Meritokrasi pada Pendidikan Sekolah

Kajian literatur "What is the point of equality? Oleh Elizabeth Anderson (1999), memberi  dua alasan untuk mempertanyakan karakter yang adil dari cita-cita ini. [1]  Pertama, sistem pendidikan meritokratis seperti itu mengharuskan individu yang mendapat nilai buruk karena keputusan mereka sendiri harus dibiarkan tanpa jaring pengaman. Masyarakat tidak perlu memberi mereka bantuan karena mereka sengaja memilih untuk tidak belajar. Situasi ini, menurut Anderson, tidak sesuai dengan masyarakat yang egaliter dan adil. [2] Kedua, menentukan individu mana yang harus mendapatkan bantuan atau tidak akan membutuhkan negara untuk menentukan mana yang mendapat nilai buruk sebagai akibat dari kesialan yang buruk dan mana yang menjadi korban dari nasib buruk.

Misalnya, negara bagian perlu memperkirakan individu mana yang memiliki IQ rendah, mana yang memiliki orang tua berpendidikan rendah, dan mana yang memutuskan untuk tidak berusaha untuk belajar. Anderson berpendapat pertanyaan semacam itu memerlukan perlakuan tidak hormat pada individu. Selain itu, ia menstigmatisasi mereka yang menerima bantuan dan memberi label mereka sebagai inferior dari orang lain;

Apa yang ditunjukkan oleh kedua keberatan ini adalah  perbedaan antara keberuntungan kasar dan keberuntungan opsi bermasalah. Dalam pandangan Anderson perbedaan ini mengalihkan perhatian kita  apa yang dituntut oleh keadilan egaliter - yaitu cita-cita kesetaraan demokratis : tujuan keadilan tidak boleh agar setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, tetapi bahwa setiap orang berdiri sama satu sama lain. .

Cita-cita ini dicapai dengan memberi setiap individu akses yang efektif ke "tingkat fungsi"  sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, sumber daya tidak boleh didistribusikan untuk mengoreksi perbedaan yang tidak selayaknya diperoleh antara individu, melainkan untuk memastikan bahwa individu dapat berfungsi sebagai manusia (membutuhkan, misalnya, makanan), sebagai peserta dalam sistem produksi kooperatif (membutuhkan, misalnya, pendidikan) dan sebagai warga negara demokrasi (membutuhkan, misalnya, akses ke ruang publik). Tujuan menghapuskan hierarki penindas yang diciptakan secara sosial dan memungkinkan individu untuk berdiri sebagai sederajat dalam masyarakat harus memandu distribusi ini

Apa yang disiratkan oleh cita-cita keadilan alternatif ini, untuk sistem sekolah, bukanlah bahwa perbedaan siswa yang bekerja keras seharusnya  dihargai atas usaha mereka; akan tetapi perbedaan antara siswa yang bekerja keras dan siswa yang tidak seharusnya tidak mengarah pada hierarki yang menindas.

Selain itu, tidak adil untuk memberi seseorang yang telah banyak belajar pekerjaan yang menuntut banyak pengetahuan (misalnya, sebagai akuntan publik) dan karenanya orang yang belum banyak belajar pekerjaan yang terutama menuntut keterampilan lain selain yang diperoleh di sekolah (misalnya, sebagai tukang kayu jati) - selama pengacara dan tukang kayu berdiri sama dalam masyarakat. Memastikan hal ini sebagian menjadi tugas sistem sekolah, yang harus memberikan semua individu peluang nyata untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan agar kesetaraan demokrasi dapat terwujud.

Berlawanan dengan kepercayaan yang dimiliki secara luas,  cita-cita meritokratis seharusnya tidak hanya memandu desain sistem sekolah. Mengikuti Anderson, ini berisiko meninggalkan terlalu banyak orang dan memaksakan evaluasi yang menghakimi pilihan individu dengan cara yang melanggar persyaratan egaliter dasar. Penataan sistem sekolah yang sejalan dengan cita-cita kesetaraan demokratis, sebaliknya, akan membantu menyingkirkan struktur yang menindas dan memungkinkan individu untuk berdiri sederajat dalam hubungan dengan orang lain.

Akankah sekolah seperti itu sepenuhnya mengecualikan proses berbasis prestasi? Upaya  melestarikan konsekuensi serius atas hasil keputusan buruk yang dibuat secara otonom masih dapat berfungsi sebagai insentif dan sumber daya bagi siswa untuk belajar. Tetapi jika siswa yang bekerja keras harus mendapatkan nilai yang lebih baik daripada siswa yang tidak, ketidaksetaraan ini seharusnya tidak diterjemahkan ke dalam distribusi peluang hidup yang  menciptakan masyarakat di mana individu tidak berdiri sebagai sederajat.***