lagi menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya atau mencabut kewarganegaraannya, orang-orang dalam sistem negara bangsa yang berdaulat dibuang dari semua hubungan hukum karena tidak ada lagi yang mau secara efektif melindungi apa yang disebut hak asasi manusia. Hanya anggota bangsa yang menikmati perlindungan hukum tanpa batas di negara bangsa. "Hak asasi manusia selalu mengalami kemalangan karena diwakili oleh individu atau asosiasi yang secara politik tidak signifikan yang bahasa sentimental dan kemanusiaannya sering hanya sedikit berbeda dari brosur asosiasi perlindungan hewan".

Penerimaan hak bawaan, yang tidak dapat dicabut dan universal, apa pun yang terjadi, menurut Arendt, mengaburkan malapetaka nyata dari keadaan tanpa kewarganegaraan. Ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan organisasi hak asasi manusia di hadapan jutaan orang tanpa kewarganegaraan dan penegasan tegas kedaulatan negara, yang hanya mengejar kepentingan nasional masing-masing, pada akhirnya mengarah pada fakta  "hanya kata 'hak asasi manusia'  di mana-mana dan untuk semua orang , di negara-negara totaliter dan demokratis, bagi para korban, penganiaya dan pengamat, [menjadi] lambang idealisme yang munafik atau berpikiran lemah". 

Dalam konflik dengan kepentingan nasional, hak asasi manusia tidak memiliki peluang. "[Siapa] yang pernah kehilangan hak yang dijamin dalam kewarganegaraan, tetap tanpa hak". Mereka yang kehilangan rumah dan diusir tidak dapat menemukan rumah baru di mana pun. Lebih buruk lagi, gerakan pengungsi yang berlipat ganda menyebabkan denaturalisasi dan deasimilasi komprehensif dari mereka yang telah berimigrasi sebelumnya.

Tapi bukan hanya nada kritik mereka yang menjengkelkan. Di atas segalanya, identifikasinya tentang nasib negara-bangsa dan hak asasi manusia, yang menghubungkan akhir hak asasi manusia dengan kemunduran negara bangsa, dan diagnosisnya  kita terjebak dalam aporias tanpa harapan sehubungan dengan hak asasi manusia, telah berulang kali dikritik. Arendt tampaknya, dengan cara yang menjengkelkan, secara mendasar membantah klaim universal hak asasi manusia dari sudut pandang positivis hukum. Bagi positivisme hukum, negara adalah satu-satunya sumber keadilan, dan hanya anggota negara yang menikmati perlindungan hukum. 

Dengan demikian, tidak mungkin ada hak asasi manusia yang alami, pra-negara, dan tidak dapat dicabut. Ketika Arendt menekankan  orang hanya menikmati perlindungan hukum yang efektif jika mereka adalah anggota komunitas politik dan setuju dengan polemik Burke melawan Revolusi Prancis dan pembelaannya terhadap hak-hak Inggris, maka pandangan positivis tentang hukum tampaknya menarik. Lalu bagaimana tuntutan Arendt agar hak atas hak dipahami? Dengan tuntutan ini, tidakkah ia mau tidak mau bertentangan dengan kritiknya sendiri terhadap hak asasi manusia pra-negara yang abstrak?

Sikap Arendt terhadap pembenaran hak asasi manusia juga dikritik oleh para penulis yang berpikiran terbuka tentang karya mereka dan yang mencoba untuk melanjutkan pemikiran mereka secara kritis. Misalnya, mengikuti Jrgen Habermas, Seyla Benhabib mengkritik kurangnya landasan normatif bagi pemikiran Arendt:

Dia [Arendt] menolak pembenaran wacana politik, dengan demikian menolak upaya untuk menunjukkan rasionalitas dan validitas keyakinan kita pada universalitas hak asasi manusia, kesetaraan manusia, dan kewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan hormat. Meskipun konsepsi Hannah Arendt tentang politik dan politik sulit untuk dipahami, atau sama sekali dapat dipahami, tanpa posisi normatif yang berakar kuat pada hak asasi manusia universal, kesetaraan dan rasa hormat, dalam tulisannya tidak ada yang dapat mendeteksi  ia mencari pembenaran normatif.

Mengingat diagnosis ini, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Mengapa Arendt begitu skeptis dan memusuhi upaya filosofis untuk membenarkan hak asasi manusia dan mengapa dia membenarkan posisinya sendiri bukan dalam filosofi moral atau hukum, tetapi dalam istilah politik. Bagaimana "kesenjangan normatif" (Benhabib) ini dapat dijelaskan? Mengapa Arendt tidak khawatir tentang celah ini dan mengapa dia tidak mencoba dengan segala cara untuk mengisinya?

Tetapi sebelum saya beralih ke pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingin membuat beberapa komentar tentang motivasi dan klaim kritik Arendt tentang pembenaran hak asasi manusia untuk memperjelas  kritik ini sama sekali tidak dirumuskan dalam pengertian positivisme hukum

Kritik Arendt terhadap pemahaman klasik hak asasi manusia tidak berada dalam tradisi positivisme hukum, karena kritiknya tidak terutama ditujukan pada klaim hukum universal hak asasi manusia, dan dia jauh dari membuktikan kesalahan naturalistik. Namun demikian, kritik mereka ditujukan pada pembenaran naturalistik hak asasi manusia. Namun, kritik mereka tidak menghasilkan kontradiksi formal, tetapi mengacu pada distorsi dan konsekuensi politik yang nyata. 

