Diskursus Episteme Etika Bisnis [1]

Diskursus Episteme Etika Bisnis [1]

Gagasan tulisan ini adalaha bahan hasil riset saya, dan pengalaman mengajr etika bisnis dan etika profesi selama 20 tahun di beberapa perguruan tinggi. Maka tulisan ini adalah mengkaji episteme etika bisnis pada berbagai sudut pandang.

Bisnis adalah organisasi yang produktif   organisasi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa  dijual, biasanya dengan untung. Bisnis   merupakan kegiatan. Satu entitas (missal seseorang, suatu organisasi) "berbisnis" dengan yang lain ketika pertukaran barang atau jasa dengan pertimbangan yang berharga. 

Etika bisnis dengan demikian dapat dipahami sebagai studi tentang dimensi etis organisasi produktif dan kegiatan komersial. Ini termasuk analisis etis dari produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan konsumsi barang dan jasa.

Pertanyaan dalam etika bisnis itu penting dan relevan bagi semua orang. Ini karena hampir semua dari kita "berbisnis" yaitu, melakukan transaksi komersial  hampir setiap hari. 

Selain itu, banyak dari kita menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk terlibat, atau mempersiapkan diri untuk terlibat dalam, kegiatan produktif, sendiri atau sebagai bagian dari organisasi produktif. Aktivitas bisnis membentuk dunia tempat kita hidup, kadang untuk yang baik dan kadang untuk yang sakit.

Etika bisnis adalah bidang yang sangat luas. Para filsuf dari Aristotle   hingga Rawls telah mempertahankan posisi pada topik-topik yang dapat dipahami sebagai bagian dari etika bisnis. Saat ini, setidaknya ada lima jurnal yang dikhususkan untuk bidang ini.

Penelitian penting tentang pertanyaan sentral dalam etika bisnis, termasuk: Dalam kepentingan siapa perusahaan harus dikelola; Siapa yang harus mengelolanya; Apa yang dibayar perusahaan kepada para pekerjanya, dan apa yang dibayar para pekerjanya terhadap perusahaan mereka; Aturan moral apa yang harus memandu keterlibatan perusahaan dengan pelanggan; Haruskah perusahaan mencoba menyelesaikan masalah sosial; Apa tanggung jawab yang mereka miliki atas perilaku pemasok mereka; Peran apa yang harus dimainkan perusahaan dalam proses politik; Mengingat luasnya bidang ini, tentu perlu beberapa pertanyaan dalam etika bisnis.

Jenis dan tipe etika bisnis. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis, termasuk akuntan dan pengacara, adalah profesional. Dengan demikian, mereka terikat oleh kode perilaku yang diumumkan oleh masyarakat profesional. Banyak perusahaan juga memiliki kode etik terperinci, dikembangkan dan ditegakkan oleh tim etika dan personil kepatuhan. 

Etika bisnis dengan demikian dapat dipahami sebagai studi tentang praktik profesional, yaitu, sebagai studi tentang konten, pengembangan, manajemen, dan efektivitas kode perilaku yang dirancang untuk memandu tindakan orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis. 

Gagasan ini tidak akan mempertimbangkan bentuk etika bisnis ini. Sebaliknya, ia menganggap etika bisnis sebagai disiplin akademis.

Etika bisnis sebagai disiplin akademis dihuni oleh ilmuwan sosial dan ahli teori normatif. Ini tercermin dalam peserta konferensi akademik dalam etika bisnis dan jenis artikel yang diterbitkan dalam jurnal etika bisnis. Ilmuwan sosial   pada saat ini merupakan kelompok terbesar di bidangnya  mendekati studi etika bisnis secara deskriptif. 

Mereka mencoba menjawab pertanyaan seperti: Apakah kinerja sosial perusahaan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, yaitu, apakah etika membayar.  Mengapa orang terlibat dalam perilaku tidak etis.

 Tulisan ini berfokus pada pertanyaan dalam etika bisnis normatif, yang sebagian besar adalah varian pada pertanyaan: Apa yang etis dan tidak etis dalam bisnis;

Dianggap hanya sebagai perusahaan normatif, etika bisnis   seperti banyak bidang etika terapan  diambil dari berbagai disiplin ilmu, termasuk etika, filsafat politik, ekonomi, psikologi, hukum, dan kebijakan publik. 

Ini karena solusi untuk perilaku tidak etis dalam bisnis dapat mengambil berbagai bentuk, dari desakan yang diarahkan pada individu pribadi untuk mengubah perilaku mereka menjadi undang-undang, kebijakan, dan peraturan baru. 

