Publik dan Wacana Deliberatif Habermas

Langkah pengambilan keputusan diambil melalui pemilihan umum di mana mayoritas memutuskan,  terlepas dari rasionalitas pilihan yang dibuat. Oleh karena itu,  opini publik yang terbentuk di sini adalah opini mayoritas sementara dan diterima oleh minoritas sebagai  opini yang berlaku saat ini  sampai kehilangan validitasnya atau sampai opini non-publik diambil oleh para pihak dan tersedia untuk umum dalam ceramah.

Praktik dan prosedur wacana ini dan kekuatan yang dihasilkan secara komunikatif terkait dengannya,  dari mana keputusan politik muncul,  mewakili publik. Perlu dicatat    publik agak dicirikan oleh struktur komunikasi,  yaitu berkonsentrasi pada penciptaan ruang dan bukan pada isi atau fungsi wacana yang terjadi di dalamnya. 

Publik politik yang tidak terdistorsi mereproduksi dirinya sendiri karena tidak dapat diatur atau dipaksakan dari luar. Publik politik yang tidak terdistorsi mereproduksi dirinya sendiri karena tidak dapat diatur atau dipaksakan dari luar. Publik politik yang tidak terdistorsi mereproduksi dirinya sendiri karena tidak dapat diatur atau dipaksakan dari luar.

Jaringan kekuatan yang dihasilkan secara komunikatif sangat berkembang melalui konten dan pernyataan menjadi terlihat di berbagai arena di mana baik konsensus atau kompromi dapat ditemukan dan dibentuk. Untuk pluralisme politik dalam suatu masyarakat,  tidak perlu dikatakan   kepentingan sangat berbeda dan   tunduk pada motivasi yang berbeda. 

Dasarnya dapat berupa orientasi pada nilai dan norma yang berlaku umum,  ini dapat diselesaikan secara diskursif. Kepentingan lain,  di sisi lain,  tidak konstitutif untuk keseluruhan masyarakat. Yang terakhir,  sejauh bertentangan,  membutuhkan kompromi yang harus dibentuk berdasarkan sumber kekuasaan dan sanksi di luar wacana,  tetapi berdasarkan yurisprudensi yang berlaku umum,  normatif,  yang sebelumnya diputuskan dalam sebuah wacana.Habermas menulis tentang ini:

Konsep politik deliberatif hanya mendapatkan referensi empiris ketika kita memperhitungkan berbagai bentuk komunikasi di mana kehendak bersama tidak hanya dibentuk melalui pemahaman diri yang etis,  tetapi   melalui keseimbangan kepentingan dan kompromi,  melalui pilihan, rasional,  moral berarti Pembenaran dan pemeriksaan konsistensi hukum. Politik dialogis dan instrumental dapat,  jika bentuk komunikasi yang sesuai dilembagakan secara memadai, menjadi terjalin dalam media musyawarah.  

Karena percabangan kekuatan yang dihasilkan secara komunikatif dan kekuatan pembuatan undang-undang,  di mana inti dari teori wacana deliberatif serta jalan tengah antara teori negara liberal dan republik muncul,  konsep ini   dipandang cukup rapuh oleh ideal- tipikal dan opini publik politik. Habermas menduga   hasil yang adil dapat dicapai dalam proses ini dan hubungan yang dihasilkan antara wacana negosiasi, pemahaman diri dan keadilan,  asalkan kondisi komunikasi terpenuhi dan prosedur tersebut / cukup dilembagakan.

Karya utama Habermas  pada dasarnya berkaitan dengan tindakan komunikatif sebagai jenis tindakan yang menengahi antara lawan bicara   bahasa harus mewakili hubungan antara masyarakat dan dasar interaksi. Agar dapat berkomunikasi,  peserta percakapan harus mendasarkan pernyataan mereka pada empat klaim validitas: kebenaran objektif,  kebenaran normatif,  kebenaran,  dan pemahaman. Bagi Habermas,  rasionalitas komunikasi sangat penting,  yang hanya dapat dicapai jika komunikasi bebas dari dominasi.

Situasi yang optimal dicirikan oleh kesempatan yang sama dalam hal partisipasi dalam dialog,  kesempatan yang sama dalam hal kualitas interpretasi tindak ilokusi, Kebebasan berdominasi serta tidak adanya tipu daya maksud tutur. Situasi seperti itu memungkinkan terjadinya wacana yang optimal. 

Untuk mendefinisikan kekuatan yang dihasilkan secara komunikatif,  busur opini dan proses pengambilan keputusan harus ditarik kembali. Habermas membedakan antara kekuatan administratif dan komunikatif,  dengan yang terakhir menentukan bagaimana yang pertama akan digunakan:

 Kekuasaan legitimasi yang dihasilkan secara komunikatif dapat mempengaruhi sistem politik sedemikian rupa sehingga dibutuhkan kumpulan alasan di mana keputusan administratif harus dirasionalisasi ke arahnya sendiri. Hanya saja tidak semua yang akan layak untuk sistem politik jika komunikasi politik yang mendahuluinya telah secara diskursif mendevaluasi alasan normatif yang didalilkan oleh kontra-alasan.