Kapitalisme, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia (6)

Pandangan tentang praktik politik ini sama sekali bukan imajinasi murni atau manifestasi puisi filosofis. Setiap orang yang telah berpartisipasi dalam gerakan yang benar-benar revolusioner telah mengalami, setidaknya untuk jangka waktu yang terbatas, 

apa jadinya politik jika tidak berada di tangan elit yang memiliki hak istimewa. Namun, di sini muncul pertanyaan apakah tidak setiap upaya untuk mendemokratisasikan dan memanusiakan politik dibatasi waktu dan pada akhirnya akan gagal. 

Apakah tidak mungkin hanya selama transformasi revolusioner dan penghancuran kekuatan lama? Bukankah selalu tiba saatnya prinsip kebebasan harus diganti dengan prinsip ketertiban, ketika tatanan masyarakat baru dijalankan, ketika avant-garde revolusioner ditransformasikan dalam semalam menjadi birokrasi baru? Tidakkah selalu dibutuhkan suatu bentuk elit dalam masyarakat modern yang kompleks?

dokpri

Fenomena sejarah baru yang penting yang relevan dengan masalah ini adalah  pengurangan yang signifikan dalam kerja paksa dan produksi, yang akan terjadi dalam skala besar di masyarakat masa depan yang maju, akan membebaskan sumber daya manusia yang sangat besar dan peluang untuk kegiatan politik. 

Pendidikan dan pelatihan umum, termasuk pengetahuan politik, dari para "amatir" politik potensial ini tidak perlu kalah dengan yang "profesional". Melalui partisipasi dalam kehidupan komunitas lokal dan dalam berbagai organisasi sukarela, banyak yang telah memperoleh pengalaman yang memuaskan tentang urusan publik dan praktik dewan.

 Tidak  boleh diabaikan  politik, melalui pengungkapan media modern tentang banyak kerahasiaan dan cetakan di balik layar, sebagian besar telah didemistifikasi dan banyak lembaga serta perwakilannya telah kehilangan karisma yang mereka miliki di masa lalu. 

Perbedaan kompetensi yang telah lama ada antara pemimpin organisasi politik dan anggotanya, dan secara umum antara elit politik dan massa luas, dengan demikian terhapus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jelas  dalam pembagian kerja sosial tidak diperlukan suatu profesi khusus yang memutuskan dan memerintah atas nama rakyat.

 Birokrasi sebagai faktor politik yang independen dan terasing menjadi mubazir. dan umumnya antara elit politik dan massa luas, dengan demikian terhapus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jelas  dalam pembagian kerja sosial tidak diperlukan suatu profesi khusus yang memutuskan dan memerintah atas nama rakyat. 

Birokrasi sebagai faktor politik yang independen dan terasing menjadi mubazir. dan umumnya antara elit politik dan massa luas, dengan demikian terhapus. 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jelas  dalam pembagian kerja sosial tidak diperlukan suatu profesi khusus yang memutuskan dan memerintah atas nama rakyat. Birokrasi sebagai faktor politik yang independen dan terasing menjadi mubazir.