Dinyatakan  pemahaman tradisional tentang hak asasi manusia belum menangkap makna yang sebenarnya. Hukum alam dan pembenaran agama untuk hak asasi manusia mengabaikan fakta  di zaman modern keyakinan metafisik dan agama ini menjadi tidak berdasar. Seperti yang ditekankan Arendt, orang mendapatkan dirinya dari Tuhan, terasing dari sejarah dan alam. Contoh-contoh ini bukan lagi otoritas yang menjadi dasar tindakan. Revolusi abad ke-18 menghancurkan semua otoritas eksternal di luar nalar. Mulai sekarang, manusia otonom adalah ukuran dari segala sesuatu:

Orang-orang di zaman modern telah kehilangan tanah air sosial dan spiritual mereka: mereka tidak lagi yakin dengan status di mana mereka dilahirkan karena fluktuasi dalam masyarakat kelas, dan dengan meningkatnya sekularisasi dunia, tidak ada lagi jaminan  mereka akan setidaknya di luar lingkup politik-sekuler sebagai orang Kristen dan di hadapan Tuhan semua adalah sama. Badan politik sekarang harus menciptakan jaminan itu sendiri yang sebelumnya ditanggung oleh kekuatan kebijakan luar negeri".

Terlebih lagi: Saat ini, alam tidak lagi mewakili ruang objektif ketidaktersediaan yang ditarik dari tindakan manusia. Jika alam tidak lagi dipandang sebagai ciptaan ilahi dan dengan demikian sakral, tetapi terutama sebagai objek dominasi alam, bagaimana seseorang dapat membenarkannya? sifat manusia adalah tabu bagi kekuatan manusia. Baik alam luar maupun dalam tidak dapat membatasi kekuasaan. 2Seperti yang ditunjukkan oleh nasib orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi dari periode antar perang kepada Arendt, "[dunia] tidak dapat menemukan sesuatu yang menakjubkan dalam ketelanjangan abstrak menjadi manusia". 

Sebaliknya: "Orang-orang yang selamat dari kamp kematian, para narapidana dari kamp konsentrasi dan interniran, bahkan orang-orang yang relatif bahagia [sic] tanpa kewarganegaraan tidak memerlukan argumen Burke untuk melihat  ketelanjangan abstrak mereka tidak lain hanyalah manusia. adalah bahaya terbesar mereka adalah". 

Hobbes sudah merumuskannya dengan caranya sendiri yang radikal: Hak atas segala sesuatu dan setiap orang yang berlaku di alam menghancurkan setiap kewajiban moral dan hukum. Bahkan pelestarian diri bukanlah hak dalam arti sempit, itu adalah ekspresi dari keseimbangan kekuatan fisik. Kematian dengan kekerasan bukanlah pembunuhan dan bukan pelanggaran hukum, tidak dihukum oleh siapa pun, tidak dihakimi oleh hakim. Ini hanyalah tindakan pemusnahan fisik.

Pernyataan ini menunjukkan  kritik Arendt tidak terutama dimotivasi oleh sudut pandang teoretis, tetapi oleh pengalaman sejarah. Kepentingan Arendt bukan untuk memperjelas sengketa hukum yang mendasar, melainkan lebih memahami peristiwa sejarah yang mengungkap ketidakefektifan hak asasi manusia. Arendt tidak menyangkal keberadaan dan keabsahan universal hak asasi manusia, tetapi mengingat pengalaman historis dari kamp-kamp interniran, konsentrasi dan pemusnahan, muncul pertanyaan baginya "apakah ada 'hak asasi manusia' yang tidak dapat dicabut, yaitu hak-hak yang terlepas dari status politik khusus setiap orang dan muncul semata-mata dari kenyataan menjadi manusia". 

Dia bertanya tentang konsekuensinya yang berisi pengalaman-pengalaman ini untuk pemikiran kita, pandangan dunia kita, konsep dan istilah kita. Mengingat pengalaman ini, mustahil bagi Arendt untuk kembali ke bisnis filosofis-ilmiah sehari-hari dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, dia sangat yakin  "konsep hak asasi manusia [dapat] masuk akal lagi jika dirumuskan dalam terang pengalaman dan keadaan saat ini. Baru pada abad ke-20 pertanyaan tentang apa yang merupakan hak asasi manusia muncul bagi mereka.

Hak-hak apa yang harus dijamin kepada orang-orang untuk melindungi mereka dari ketiadaan hak yang mutlak? Hak-hak apa yang harus diberikan kepada mereka yang tidak berkewarganegaraan untuk membebaskan mereka dari pelanggaran hukum mereka? Apakah mungkin, Memberikan hak kepada orang tanpa kewarganegaraan? Apa sumber hak pra-positif ini jika tidak lagi didasarkan pada alam, kehendak ilahi atau akal? 

Dan jika ada hak universal seperti itu, apa yang mengikuti dari konsesi ini di bidang hubungan internasional? Dalam semua pertanyaan ini, satu hal yang pasti bagi Arendt: "Jika ada yang namanya hak asasi manusia bawaan, maka itu hanya bisa menjadi hak yang secara fundamental berbeda dari semua hak sipil". Ini adalah petunjuk penting yang memisahkan posisi Arendt dari positivisme hukum. Satu-satunya hak yang memenuhi kriteria ini bagi mereka adalah "hak untuk memiliki hak - dan ini sama saja dengan hidup dalam sistem relasional. di mana seseorang dinilai berdasarkan tindakan dan pendapat".