Majelis bertanggung jawab atas pemilihan sebagian besar perwira dan hakim kota. Fungsi lain yang diberikan secara eksplisit adalah peran dalam menilai pelanggaran terhadap publik, membuat penghargaan atas prestasi, memperpanjang jangka waktu tinggal untuk metics, dan menyampaikan perubahan yang diusulkan dalam hukum, setidaknya yang berkaitan dengan tarian dan pengorbanan.
Pada tanggung jawab lain sehubungan dengan urusan luar negeri. Â Dewan ini terdiri dari 90 anggota yang dipilih melalui pemilihan dari setiap kelas properti dengan total 360 anggota.Â
Pria memenuhi syarat untuk menjabat pada usia 30 tahun, wanita pada usia 40 tahun. Anggota menjalani masa satu tahun. Dewan menjalankan kekuasaan administratif biasa, seperti memanggil dan membubarkan Majelis, menerima duta besar asing, mengawasi pemilihan umum dan sebagainya.
Para penjaga undang-undang (nomophulakes) terdiri dari 37 warga negara, setidaknya lima puluh tahun yang melayani dari saat pemilihan mereka hingga usia 70 (teks Platon pada UU 755A). Ada empat cara nomoful menjaga hukum: Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki wewenang untuk mendisiplinkan hakim lain, mereka ditugaskan tugas umum untuk mengawasi mereka dan diharapkan untuk membawa kasus-kasus yang tepat ke perhatian para pejabat yang tepat.
Mereka menjalankan kekuasaan pengawasan yang luas atas warga negara secara umum dan, misalnya, dituntut mendenda mereka yang menghabiskan banyak uang, memberikan izin untuk bepergian ke luar negeri dan mengawasi perawatan anak yatim.
Mereka memiliki berbagai fungsi yudisial dan bertanggung jawab atas kasus-kasus penting atau sulit yang melibatkan keluarga, properti, dan penyalahgunaan undang-undang. Mungkin tugas mereka yang paling penting adalah revisi dan penambahan undang-undang yang ada, meskipun tingkat revisi yang mungkin kontroversial.
Akhirnya, ada sistem pengadilan yang luas di Magnesia, baik negeri maupun swasta. Salah satu inovasi utama Platon, dibandingkan dengan hukum Athena, adalah struktur banding yang rumit dalam kasus-kasus peradilan. Perlu dicatat  Platon berpendapat  warga negara, berdasarkan kedudukan mereka dalam komunitas politik, dapat secara sah berharap memiliki andil dalam administrasi peradilan (teks Platon pada Undang-Undang 767E9-7688B3).
Bersambung
Daftar Pustaka:
Bury, R., 1926. Laws, 2 volumes, New York: G.P. Putnam's Sons.
England, E.B., 1921. The Laws of Platon, 2 volumes, Manchester: Manchester University Press.
Mayhew, R., 2008. Platon: Laws 10. Translation with Commentary, Oxford: Oxford University Press.
Pangle, T., 1980. The Laws of Platon, New York: Basic Books.
Sauve Meyer, S., 2015. Platon: Laws 1 & 2, Oxford: Oxford University Press.
Schofield, M. (ed.) and Griffith, T. (tr.), 2016. Platon: The Laws, Cambridge: Cambridge University Press.
Schopsdau, K., 1994. Platon Nomoi (Gesetze) Buch I-III, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
___, 2003. Platon Nomoi (Gesetze) Buch IV-VII, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
___, 2011. Platon Nomoi (Gesetze) Buch VIII-XII, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.Â
The Stanford Encyclopedia of Philosophy
The Encyclopedia Britannica
