Usulan Reformasi Peran Baznas, Gugat

Saat ini, Mahkamah Konstitusi sedang menangani gugatan uji materiil terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang diajukan oleh sejumlah pihak yang merasa dirugikan. Gugatan ini menyoroti berbagai ketimpangan dalam undang-undang tersebut, termasuk diskriminasi terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat sipil, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Pemohon meminta adanya reformasi tata kelola zakat yang lebih adil dan transparan untuk melindungi hak-hak mustahik dan muzaki.

Peneliti senior dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, menyarankan agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melepaskan peran sebagai regulator dalam pengelolaan zakat nasional. Usulan ini muncul karena, menurut Yusuf, fungsi BAZNAS sebagai regulator kurang efektif, bahkan memunculkan berbagai masalah dalam tata kelola zakat.

Argumen Yusuf Wibisono:

1. Kinerja Operator Zakat oleh BAZNAS dan LAZ
   Yusuf mengakui bahwa peran masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat telah meningkatkan kepercayaan muzaki dan efektivitas distribusi zakat. Sebagai operator zakat, organisasi masyarakat sipil seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

2. Masalah Regulasi oleh BAZNAS
   Fungsi regulator BAZNAS, menurut Yusuf, belum efektif dalam mengawasi pengelolaan zakat, termasuk di tingkat daerah. Banyak kasus malpraktik pengelolaan zakat justru terjadi di bawah BAZNAS daerah.

3. Diskriminasi terhadap LAZ
   Yusuf menilai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkenalkan perizinan ketat bagi LAZ, yang tidak berlaku setara untuk BAZNAS. Kebijakan ini dinilai menghambat akses mustahik terhadap dana zakat dan membatasi pilihan muzaki dalam menyalurkan zakat.

4. Alternatif Solusi
   Yusuf mengusulkan agar fungsi regulasi zakat nasional dipegang oleh lembaga baru yang independen dan kredibel atau sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Agama (Kemenag). Dengan begitu, BAZNAS dapat fokus menjalankan tugas sebagai operator zakat.

Dampak UU No. 23/2011:

• Kerugian bagi Mustahik dan Muzaki
  Menurut Yusuf, UU ini justru mempersempit akses mustahik terhadap manfaat zakat dan membatasi preferensi muzaki dalam memilih LAZ yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

• Tantangan Operasional
  Persyaratan izin operasional yang ketat membuat banyak LAZ kesulitan menjalankan fungsinya, sehingga ruang gerak masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat semakin sempit.

Yusuf Wibisono menggarisbawahi bahwa reformasi UU No. 23/2011 sangat mendesak untuk menciptakan tata kelola zakat yang lebih inklusif dan adil. BAZNAS diharapkan memfokuskan diri sebagai operator, sementara fungsi regulator diserahkan kepada lembaga independen atau pemerintah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat.

*review dari artikel yang dipublish Republika.