Melakukan etika bisnis dengan baik berarti terbiasa dengan hasil dalam disiplin ilmu ini, atau setidaknya menyadari kesenjangan dalam pengetahuan seseorang.

Etika bisnis normatif (selanjutnya akan dianggap sebagai 'normatif' yang memenuhi syarat) cenderung membuat asumsi tertentu tentang kerangka kerja ekonomi. 

Salah satunya adalah  alat-alat produksi dapat dimiliki secara pribadi. Yang kedua adalah  pasar   menampilkan pertukaran sukarela antara pembeli dan penjual dengan harga yang ditentukan bersama   harus memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya. 

Mereka yang menyangkal asumsi ini akan melihat beberapa perdebatan dalam etika bisnis (misalnya, tentang kepemilikan dan kontrol perusahaan, atau tentang iklan) sebagai salah arah.

Beberapa organisasi "berbisnis"  dalam artian pertukaran barang atau jasa dengan pertimbangan yang berharga --- dengan tujuan mencari keuntungan, dan beberapa tidak. Merck dan Wal-Mart adalah contoh organisasi tipe pertama; Universitas Princeton dan Museum Seni Metropolitan adalah contoh dari yang kedua. 

Etika bisnis terkadang memusatkan perhatian pada kegiatan organisasi nirlaba, tetapi lebih sering fokus pada organisasi nirlaba. Memang, kebanyakan orang mungkin memahami bisnis sebagai organisasi nirlaba.

Tentang Perusahaan sebagai Agen moral. Salah satu cara untuk berpikir tentang etika bisnis adalah dalam hal kewajiban moral agen yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Siapa agen moral; Orang perseorangan, jelas. Bagaimana dengan perusahaan; Pertanyaan ini biasanya digambarkan sebagai pertanyaan tentang "agensi moral perusahaan" atau "tanggung jawab moral perusahaan". 

Di sini 'korporasi' tidak merujuk pada korporasi sebagai badan hukum, tetapi pada sekelompok individu atau kolektif. Lebih tepatnya, pertanyaannya adalah apakah perusahaan adalah agen moral dan bertanggung jawab secara moral dianggap sebagai ( qua ) perusahaan, tidak dianggap sebagai agregat anggota individu perusahaan.

Dalam literatur etika bisnis, berpendapat  perusahaan secara moral bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, dan karenanya harus dilihat sebagai orang moral "penuh". Literatur  mendasarkan kesimpulan ini pada klaimnya  perusahaan memiliki struktur pengambilan keputusan internal, di mana mereka (1) menyebabkan peristiwa terjadi, dan (2) bertindak dengan sengaja. Beberapa tanggapan awal terhadap pekerjaan Prancis menerima klaim  perusahaan adalah agen moral, tetapi membantah  perusahaan adalah orang bermoral. Perusahaan tidak dapat menjadi orang karena mereka tidak memiliki kapasitas manusia yang penting, seperti kemampuan untuk mengejar kebahagiaan mereka sendiri. 

Tanggapan lain membantah  firma adalah agen moral. Velasquez (1983) berpendapat  perusahaan tidak memiliki kondisi agensi yang diperlukan, yaitu kemampuan untuk bertindak. Dalam karya selanjutnya, Perusahaan adalah orang bermoral, meskipun bukan klaimnya  mereka adalah agen moral.

Diskusi agensi moral korporat dan tanggung jawab moral sebagian besar telah memudar pada literatur etika bisnis. Tetapi mereka terus menerima perhatian dalam literatur filsafat arus utama, di mana mereka diperlakukan dengan tingkat kecanggihan yang tinggi. Di sini fokusnya adalah pada kolektif secara lebih umum, dengan perusahaan bisnis memainkan peran sebagai contoh kolektif.

Seperti dalam literatur etika bisnis, dalam literatur filosofis arus utama pertanyaan utama adalah: Apa kondisi untuk agensi moral dan tanggung jawab, sedemikian rupa sehingga kolektif qua kolektif, termasuk perusahaan, melakukan atau tidak memuaskan mereka; Sejumlah penulis kajian etika, percaya  perusahaan dapat menjadi agen moral. Pandangan ini memiliki daya tarik intuitif yang kuat. 

