Bulan April 2011 Â Kekuasaan Indonesia di Papua Barat tampak stabil. Namun, seperti ini, situasi yang tampak "stabil" bagi pengamat eksternal kadang-kadang dapat berubah dengan cepat, khususnya mengingat ketidakpuasan mendasar yang mendasar di antara orang Papua. Â Bagi orang Papua untuk mengubah lanskap politik mereka perlu menargetkan cara-cara pemerintah Indonesia mempertahankan kekuasaan di Papua Barat.
Pemerintah Indonesia memiliki sembilan sumber kekuatan utama. Pertama, dan yang paling penting, itu bergantung pada pasukan keamanan Indonesia  polisi, dinas intelijen, dan militer  yang kehadirannya di Papua Barat.
Kedua, kepercayaan yang diinternalisasi dari orang Papua sendiri membantu mempertahankan pemerintahan Indonesia [NKRI]. Sebagai akibat perpecahan, politik "orang-orang besar" Melanesia yang kompetitif, kepercayaan diri yang membatasi diri secara internal seperti keyakinan bahwa orang Papua kurang mampu mempengaruhi perubahan, perpecahan suku, pengabaian negara dalam pendidikan, dan kurangnya kepemimpinan adat dan sejenisnya.
Ketiga, pemerintah Indonesia dalam beberapa kasus berusaha menutup-nutupi Papua Barat untuk pengawasan internasional berkelanjutan dan dengan demikian telah  melakukan eksploitasi penduduk asli di Papua Barat sebagian besar tersembunyi dari dunia luar. Sebagaimana dinyatakan, dalam beberapa tahun terakhir Amnesty International, Komite Internasional untuk Palang Merah dan organisasi non-pemerintah internasional lainnya telah di batasi dalam kondisi tertentu dari Papua Barat.
Keempat, Papua Barat menempati tempat sentral dalam imajinasi nasional Indonesia. Tekad untuk mempertahankan Papua Barat "dengan segala cara" menyatukan oposisi Indonesia dengan klaim Papua Barat untuk kemerdekaan.
Kelima, Papua Barat kaya akan sumber daya dan Pemerintah Indonesia mengendalikan pembangunan ekonomi skala besar di provinsi ini, khususnya di sektor pertambangan.
Keenam, selain adanya kemungkinan menggunakan represi sebagai alat kontrol, Pemerintah Indonesia mempertahankan otoritasnya melalui kebijakan yang membingungkan dan kontradiktif yang telah berfungsi untuk melemahkan oposisi dengan menghasilkan persaingan elit dan dengan memainkan Papua Barat melawan satu sama lain. Memerintah melalui struktur politik lokal yang dijalankan oleh penduduk asli Papua Barat adalah cara ketujuh yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan wilayah tersebut.
Kedelapan, pemerintah Indonesia mengandalkan sumber daya eksternal untuk memerintah Papua Barat: dukungan politik, ekonomi dan militer dengan sukarela yang diberikan oleh sekutu elit pemerintah Indonesia (Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan pemerintah Jepang dan pemerintah ASEAN lainnya,) dan konstituensi domestik mereka (seperti pekerja, produsen senjata dan investor) dalam masyarakat sekutu elit Indonesia.
Terakhir, rasisme institusional memperkuat jarak sosial dan budaya yang signifikan antara orang Papua Barat dan orang Indonesia dari bagian lain nusantara. Jarak ini bekerja melawan penciptaan dan pemeliharaan aliansi dan koalisi yang efektif untuk perubahan. Ini juga menggagalkan kemampuan orang Papua Barat untuk mempengaruhi elit politik, sosial dan ekonomi di Jakarta.
Sisi positifnya, lengsernya era orde baru Soeharto yang dipimpin oleh warga sipil, demokrasi telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia lainnya. Papua Barat sekarang berada di posisi kunci otoritas di Papua Barat. Sayangnya, ini telah menciptakan budaya persaingan dan korupsi, di mana elit pribumi bersaing untuk mendapatkan bantuan dari Jakarta dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi dan kekuasaan. Kedalaman demokrasi di Indonesia, bagaimanapun, tidak merata.
Demokrasi di Papua Barat memiliki akar yang dangkal. Ada dua ranah politik yang berbeda, namun tumpang tindih, ada di Papua Barat. Ada struktur pemerintah resmi yang bekerja dengan Jakarta untuk mempertahankan kebijakan dan pemerintahan pemerintah Indonesia di Papua Barat, bahkan ketika itu bertentangan dengan aspirasi rakyat, dan terlepas dari pandangan pribadi mereka yang berkuasa, yang sering mendukung aspirasi Papua untuk kebebasan. Struktur-struktur ini adalah pemerintah pusat yang berbasis di Jakarta; pemerintah provinsi (ada dua provinsi di Papua Barat: Papua dan Irian Jaya Barat); Kabupaten (Kabupaten); dan Kecamatan (pemerintah daerah). Beroperasi di tingkat akar rumput adalah ruang politik klandestin, Â sering tidak terlihat dan secara teratur ditekan, tetapi berjuang untuk kemerdekaan.
