Sengketa Pajak
Sengketa Pajak adalah Sengketa atau konflik yang terjadi dalam perpajakan antara wajib pajak sebagai pembayar pajak dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak DJP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Sengketa pajak merupakan hal yang dihindari wajib pajak. Namun, ada kalanya wajib pajak tidak bisa menghindari sengketa pajak karena hal tersebut bisa mempengaruhi kelangsungan usaha wajib pajak. Tata cara penyelesaian sengketa pajak telah di atur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Mengapa Sengketa Pajak Bisa Terjadi?
Beberapa hal yang menyebabkan sengketa pajak diantaranya:
- Terdapat kebijakan perpajakan yang dikeluarkan DJP berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Adanya perbedaan pengertian atau pemahaman antara Wajib Pajak dan DJP mengenai aturan perundang-undangan
- Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada negara.
- Keberatan atas penetapan sanksi denda pajak yang diberikan DJP.
Paradoks Self Assessment System terkait Sengketa Pajak
Dari definisi dan penjelasan singkat diatas mengenai Self Assessment System dan Sengketa Pajak kita telah mendapat 2 yaitu:
- apa itu mekanisme self assessment system dan apa itu sengketa pajak?
- Kenapa sengketa pajak bisa terjadi?
Selanjutnya di bagian ini kita akan membahas bagaimana bisa terjadi paradoks dalam mekanisme ini?
Menurut saya paradoks atau kontradiksi yang terjadi dari penerapan sistem selft assessment adalah karena terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak sebagai pembayar pajak dan DJP sebagai pihak yang mengelola pajak.
Dengan sistem selft assessment wajib pajak akan berperan aktif dalam mekanisme perpajakan dimana wajib pajak akan menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini tentu akan memunculkan peluang untuk melakukan penghindaran baik tanpa maupun dengan melanggar regulasi yang ada. Peluang tersebutlah yang menjadi bibit yang nantinya bisa berkembang menjadi sengketa dalam pajak.
Selain itu adanya kemungkinan multi tafsir dalam peraturan juga dapat menimbulkan konflik yang akan menjadi temuan dan berkembang menjadi sengketa pajak nantinya.
