Peluang Penerapan Konsep Blue Economy pada Usaha Rumput Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal di NTB

Segitiga governance dalam heksagon LED (Mayer & Stamer, 2014) dan (Weisbrod, lynch, & collin, 2004) berkaitan dengan sinergisitas sektor publik dan sektor privat atau kelompok pemerintah dan masyarakat. Sinergisitas antar kelompok aktor tidaklah selalu berbentuk lembaga atau organisasi, melainkan dapat berbentuk jaringan yang menghubungkan kelompok-kelompok aktor tersebut. Dalam konteks ini, setiap aktor dapat memiliki andil proses decision-making sehingga corak demokratis dapat lebih tercipta dalam proses pembangunan. Selain itu, tata kelola juga berkaitan dengan kontribusi dan sebaran tugas dan fungsi setiap aktor dalam jaringan pembangunan ekonomi lokal. 

Model atau pola networking antara kelompok terkait dalam budidaya rumput laut belumlah matang ditataran pemerintahan daerah. Dalam perspektif LED, aktor utama pembangunan ekonomi adalah pemerintah lokal atau pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Hal ini terkait dengan motivasi memperkuat prinsip desentralisasi dalam perspektif LEDatau PEL. Ketiadaan panel atau forum LED merupakan salah satu persoalan yang dapat memicu disintegralisasi dan sinergisitas pembangunan ekonomi lokal. Persoalan ini pada dasarnya bermuara pada kurang kuatnya visi atau perspektif PEL yang dianut oleh pemerintah daerah. Jargon pembangunan lokal kerap terucap namun tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini terlihat misalnya saja terjadinya tumpang tindih tupoksi antara dinas yang satu dengan dinas lainnya. Misalnya saja mengenai pembangunan ekonomi rumput laut, mulai dari Bappeda, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM hingga DKP memiliki bidang agroindustri rumput laut. Begitu pula dengan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan rumput laut, yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian. 

Upaya sinergi birokrasi pada dasarnya telah diupayakan, dilihat dari adanya Lembaga Perencana dan Pengawasan seperti Bappeda. Bappeda dan SKPD memiliki jadwal rutin untuk sinergi kebijakan. Namun demikian, perlu diberikan catatan bahwa sinergi ini kerap bersifat birokratis dimana pertemuan antar lembaga terkait hanya pada ketika rapat rutin (business as usual). Padahal, Keberhadiran pelembagaan lokal atau forum konsultatif akan memudahkan pengawasan dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pola sinergi atau relasi yang bersifat integral antara ketiga aktor tersebut belum cukup kuat dan belum cukup terlembaga. 

Aspek Manajemen

Aspek manajemen sesungguhnya berkaitan dengan kesadaran bahwa program Pembangunan Ekonomi Lokal sebagai suatu life-cycle, yang bisa dimulai namun tidak pernah usai. LED atau PEL berhadapan dengan target bergerak, dalam artian penyelesaian suatu masalah dalam lingkaran sektor, akan selalu ada identifikasi persoalan baru dan upaya pencapaian standar yang lebih baik. 

Hal inilah yang menyebabkan kapasitas evaluasi dan pengawasan program LED sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan prinsip good management. 

Dalam sektor budi daya rumput laut, upaya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh aktor pemerintah terkait dengan implementasi kebijakan dan program. Misalnya saja dinas-dinas terkait melakukan upaya diagnosis melalui penyusunan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja, kemudian setelah program target dijalankan, baru disusun Laporan Evaluasi Kebijakan. Hal tersebut merupakan task dari kelompok birokrat. Namun jika menggunakan perspektif LED, proses manajemen tersebut haruslah melibatkan berbagai aktor atau stakeholders, yang dapat digagas melalui pembentukan panel LED. Namun sekali lagi, panel LED tersebut nampaknya belum dikelola secara maksimal, akibatnya upaya manajemen pun masih bersifat sektoral dan parsial.