Negara Ideal, dan Kritik Platon tentang Demokrasi, Tirani [5]

Negara Ideal dan Kritik Platon tentang Demokrasi, Tirani [5]

Apakah betul Platon berpendapat  filsuf raja harus menjadi penguasa atau menjadi pemimpin sebuah negara, karena semua filsuf bertujuan menemukan polis yang ideal. 'Kallipolis', atau kota yang indah, adalah kota yang adil di mana aturan politik bergantung pada pengetahuan, yang dimiliki filsuf raja, dan bukan demi kekuasaan.

Kritik pada Gagasan Platon. Argumen Platon sangat sejalan dengan apa yang definisikan sebagai demokrasi, aturan yang tidak sesuai. Argumennya mungkin valid, dalam arti  menjelaskan  para filsuf ini memiliki "kapasitas untuk memahami yang abadi dan idea"; sementara orang awam buta karena mereka tidak memiliki "pengetahuan yang benar tentang realitas, dan tidak ada standar kesempurnaan yang jelas dalam benak mereka di mana mereka dapat mengabil sikap keputusan. Namun demikian, argumen ini tidak persuasif atau realistis dalam politik kontemporer dan negara modern, karena sejumlah alasan.

Pertama, dan mungkin yang paling penting, semua negara modern menekankan  hari ini demokrasi didefinisikan sebagai "pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".. Karena itu, semua negara tidak hanya menjadi pendukung model demokrasi yang representatif, di mana pemilih menentukan siapa yang  mewakili mereka di tingkat pemerintahan, tetapi juga telah mengadopsi sikap pluralis terhadap politik. 

Faktanya, negara dalam teori, tidak lagi menjadi instrumen di tangan elit, atau di tangan para filsuf seperti gagasan Platon, tetapi arena publik dan netral di mana kelompok-kelompok kepentingan berkumpul untuk berdebat dan mendiskusikan kebijakan, yang "terutama ekonomi". 

Idealnya, kelompok-kelompok kepentingan ini harus memiliki pengetahuan   diperlukan untuk menghasilkan perubahan politik, tetapi sangat sulit untuk menentukan dan mengukur pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan semacam itu. Seperti yang dikatakan Wolff, "tidak ada yang bisa benar-benar yakin tentang apa pun. 

Semua klaim pengetahuan ... bisa keliru". Juga, menjadi seorang filsuf, dan mengetahui tentang logika, etika, metafisika, dan filsafat politik, tidak serta-merta membuat   ahli dalam kepentingan rakyat.

Adalah orang-orang yang, secara teori, penguasa bertujuan mewakili karakter tersebut dan mendukung. Platon jelas tidak peduli dengan bentuk pemerintahan yang representatif, tetapi saat ini perlu, meskipun sulit, untuk memastikan  semua yang diperintah diwakili, setidaknya sampai batas tertentu, oleh para penguasa mereka.

Platon   berpendapat  pendidikan khusus, tersedia bagi sedikit orang,  memungkinkan beberapa orang ini menjadi filsuf, tetapi sekali lagi ini akan menciptakan kelas penguasa yang tidak mewakili yang diperintah. Pada saat yang sama, sulit untuk menemukan pemerintah yang 100% representatif dari penduduknya.  Atau sebenarnya gagasan  filsuf raja untuk cara dan upaya menemukan pemerintah yang 100% representatif dari penduduknya.

Ambillah anggota DPR bidang ekonomi atau Kementerian yang mengurus keuangan negara, yang banyak dari mereka telah bersekolah di sekolah-sekolah elit seperti MIT, Harvard dan Oxford: tetapi mereka yang tidak cukup dinilai keberhasilannya. Namun demikian, argumen Platon telah melampaui waktu, karena kelas punggawa Bangsawan, serta Senat, dalam sistem, adalah arena para ahli yang memeriksa dan mengubah undang-undang yang dibuat oleh anggota Parlemen. 

Secara nyata adalah mereka yang sadar akan kepentingan rakyat, dan pemungutan suara akan menunjukkan kepentingan ini, karena, seperti John S Mill berpendapat, "kekeliruan di sini adalah menganggap orang-orang sebagai massa homogen dengan satu kepentingan ... kita tidak seperti ini ".

Akhirnya, kelemahan utama dalam argumen Platon, membuatnya kurang persuasif, adalah fakta  menggambarkan dan memperdebatkan apa yang didefinisikan Voltaire sebagai "'kediktatoran yang baik hati', di mana seorang penguasa lalim yang tercerahkan, tanpa perlu berkonsultasi dengan orang, akan tetap memerintah untuk kepentingan mereka. 

Dalam hal negara modern, di mana orang terus-menerus meminta pendapat yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan, dan dengan pandangan negatif terhadap totalitarianisme karena terjadinya abad ke -20, argumen Platon menjadi semakin tidak dapat diterapkan. 

Seperti dikemukakan Karl Popper, adalah salah menempatkan kekuasaan politik di tangan elite. Namun demikian tidak realistis untuk mengklaim  elite tidak ada hari ini, karena, selalu ada beberapa partai politik utama yang bergantian menjalankan pemerintahan.

Kesimpulan. Platon berpendapat  "tidak akan ada akhir dari masalah negara ... kemanusiaan itu sendiri, sampai para filsuf menjadi raja di dunia ... dan kekuatan politik dan filsafat dengan demikian datang ke tangan yang sama". Mungkin, argumen Platon untuk sekelompok orang berpengetahuan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan keadilan di Republik itu ideal, tetapi sangat kurang realistis atau sulit dipenuhi. 

Seperti yang dikemukakan Aristototle manusia adalah binatang politik dan tidak dapat dihindari bagi kita semua, tidak hanya bagi elit orang tua, untuk tertarik dan memiliki suara dalam politik, karena itu adalah kekuatan yang mau tidak mau mempengaruhi semuanya. Argumen Platon meminta kita tidak hanya untuk tidak tertarik dalam proses politik, tetapi meninggalkan hak dan pendapat kita di tangan seorang diktator yang baik hati.

Daftar Pustaka:

Nichols, Mary P., "The Republic's Two Alternatives: philosopher kings and Socrates", Political Theory, vol. 12, no. 2, May 1984, Pages 252-274

Plato (Author), Lee, Desmond (Translator), Lane, Melissa (Introduction), The Republic, Second Edition with new Introduction (London; Penguin Classics, 2007)

Reeve, C.D.C, Plato, in Boucher, David, and Kelly, Paul, Political Thinkers: From Socrates to the Present, Second Edition( Oxford; Oxford University Press, 2009)

Reeve, C.D.C, Philosopher-Kings: The Argument of Platon's "Republic", First Edition (Cambridge, MA; Hackett Publishing Co. Inc., 2006)