 Bagus Rizky Ramadhan
202210415203
Pengantar Ilmu Politik
Saeful Mujab, S.Sos, M.I.Kom
Abstrak
Makalah ini mengulas hubungan yang kompleks antara demokrasi dan keadilan sosial dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan inklusif. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan pada partisipasi rakyat, menawarkan kerangka kerja yang penting untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Konsep ini terkait erat dengan pengakuan hak-hak individu dan kolektif, distribusi sumber daya secara merata, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Penelusuran sejarah demokrasi menunjukkan bahwa proses demokratisasi sering kali terjadi secara simultan dengan gerakan untuk mencapai keadilan sosial. Namun, tantangan besar muncul dalam menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam tindakan konkret yang memastikan keadilan bagi semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Makalah ini juga mengeksplorasi peran lembaga-lembaga demokratis, seperti parlemen, partai politik, dan media massa, dalam mempromosikan keadilan sosial. Selain itu, dampak globalisasi dan teknologi informasi terhadap dinamika demokrasi dan keadilan sosial juga menjadi perhatian utama dalam analisis ini. Terakhir, makalah ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat sipil, pembaruan kebijakan publik, dan pendidikan demokrasi sebagai langkah-langkah kunci dalam memperkuat keterkaitan antara demokrasi dan keadilan sosial. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan ini, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif di masa depan.
LATAR BELAKANG
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada dalam tangan rakyat. Dalam demokrasi, penduduk suatu negara-* memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, baik itu dalam bentuk pemilihan langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi juga mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan keputusan yang diambil harus mencerminkan kehendak mayoritas.
 Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya Namun, dari semuasistem pemerintahan, yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 Sampai saat ini adalah sistempemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat Beberapa kekurangan dan tantangan disanasini. Sebagian kelompok merasa merdeka Dengan diberlakukannya sistem domokrasi di Indonesia.Artinya, kebebasan pers Sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orangberhak Menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satubentuk atau mekanisme sistem pemerintahan Suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatanrakyat atau negara yang Dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setaradalam Pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan Warganegara  berpartisipasi  baik  secara  langsung  atau  melalui  perwakilan  dalam  Perumusan,pengembangan, dan pembuatan hukum (Daha Maria 2021)
Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum dak dapat diabaikan begitu dalam prakknya, menjadi orang adil itu dak mudah begitu juga dak sulit, asalkan dalam diri individu mengikat jiwanya untuk berperilaku adil. Karena, pada dasarnya keadilan itu kembali kepada orang yang melakukan proses peradilan kepada orang yang diadili. Arnya, dak seap yang sama rata itu dikatakan adil, tergantung dari prinsip substanf perbuatan yang dilakukan. Realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi dak benar jika hal yang dilakukan oleh individu itu dikatakan dak adil, padahal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat terkadang kurang memahami makna keadilan itu sendiri, karena sebagai suatu substansi dari hukum yang dilakukan secara adil itu belum tentu adil bagi orang lain, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, keadilan mengandung konsep relavisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi, untuk menemukan makna sebenarnya dari keadilan ( Wayan resmini 2021)
Keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan dan keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat (Purwanto 2017)
Untuk membangun fondasi demokrasi yang kokoh, esensial bagi pemilihan kebijakan yang transparan, inklusif, dan memperhatikan aspirasi masyarakat2. Oleh karena itu, fokus utama Kajian ini adalah mengeksplorasi hubungan dinamis antara kebijakan publik dan keberlanjutan demokrasi. Di samping itu, politik hukum memiliki peran sentral dalam membentuk kerangka kerja hukum yang mendukung demokrasi3. Melalui analisis mendalam terhadap peran institusi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam sistem hukum4, Kajian ini akan menggali bagaimana politik hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat dasar demokrasi atau sebaliknya, dapat menjadi hambatan bagi partisipasi rakyat (Khairudin M 2023)
Prinsip keadilan pada hakikatnya adalah menegakkan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan  hak  asasi  manusia.  Secara  konseptual  konsep  keadilan  mengacupada  pendapatnya  bahwa  keadilan mengandung empat pegertian. Pertama, keadilan dimaknai sebagai sesuatu yang seimbang, tidak pincang. Kedua, keadilan diartikan persamaan (egalite), tidak ada diskriminasi. Ketiga, keadilan dimaknai sebagai sebuah perhatian akan pemberian hak-hak pribadi.  Keempat, keadilan Tuhan, yang merupakan keadilan hakiki.  Prinsip keadian dalam  dunia  pendidikan  indonesia  tertera  di  dalam  konstitusi,  diantaranya  terdapat  pada  pasal  31  ayat  1  UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Undang-Undang Sistem Pendidikam Nasional No 20 tahun 2003 secara jelas mengaturtentang hak-hak dalam mendapatkan pendidikan seperti terdapat dalam  pasal  4  ayat  1, pasal  5  ayat  1,  pasal  5  ayat  2, pasal  5  ayat  3, pasal  5  ayat  4,  dan pasal  5  ayat  5 (Resti L.T, Masduki Asbari, Diyahul A, Ulan Rizky U 2023)
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yaitu:
Bagaimana hubungan antara demokrasi dan keadilan sosial dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan inklusif, serta apa implikasinya dalam konteks global dan lokal?