Seperti: "PT Lapindo di Jawa Timur", dan dengan melakukan itu kami tampaknya menugaskan agensi dan tanggung jawab kepada perusahaan sendiri. Di sisi lain adalah penulis yang menyangkal  perusahaan dapat menjadi agen moral. 

Klaim yang diajukan di sisi ini adalah  agensi memerlukan niat, dan perusahaan bukanlah jenis hal yang dapat memiliki niat. Cara umum berbicara tentang agensi dan tanggung jawab perusahaan dapat berupa metaforis, atau cara singkat untuk merujuk pada agensi dan tanggung jawab individu dalam perusahaan.

Sementara pertanyaan apakah perusahaan itu sendiri adalah agen moral adalah kepentingan teoretis, impor praktisnya tidak pasti. Mungkin PT Lapindo Sidorajo di Jawa Timur sendiri bertanggung jawab secara moral untuk mencemari lingkungan. 

Perusahaan seperti PT Lapindo di Jawa Timur dapat secara hukum diharuskan membayar ganti rugi atas kerugian yang mereka sebabkan meskipun mereka tidak bertanggung jawab secara moral atas kerugian tersebut. 

Apa yang dianggap agen dan tanggung jawab terhadap perusahaan memungkinkan  untuk melakukan, menghukum mereka akibat kelalaian tanggungjawab pada lingkungan hidup atau analisis dampak lingkungan.

Namun,   kita seharusnya tidak terlibat dalam praktik ini seperti pada PT Lapindo di Jawa Timur. Dalam beberapa kasus tidak ada karyawan individu di perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perusahaan. Sejauh itu masuk akal   dan sering memang demikian,   menetapkan tanggung jawab atas kerugiannya,  harus diserahkan kepada perusahaan itu sendiri.

Menurut pandangan   agensi moral korporat memungkinkan perilaku menyalahkan di tempat yang seharusnya tidak terjadi. Karena reputasi perusahaan dapat menjadi aset atau liabilitas yang signifikan   memberikan insentif bagi perusahaan untuk menjalankan kehati-hatian dalam operasi.

Belajar pada banyak kasus, maka ada perdebatan signifikan tentang tujuan dan sarana tata kelola perusahaan atau dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG), yaitu tentang siapa perusahaan harus dikelola, dan siapa yang (akhirnya) akan mengelolanya. Sebagian besar perdebatan ini dilakukan dengan perusahaan besar yang diperdagangkan secara publik dalam pandangan.

Belajar pada banyak kasus maka ada kekuataan yang bertanding diantara  keunggulan pemegang saham atau keseimbangan pemangku kepentingan. Theori tentang ini dikenal dengan nama Agency Theory oleh Jensen dan Meckling [1976].   Ada perbedan menonjol konflik kepentingan di antara member, owners, customer.

Akibatnya maka ada dua pandangan utama tentang ujung tata kelola perusahaan yang tepat. Menurut satu pandangan, perusahaan harus dikelola untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Biasanya diasumsikan  mengelola perusahaan dalam kepentingan terbaik pemegang saham membutuhkan pemaksimalan kekayaan mereka. Pandangan ini sering disebut "keutamaan pemegang saham" atau  untuk membedakannya lebih langsung dengan saingan utamanya  untuk merujuk pada pandangan  pemegang saham harus memiliki kendali penuh atas perusahaan. Keutamaan pemegang saham adalah pandangan dominan tentang ujung-ujung tata kelola perusahaan di antara profesional keuangan dan di sekolah bisnis.

Beberapa penulis berdebat tentang keunggulan pemegang saham dengan alasan deontologis. Pada argumen ini, pemegang saham memiliki perusahaan, dan mempekerjakan manajer untuk menjalankannya untuk mereka dengan syarat  perusahaan dikelola untuk kepentingan mereka. 

Dengan demikian keunggulan pemegang saham didasarkan pada janji yang dibuat manajer kepada pemegang saham. Sebagai tanggapan, beberapa berpendapat  pemegang saham tidak memiliki perusahaan. 

Mereka memiliki saham, sejenis keamanan perusahaan; perusahaan itu sendiri mungkin tidak dimiliki. Yang lain berpendapat pengelola atau manajemen (agent) tidak membuat, secara eksplisit atau implisit, janji kepada  saham [principles] untuk mengelola perusahaan dengan cara tertentu.

