Terus Melaju untuk Indonesia Maju dalam Tarik Tambang

Hari ini Kamis 17 Agustus 2023 bertepatan dengan 30 Suro 1957 pasaran Kliwon adalah 78 tahun Indonesia Merdeka, umur yang sangat matang dalam kancah perhelatan dunia Internasional bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan terdiri dari pulau-pulau, adat istiadat, budaya, agama, suku yang berbeda tetapi satu padu dalam Bhineka Tungal Ika, walau pun berbeda-beda tetapi tetap satu Tanah Air tanah Air Indonesia, satu Bangsa, Bangsa Indonesia satu bahasa persatuan Bahasa Indonesia dengan landasan Idiil Pancasila sekaligus sebagai norma yang bersifat mengatur dan memilki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengamalan atau pengejawantahannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejarah mencatat bahwa sebelum dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 Ir. Sukarno dan Dr. Muhammad Hatta diculik oleh kalangan pemuda, mereka adalah Sukarni Karto Diwiryo, Wikana dan Chaerul Saleh/Datuk Paduko Rajo dari perkumpulan Menteng 31 pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB dibawa ke Rengas Dengklok, menginap di rumah saudagar Tionghoa bernama Djiaw Kie Siong tepatnya dusun Bojong Rengasdengklok, Kebupaten Kerawang.

Terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Ir. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta dan Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djojoadisoerjo(diplomat dan Menteri Luar Negeri Indonesia pertama) dengan kalangan pemuda seperti tersebut di atas untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, rumah ini adalah hibah dari saudagar  keturunan Arab bernama Faradj bin Said bin Awadh Martak yang lebih terkenal dengan Faradj Martak. Akhirnya Proklamasi kemerdekaan Indonresia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

dok pribadi

Sebagai upaya untuk mengisi dan sekaligus meneladani para guru bangsa setiap tanggal 17 Agustus diadakan Upacara Bendera dan berbagai macam perlombaan anak-anak orang tua dari segala umur di pelosok tanah air, salah satunya adalah lomba tarik tambang.

Jika kita cermati bersama Lomba Tarik Tambang memiliki filosofi yang menarik untuk dibahas dalam konteks mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia dan keberlanjutan pembangunan disagala bidang yang sudah terlaksana dan kita nikmati sampai dengan hari ini.

Dua kubu berhadap-hadapan dengan menggunakan dan memegang tambang yang sama tentunya tambang ini adalah tambang yang sangat kuat dipegang bersama-sama kedua belah pihak, sehingga akan menentukan siapa yang unggul dan menang dalam perlumbaan tarik tambang ini, yang menarik adalah dalam tarik tambang pemenangnya yang mundur, sedangkan pihak kalah adalah yang maju. Dari sini sudah dapat ditangkap bahwa ternyata yang mundur belum tentu kalah, tapi yang maju juga belum tentu menang, namun sebaliknya.

Mari kita  perdalam filosofi tarik tambang ini,  Indonesia sejak diproklamasikan oleh Dwi Tunggal adalah ibarat tambang yang kuat dipegang erat oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perhelatan demokrasi terdapat tarik ulur anak bangsa dan terbentuklah kelompok-kelompok yang saling berhadapan, sesungguhnya kelompok tersebut adalah sama sama bertanah air satu Indonesia, berbangsa satu Indonesia, berbahasa satu Indonesia. Walaupun dia maju ketika tambang ditarik oleh kelompok lain dan dinyatakan kalah, sesungguhnya yang maju dikalahkan oleh yang mundur tadi sedang memberikan estafet atas Indonesia. 

Maksudnya adalah yang mundur dalam tarik tambang berarti adalah yang kuat menariknya dan yang maju dinyatakan kalah dan memberikan tampuk kemenangan sekaligus legowo kemudian berpesan bahwa jaga dan rawat Indonesia seperti kuatnya anda menarik tambang tersebut, dan ingat jangan lepaskan tambang tersebut kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, begitulah tarik tambang.

Menilik hal tersebut, sejak jaman kemerdekaan telah diproklamasikan oleh Sukarno Hatta maka mulailah bebenah disegala bidang tentu saja pembenahan pasca revolusi membutuhkan perangkat sebagai pijakan pembangunanya, dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (984) oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto pada tanggal 15 Agustus 1959 dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) di bawah pimpinan Muhammad Yamin sebagai cikal bakal pembangunan nasional ke depan, kemudian ditetapkanlah Manifesto Politik Rebublik Indonesia sebagai GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara) oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Serikat) dan langkah  Dapernas selanjutnya membuat Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) untuk periode 1961 s.d. 1969.

Pada tahun 1963 Presiden Sukarno mengubah Depernas menjadi Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), pada tanggal 17 Agustus 1961 dan 17 Agustus 1962 Presiden Sukarno berbipidato sebagai dasar MPRS menetapkan Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. 

Selanjutnya di tangal 17 Agustus 1961 pidato Presiden Soekarno berjudul Resopim (Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional), dan di tanggal 17 Agustus 1962 Presiden Soekarno berpidato dengan tema Tahun Kemenangan, dari sejarah tersebut bahwa setiap pelaksanaan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Presiden berpidato kemudian dibuatkanlah langkah dalam rumusan GBHN untuk pembangunan selanjutnya.

Pada era Presiden Jendral Purnawirawan H.M. Suharto GBHN terus dilanjutkan karena ini adalah pedoman dasar (guiding principles)  dan arahan dasar (directive principles) kelangsungan hidup sebuah negara agar kepentingan nasional terukur, terencana dan terwujud, di setiap sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) tahun mulai 1973, 1978, 1983 dan 1988 ditetapkanlah GBHN terus setiap kurun waktu lima tahunan. Pada era ini juga terdapat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yaitu Repelita I (1969-1974), Repelita II (1974-1979), Repelita III (1979-1984), Repelita IV (1984-1989), Repelita V (1989-1994) dan Repelita VI (1994-1998).

Seiring dengan amandemen UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999-2002, GBHN dihapus pada amendemen ke-4 Undang Undang Dasar 1945 mengingat pasal 18, 18A, 18B, Pasal 20, 20A, Pasal 21, Pasal 23, 23A, Pasal 33 dan Pasal 34 dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkanlah UU No.25/2004 Sister Perencanaan Pembangunan Nasional, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20(dua puluh tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM  periode 5(lima) tahun dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) periode 1(satu) tahun. Untuk RPJP Nasioanl 20(dua puluh) tahun berdasarkan pasal 13 UU Nomor 25/2004 harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Maka pada tanggal 5 Februari 2007 Presiden Jendral Pur. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025, dalam ketentuan peralihan undang-udang ini disebutkan bahwa ketentuan mengenai RPJM Nasional yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini, RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 1(satu) tahun dan RPJM Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib desesuaikan dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 6(enam) bulan.

Maka sesungguhnya pembangunan Indonesia terus berkelanjutan dari Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB), kemudian Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada saat ini menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioal (RPJP) 20(dua puluh) tahun dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5(lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah 1(satu) tahun.

Dok pribadi

Ibarat lomba tarik tambang, silahkan tarik ulur tapi jangan lepaskan tambangnya walau salah satu maju dan kalah, sesungguhnya sedang memberikan estafet pembangunan untuk dilanjutkan ke satu tim yang mundur karena dia dianggap menang walau mundur. Hakekatnya adalah dia menang dan menerima amanat untuk melanjutkan pembangunan pada masa mendatang, tentu saja hal yang  menarik adalah kedua tim itu memegang tambang yang sama yaitu Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia Maju

Jangan lelah untuk terus mencintai Indondesia, Kata Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia. Merdeka.