Publik kini di kejutkan atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi terhadap ketua DPD RI Irman Gusman di rumah dinasnya Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Sabtu pagi (17-September/2016). peristiwa ini tersontak membuat kaget banyak pihak karena ini kali pertamanya anggota DPD RI yang tersandung kasus suap.
Berkaitan dengan pengurusan kuota impor gula yang di kelola oleh BULOG. Impor gula yang di maksud hendak akan di berikan perum Bulog kepada CV Sumatra Berjaya (SB) untuk Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 Ini justru menjadi na’as bagi Irman Gusman.
Dalam melakukan OTT pihak personil KPK sebelumnya menangkap tiga orang lainnya terlebih dahulu yaitu direktur CV. SB XS alias Xaviriadi Sutanto, Istrinya MMI alias Mimi, dan adiknya WS alias Welly. Penangkapan berlangsung di mobil yang masih berada di halaman parkiran rumah IG.
Setelah itu personil KPK kemudian masuk kedalam rumah IG meminta agar menyerakan bungkusan yang di berikan XS dan Istrinya MMI, kemudian menyita bungkusan terebut yang di dalamnya terdapat uang senilai 100 juta rupiah. Sudah tentu menjadi alat bukti dalam tahap penyelidikan selanjutnya. Bahwa perkara IG bersalah atau tidak itu nanti di buktikan dalam proses peradilan.
Sebagai negara hukum tentu melihat kasus ini, orang akan cenderung dengan mengunakan logika asas praduga tak bersalah karena masih bersifat dugaan. jika nanti IG terbukti dalam proses peradilan tindak pidana Korupsi melakukan  perbuatan tercela tersebut, sudah dapat di pastikan bahwa marwah lembaga DPD RI akan hilang.
Nama besar lembaga dengan citranya anti terhadapa perbuatan Korupsi hanyalah isapan jempol semata. Ini kemudian menimbulkan spekulasi dari pengamat atas dugaan suap tersebut, dalam konetks kasus ini tidak bisa hanya di lihat IG sebagai personal walaupun dugaan suap atas dirinya tidak memanfaatkan posisi dan jabatannya sebagai ketua DPD RI.
Memang DPD sejauh ini tidak memiliki kewenangan penganggaran karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan DPR RI, Namun sebagai simbol kelembaga tinggi negara yang melekata pada diri Irman Gusman sebagai Ketua DPD, ini harus di lihat sebagai sesuatu yang utuh dan punya kaitan.
Misalkan tanpa simbol tersebut yang melekata pada diri Irman Gusman secara politis ia tentu tidak akan memiliki Powerdalam mempengaruhi kebijakan tertentu termasuk pemberian kuota impor Gula. Lah karena alasan simbol tersebut kedekatan dengan kementerian dan BUMN lainya, bisa saja simbol yang melekat pada dirinya sebagai Power ia gunakan untuk melobi agar CV. SB mendapat jatah kuota impor gula dari perum Bulog.
Kasus Ini tentu akan sangat di sesali banyak pihak khusnya para anggota DPD yang merasa lembaga di mana mereka bernaung kini tercoreng akibat perbuatan tercela IG, apa lagi posisi yang di emban IG sebagai ketua lembaga Tinggi Negara tersebut.
Padahal DPD sejauh ini sangat menjaga citranya dari perbuatan Korupsi, disisi lain terjadi penguatan kelembagaan yang di lakukan oleh DPD sendiri. Sebagai utusan yang mewakili daerahnya masing-masing, Rakyat sebanrnay menaruh ekspektasi yang cukup besar atas lambaga tersebut dalam memperjuangkan aspirasi dari daerah yang di wakili.
Walaupun memiliki keterbatasan fungsi dan perannya DPD di nilai oleh publik sebagai lembaga yang masih mungkin di andalkan dalam agenda-agenda kerakyatan, kitika corong di DPR RI lagi macet alias tidak bisa lagi di andalkan dalam memperjuangkan aspirasi Rakyat. justru DPD RI mampu menjadi kanal atas corong tersebut. namun duagaan suap yang menimpa pucuk pimpinannya masihkah publik manaruh harapan besar atas DPD?
