Bisakah Sidang di Mahkamah Konstitusi Menemukan Jenis Kebenaran Baru [5]

Sekali lagi sulit dilakukan dengan waktu yang singkat, dan dukungan data valid reliable yang tidak memadai; apalagi [maaf].... saya tidak tulis menghindari fitnah dan prasangka buruk;

Ibarat  memasukkan seekor unta dalam lubang jarum; tidak mudah melakukan rekonstruksi ulang atau reka ulang past event semacam ini baik pada proses sampai hasil final Situng KPU.  

Maka ada tiga alat yang saya sampaikan adalah [1]  pendekatan Grand Theory adalah Filsafat Sejarah [Philosophy of History]; dan [2] pendekatan interprestasi hermeneutika; [3] pendekatan seni memahami. Berikut ini dijelaskan sebagai berikut:

Ke [10]  pendekatan Filsafat Sejarah [Philosophy of History].  Pemikiran ini adalah digagas oleh filsuf Jerman ( Philosophy of History) yakni (a) Georg Wilhelm Friedrich Hegel [1770-1831], (b) Johann Gottfried von Herder (1744-1803).

Herder mendefenisikan  aspek kesadaran sejarah pada tema- tema volksgeist (jiwa rakyat).  Untuk memahami tranposisi kondisi historis pemberian suara  menjadi kekinian diperlukan kompetensi bidang hukum semacam reparasi, peremajaan, atau pemindahan makna menjadi mungkin dilakukan mencari jenis kebenaran baru dana memungkinkan kebenaran dalam konteks otoritas  menjadi mungkin. 

Para pemohon dalam Sidang MK harus memiliki kemampuan pada inpeksi bukti hukum  baik inpeksi perilaku verbal, dan non verbal, untuk menghasilkan generalisasi konseptual penyimpulan (judgment).

Para pemohon dalam sidang MK harus bisa membuat model persuasi [dialektika retorika logika] sehingga ada mental  yang dihasilkan pada transposisi   masuk kedalam atau aspek psikologi hakim Agung MK sebagai sebuah kemungkinan menjadi sesuatu yang penting dan perlu.

Para pemohon harus bisa menyematkan bahasa, terutama pada pemahaman sekularisme (waktu saat ini)   diikuti dengan "generic".  Tras subtansi "genre" ini diperlukan untuk kesesuaian antara tujuan dan aturan umum tertentu yang disadari dan diikutinya. 

Dengan cara ini memungkinkan menemukan perbedaan material terhadap bukti linguistic di tunjang dengan data atau fakta lainnya yang relevan reliable bahwa kecurangan pemilu 2019 adalah nyata, dan positif ada.

Kesulitan lain adalah terdapat jarak pemahaman yang berbeda, antara selisih suara versi KPU, dengan versi Pemohon 02 pada Sidang di MK. Artinya uji kesalahan atau uji kebenaran  interprestasi  mengalami gangguan pada diri sendiri (miliknya sendiri atau pasangan 02). 

Akibatnya semua fakta bukti yang diajukan bisa berbalik arah ["pemohon membuka diri atau terbuka justru mengalami kesalahan data atau fraud] masuk dalam data terdistorsi oleh ekspresi dalam bahasa  bias atau paradoks dan ambiguitas;