Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan yang cenderung makin VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) membuat pengelolaan organisasi menjadi semakin sulit.
Mazmanian dan Sabatier (1981)Â menekankan bahwa perubahan regulasi atau ketidakstabilan politik dapat menghambat konsistensi kebijakan. Dalam kasus SPMI, perubahan regulasi pendidikan yang sering terjadi di Indonesia membuat perguruan tinggi kesulitan untuk menyesuaikan kebijakan internal mereka. Selain itu, perguruan tinggi di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya cenderung tertinggal dalam menerapkan kebijakan SPMI secara optimal.
Sebagai contoh, munculnya Permendikbudristek no 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi membuat perguruan tinggi harus merevisi kebijakan internal. Bagi perguruan tinggi di daerah terpencil, keterbatasan akses teknologi dan dana membuat penyesuaian kebijakan ini menjadi lambat dan menghambat implementasi SPMI secara optimal.
Bertahan dalam Kompleksitas?
Kompleksitas (kerumitan) implementasi kebijakan SPMI di perguruan tinggi mencerminkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh bentuk desainnya, namun juga oleh proses implementasi di lapangan.
Komunikasi/ koordinasi yang buruk, keterbatasan sumber daya, sikap apatis, dan birokrasi yang rumit menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Selain itu, kondisi eksternal seperti perubahan regulasi dan dinamika politik menambah jumlah kompleksitas yang harus dihadapi perguruan tinggi.
Agar kebijakan SPMI dapat bertahan dan berjalan efektif, diperlukan pendekatan implementasi yang fleksibel dan adaptif. Perguruan tinggi wajib memperkuat pola komunikasi internal, meningkatkan kapasitas sumber daya, membangun komitmen, dan menyederhanakan struktur birokrasi mereka. Dengan demikian, SPMI tidak hanya menjadi kebijakan yang bagus di atas kertas, namun juga juga dapat diterapkan dengan efektif di berbagai konteks institusi pendidikan di Indonesia. Stay Relevant!
Referensi:
- Edward III, G.C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.
- Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D.A., & Sabatier, P. (1981). Effective Policy Implementation. Lexington Books.
- Goggin, M.L., et al. (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. Scott, Foresman and Company.
- Pressman, J.L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All. University of California Press.
