"Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara."
Pasal 149 UU Kesehatan:
"Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan."
Disini keluarga sangat berperan penting dalam penanganan  bilamana ada keluarga mereka yang sedang mengalami gangguan jiwa.tindakan dengan membawa "orang ini" ke pusat pelayanan kesehatan demi mendapatkan pengobatan dan perawatan sehingga mereka kehidupan mereka layak.
Namun bila pihak keluarga pun masih belum melakukan tindakan dan tetap membiarkan "orang ini" terpasung dan terkurung, maka keluarga bisa di jerat di Pasal 333 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):
(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.
Walaupun tidak boleh dikurung atau dipasung, akan tetapi bukan berarti keluarga dapat membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas. Karena jika keluarga membiarkan orang gila tersebut berkeliaran secara bebas, keluarga dapat juga dijerat dengan Pasal 491 butir 1 KUHP:
"Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga."