Bagaimana demokrasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif?
Bagaimana hubungan antara demokrasi dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil?
Apa saja strategi yang dapat diidentifikasi untuk mengatasi tantangan tersebut dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi semua warga negara di bawah prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial?
TUJUAN PENULISAN
Tujuan penulisan yang telah dijelaskna di atas maka tujuan penulisan adalah:
Mengidentifikasi peran dan prinsip-prinsip utama demokrasi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.
Menjelaskan hubungan antara demokrasi dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
Mendiskusikan hubungan antara demokrasi dan keadilan sosial dalam konteks pembangunan masyarakat yang seimbang dan berkelanjutan. Menganalisis konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berbasis pada partisipasi politik rakyat dan implikasinya terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif.
HASIL DAN ANALISIS
Dalam membangun pemahaman yang kokoh tentang hubungan antara demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat yang adil, penting untuk menggali berbagai literatur yang relevan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep kunci yang menjadi landasan teoretis bagi penelitian ini. Konsep keadilan sosial menjadi semakin relevan dalam konteks demokrasi. keadilan sosial mengacu pada distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata di masyarakat, yang menjadi prasyarat bagi kesetaraan politik yang sejati. Namun, melaksanakan keadilan sosial dalam kerangka demokrasi sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar.
Dampak Teknologi Digital Terhadap Partisipasi Politik
Konsep keadilan sosial menjadi semakin relevan dalam konteks demokrasi. Â mengemukakan bahwa keadilan sosial mengacu pada distribusi sumber daya dan kesempatan yang merata di masyarakat, yang menjadi prasyarat bagi kesetaraan politik yang sejati. Namun, melaksanakan keadilan sosial dalam kerangka demokrasi sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar.
Pengaruh Media Sosial Dalam Proses Politik
Media sosial memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan mudah bagi individu. Dengan platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, warga dapat dengan cepat menyebarkan informasi tentang isu-isu politik, berdiskusi, dan bahkan mengorganisir gerakan politik. Hal ini menghasilkan peningkatan partisipasi politik dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan dari proses politik. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Hal ini dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil. Informasi tentang ketidakadilan, ketimpangan, atau pelanggaran hak asasi manusia dapat dengan cepat.
Tantangan Yang Dihadapi dalam Era Digital
Media sosial memungkinkan penyebaran disinformasi dan hoaks dengan cepat dan luas. Hal ini dapat mengganggu proses politik dengan menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan, yang pada gilirannya dapat merusak opini publik, mengurangi kepercayaan pada institusi, dan memperkuat ketidaksetaraan informasi. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, tantangan dalam mencapai masyarakat yang adil tetap ada. Globalisasi ekonomi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi, dan meningkatnya polarisasi politik menjadi beberapa tantangan utama yang harus dihadapi. Namun, ada juga peluang, terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses terhadap informasi dan layanan.