Pada argumen ini, mengelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham lebih efisien daripada mengelola mereka dengan cara lain. Untuk mendukung hal ini, beberapa orang berpendapat, jika pengelola atau manajemen (agent) tidak diberikan satu tujuan tunggal yang jelas dan terukur   yaitu, memaksimalkan nilai pemegang saham  maka mereka akan memiliki peluang yang ditingkatkan untuk transaksi mandiri atau egoism diri sendiri. 

Argumen konsekuensialis untuk keunggulan pemegang saham mengalami masalah yang menimpa banyak versi konsekuensialisme: dalam mengharuskan semua perusahaan dikelola dengan cara tertentu, itu tidak memungkinkan ruang lingkup yang cukup untuk pilihan pribadi. Sebagian besar berpikir  orang harus dapat mengejar manfaat pribadi, termasuk  ekonomi, yang penting bagi mereka, bahkan jika manfaat tersebut tidak memaksimalkan kesejahteraan.

Pandangan utama kedua tentang ujung yang tepat dari tata kelola perusahaan diberikan oleh teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Freeman [1980], dan kemudian disempurnakan oleh Freeman dan berbagai kolaborator selama 30 tahun ke. 

Menurut teori pemangku kepentingan  atau setidaknya, rumusan awal teori,  alih-alih mengelola perusahaan hanya demi kepentingan pemegang saham saja, manajer harus berusaha untuk "menyeimbangkan" kepentingan semua pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan adalah siapa saja yang memiliki " pancang ", atau bunga (termasuk kepentingan finansial), di perusahaan.

Bagi para pengkritiknya, teori pemangku kepentingan tampaknya kurang diartikulasikan dan dipertahankan dengan lemah. Sehubungan dengan artikulasi, satu pertanyaan yang telah ditekan adalah: Siapa pemangku kepentingan [stakeholder theory] atau kelompok yang paling sering diidentifikasi adalah pemegang saham, karyawan, komunitas, pemasok, dan pelanggan.

Tetapi kelompok-kelompok lain memiliki saham di perusahaan, termasuk kreditor, pemerintah, dan pesaing. Ini membuat banyak perbedaan di mana garis ditarik, tetapi ahli teori pemangku kepentingan belum memberikan alasan yang jelas untuk menarik garis di satu tempat daripada di tempat lain. Pertanyaan lain adalah: Apa artinya "menyeimbangkan" kepentingan semua pemangku kepentingan  selain tidak selalu mendahulukan kepentingan pemegang saham.

Sehubungan dengan pertahanan, kritikus bertanya-tanya apa alasan untuk mengelola perusahaan demi kepentingan semua pemangku kepentingan. Di satu tempat, Freeman (1984) menawarkan argumen instrumental untuk pandangannya, mengklaim  menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lebih baik untuk perusahaan secara strategis daripada memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Di lain,  memberikan argumen yang menarik keadilan Rawls sebagai keadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertanyaan telah diajukan tentang apakah teori pemangku kepentingan dipandang tepat sebagai pesaing asli untuk keunggulan pemegang saham, atau bahkan tepat disebut "teori". 

Dalam satu artikel, Freeman dan kolaborator mengatakan  teori pemangku kepentingan hanyalah "badan penelitian ... di mana gagasan 'pemangku kepentingan' memainkan peran penting" . 

Di lain, Freeman menggambarkan teori pemangku kepentingan sebagai "genre cerita tentang bagaimana kita bisa hidup" atau disebut going concern. Mungkin, seperti dikatakan pemangku kepentingan saat ini paling baik dianggap sebagai "pola pikir", yaitu, cara memandang perusahaan yang menekankan tertanamnya dalam jaringan hubungan.

Penting untuk disadari  penyelesaian debat antara pemegang saham dan   teori pemangku kepentingan   tidak akan menyelesaikan semua atau bahkan sebagian besar pertanyaan etis dalam bisnis. Karena     perdebatan tentang tujuan tata kelola perusahaan; itu tidak dapat menjawab semua pertanyaan tentang kendala moral yang harus diamati dalam mengejar tujuan tersebut. 

Keutamaan pemegang saham maupun teori pemangku kepentingan tidak masuk akal ditafsirkan sebagai pandangan  manajer perusahaan harus melakukan apa pun yang mungkin untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan menyeimbangkan masing-masing kepentingan pemangku kepentingan. 

Sebaliknya, pandangan ini harus ditafsirkan sebagai pandangan  manajemen harus melakukan apa pun yang secara moral diizinkan untuk mencapai tujuan ini. Sebagian besar etika bisnis berusaha menentukan moralitas apa yang diizinkan dalam domain ini.