Episteme Platon Mendidik Menjadi Negara Idial [8]

Selanjutnya, setiap rumah tangga akan membantu, dari sumber dayanya sendiri, untuk mendanai sistem ketahanan pangan Magnesia. Platon menetapkan empat kelas properti: anggota kelas atas atau pertama memiliki nilai aset antara tiga dan empat kali nilai tanah (dan alat dan hewan yang dibutuhkan untuk mengolahnya), kelas kedua antara dua dan tiga kali nilai ini dan seterusnya.  

Apa pun yang terakumulasi dalam jumlah tertinggi disita oleh kota (teks Platon pada 744D- 745A). Aset semacam itu tidak termasuk emas dan perak, karena ini mungkin hanya dimiliki oleh kota; hanya ada mata uang token (teks Platon pada UU 742AB).

Banyak penghuni Magnesia bukan warga negara. Ada populasi budak yang cukup besar (termasuk budak publik dan swasta) dan mereka, tentu saja, bukan warga negara. 

Ditemukan  di dalam kota adalah orang asing sementara dan orang asing penduduk (metik) yang mungkin tinggal selama dua puluh tahun. Budak dan orang asing adalah kebutuhan ekonomi bagi kota karena mereka akan melakukan perdagangan, manufaktur dan pekerjaan kasar yang dilarang untuk warga negara. 

Pemegang lot atau kepala rumah tangga adalah warga negara, tetapi kewarganegaraan tidak terbatas pada mereka dan memiliki tanah bukanlah syarat penting kewarganegaraan. 

Putra dan ahli waris pemegang lot disebut "warga negara" dan bertanggung jawab untuk dinas militer pada usia 20, dapat berpartisipasi dalam pemilihan pada usia itu dan dapat melayani di kantor pada usia 30.

Mereka tidak mewarisi lotre rumah tangga, namun, sampai ayah mereka meninggal. Bagaimana dengan wanita;   Di Magnesia, keluarga pribadi tidak dihapuskan. 

Meskipun perempuan tidak memiliki hak independen untuk memiliki properti, mereka bertanggung jawab atas pelatihan dan layanan militer dan menghadiri makan bersama (teks Platon pada UU 780D). 

Athena berpendapat  mereka dapat mencapai empat kebajikan utama dan untuk alasan ini mengharuskan mereka dididik (Hukum 804D-805A). Bagi Aristotle, perempuan bukan warga kota yang ideal, karena mereka dikeluarkan dari jabatan politik. Tetapi di Magnesia, perempuan dapat berpartisipasi dalam pemilihan dan memegang jabatan politik dan Athena secara eksplisit menganggap sebagai warga negara (teks Platon pada UU 814C2-4).

System  politik atau konstitusi (politeia) Magnesia. Magnesia memiliki beragam kantor, tetapi yang utama adalah: Majelis (koinos sullogos, ekklesia ), Dewan (boule), Para hakim, terutama para penjaga undang-undang (nomophulake), pengadilan dan Dewan Perwakilan atau Nocturnal (nukterinos).

Majelis adalah otoritas pemilihan utama di kota; itu terdiri dari semua warga negara, atau lebih tepatnya, semua orang yang telah melayani atau yang melayani di militer.