Metode Penelitian
Studi kasus dapat digunakan untuk mempelajari secara mendalam bagaimana demokrasi dan keadilan sosial diimplementasikan dalam konteks tertentu, baik itu di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Dengan mendalam memeriksa kasus-kasus spesifik, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Metode analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen teks, seperti pidato politik, kebijakan publik, atau laporan media massa, guna memahami narasi dan retorika yang terkait dengan demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat yang adil. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana isu-isu ini diartikulasikan dan dipahami dalam ranah publik.
PEMBAHASAN
 Definisi Demokrasi
Definisi demokrasi adalah konsep politik yang kompleks dan banyak diperdebatkan, dengan variasi yang tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan filosofi politik dari berbagai negara di seluruh dunia. Dalam pemahaman umum, demokrasi mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada pada tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Di bawah ini, akan diuraikan definisi demokrasi dari berbagai perspektif dan konsep yang relevan untuk memahami makna yang lebih dalam dari demokrasi.
Dalam pengertian yang paling sederhana, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat secara umum. Ini berbeda dari bentuk pemerintahan otoriter atau otokratis di mana kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil saja. Dalam demokrasi, hak suara, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip-prinsip kunci.
Demokrasi dapat dibagi menjadi dua bentuk utama: demokrasi representatif dan demokrasi langsung. Demokrasi representatif melibatkan pemilihan perwakilan politik melalui pemilihan umum, yang kemudian bertanggung jawab untuk membuat keputusan politik atas nama warga. Di sisi lain, dalam demokrasi langsung, warga memutuskan keputusan politik secara langsung melalui referendum atau pemungutan suara langsung.
Konsep demokrasi juga terbagi antara demokrasi liberal dan demokrasi substantif. Demokrasi liberal menekankan pentingnya aturan hukum, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan sistem politik yang terbuka dan transparan. Sementara itu, demokrasi substantif menyoroti pentingnya keadilan sosial, distribusi yang merata dari sumber daya, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Definisi Demokrasi dan Keadilan Sosial Membangun Masyarakat yang Adil
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat secara umum. Dalam demokrasi, warga memiliki hak suara untuk memilih perwakilan mereka dalam membuat keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup partisipasi politik yang luas, kebebasan sipil dan politik, keadilan dalam pemilihan umum, dan pengakuan akan hak asasi manusia. Demokrasi juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, demokrasi memberikan kerangka kerja untuk masyarakat yang inklusif, di mana kepentingan semua warga diakui dan dihormati.
Keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan distribusi sumber daya secara merata di masyarakat untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik, serta memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan manfaat yang dihasilkan oleh masyarakat. Keadilan sosial mencakup hak-hak dasar seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak untuk semua anggota masyarakat. Prinsip ini juga mengakui perlunya intervensi pemerintah dalam mengoreksi ketidakadilan yang ada dan mempromosikan kesejahteraan umum. Dengan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif, keadilan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga dan memperkuat keberlanjutan masyarakat.
Membangun masyarakat yang adil adalah proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan demokrasi dan keadilan sosial. Ini melibatkan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dihormati, ketidakadilan diatasi, dan kesempatan merata didistribusikan. Membangun masyarakat yang adil melibatkan pengembangan kebijakan publik yang inklusif, partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung keadilan sosial. Ini juga mencakup promosi kesadaran dan pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, masyarakat yang adil dapat menjadi kenyataan.
PENUTUP
Dalam rangka mencapai tujuan "Demokrasi dan Keadilan Sosial Membangun Masyarakat yang Adil," diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial, serta mempromosikan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua individu. Demokrasi memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang adil. Dengan memberikan kekuasaan kepada rakyat secara umum, demokrasi memungkinkan partisipasi politik yang luas, mengakui hak-hak asasi manusia, dan menempatkan keterbukaan dan akuntabilitas sebagai prinsip inti dalam sistem pemerintahan. Membangun masyarakat yang adil membutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu-individu dalam masyarakat. Ini melibatkan pengembangan kebijakan publik yang inklusif, partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan pendidikan serta kesadaran yang meningkat tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H