Peluang Penerapan Konsep Blue Economy pada Usaha Rumput Laut Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal di NTB

Adapun tulisan ini merupakan analisa deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tulisan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan untuk memperdalam pada konteks analisis pembangunan ekonomi lokal, digunakan indepth studi. Mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut (Azwar, 2007). Pengembangan melalui teknik pengumpulan data dan output data yang diperoleh. analisis data menggunakan metode RALED (Rapid Assesment Techniques for Local Economic Development), dengan HexagonalPEL yang dimaksudkan untuk mengidentikasi secara cepat faktor pengungkit dari setiap aspek/dimensi PEL/komponen dari Heksagonal PEL, yang meliputi 1). Kelompok Sasaran, 2). Faktor Lokasi, 3). Kesinergian dan Fokus Kebijakan, 4). Pembangunan Berkelanjutan, 5). Tata Pemerintahan, dan 6). Proses Manajemen. 

Pada tulisan ini unit-unit yang dimaksud adalah sinergitas diantara aktor-aktor pemerintah dalam hal ini Pemprov. NTB (dinas terkait), masyarakat petani rumput laut dan masyarakat sekitar wilayah lumbung rumput laut dan swasta yakni industri pengolahan. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan tulisan ini dapat dicapai.

Pengembangan Rumput Laut NTB 

Dengan kontur geografisnya, NTB memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain sektor pertanian, pendapatan daerah wilayah ini juga ditopang oleh sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Namun, pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk menjadi prime mover pembangunan ekonomi di NTB dipandang lebih tepat, mengingat potensi kelauatan yang dimiliki NTB juga melimpah. Potensi laut atau ekonomi perairan tidak saja didasarkan pada pertimbangan luasnya wilayah laut dan perairan yang dimiliki wilayah ini, namun juga provinsi NTB diberkahi oleh ekosistem perairan yang lengkap dan potensial bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan, misalnya saja NTB selain memiliki laut pelagis, juga memiliki laut demersal dengan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, pada lamun dan mangrove. Tak kalah pentingnya, wilayah perairan laut NTB dapat dikatakan subur dan relatif bebas dari pencemaran. 

Tantangan untuk membangun daerahnya secara mandiri, mendorong pemerintah daerah menciptakan program-program dan kebijakankebijakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi unggulan daerahnya. Salah satu potensi unggulan yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi NTB adalah rumput laut yang dikembangkan melalui Program Pijar (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan NTB. 

Pengembangan rumput laut sebagai salah satu komoditas unggulan NTB tidak saja didasarkan pada aspek keunggulan wilayah namun juga sesuai dengan visi pembangunan nasional Presiden Jokowi tentang kedaulatan laut dan laut sebagai pilar masa depan Indonesia. Visi ini kemudian mendorong lahirnya strategistrategi pengembangan dan pembangunan blue economy atau ekonomi maritim yang memanfaatkan potensi laut dan perairan Indonesia. 

Revolusi Biru yang ditetapkan berkontribusi positif terhadap rencana pengembangan komoditas unggulan laut NTB, yakni rumput laut. NTB kemudian ditetapkan menjadi salah satu sentra atau minapolitan pengembangan dan budi daya rumput laut. Hingga pada tahun 2001, ada sekitar 10 minapolitan atau sentra budi daya rumput laut di NTB. Tidak berhenti pada kesepuluh minapolitian tersebut, pemerintah terus gencar melakukan penelitian dan penginderaan untuk memindai daerah-daerah lain yang dianggap potensial sebagai sentra pengembangan budi daya rumput laut. Pada tahun 2012, total potensi areal budi daya rumput laut NTB sekitar 25 ribu hektar, dan pada tahun 2014 bertambah menjadi sekitar 30 ribu hektar, meningkat lagi menjadi 35 ribu hektar pada tahun 2016. Namun, pemanfaatan potensi areal tersebut hanya berkisar 30 hingga 50 persen saja, yang dikonsenterasikan di 10 minapolitan dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini patut disayangkan karena perluasan wilayah potensi budi daya ini ditujukan untuk meningkatkan produktifitas rumput laut NTB.

Dikutip dari (Tri Sukmanto) dalam pemanfaatan lahan budi daya yang masih jauh dari potensi, produksi rumput laut NTB tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan produksi rumput laut NTB patutnya diapresiasi karena budi daya rumput laut telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kelompok nelayan pembudi daya rumput laut. Harga rumput laut yang stabil dan jumlah permintaan yang terus mengalami peningkatan, membuat komoditas rumput laut yang relatif menguntungkan bagi petani. Selain harga dan permintaan yang stabil, budi daya rumput laut juga tidak membutuhkan teknologi yang rumit, dan membutuhkan perawatan yang sederhana dan murah. 

Data menunjukkan bahwa produksi rumput laut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan NTB misalnya, sejak tahun 2008 ada tren peningkatan produksi rumput laut NTB. Dari total produksi hanya mencapai 116 ton rumput laut basah menjadi 147 ton basah. Sejak pemerintah menetapkan Program Pijar pada tahun 2010, produksi rumput laut NTB meningkat hampir dua kali lipat, yakni mencapai hingga 221 ton dan sampai pada tahun 2016 peningkatan angka produk mencapai 1.037 ton. 

Namun bertumpu hanya pada tingkat produksi dikhawatirkan akan membuat dampak ekonomi komoditas ini kurang berkesinambungan karena hanya terfokus pada kuantitas produksi, bukan diversifikasi atau proses penambahan nilai yang lebih menguntungkan bagi petani. Selama ini, Indonesia lebih menekankan pada aspek ekspor rumput laut mentah yang harganya sangat rendah dibandingkan dengan rumput laut yang telah berbentuk bubuk karaginan ataupun flakes. Ketiadaan kapasitas upgrading ini menyebabkan Indonesia secara umum dan NTB secara khusus berada pada rantai nilai yang paling rendah dalam struktur rantai nilai perdagangan global komoditas rumput laut. Dalam hemat penulis, keberlanjutan dampak dan manfaat komoditas rumput laut bertumpu pada kapasitas proses penambahan nilai atau upgrading. Ini berarti, baik Indonesia dan NTB yang menjadi fokus penelitian ini sepatutnya menginisiasi industrialisasi rumput laut. Namun demikian, industrialisasi rumput laut mensyaratkan banyak hal, misalnya saja akses terhadap kapasitas spesifik upgrading dan ketersediaan rente. 

Selain itu, juga diperlukan sinergi antara aktor yang terkait agar kebijakan sektor rumput laut bersifat integratif dan partisipatif. Ini artinya, pembangunan industrialisasi rumput laut haruslah disandarkan pada visi penguatan ekonomi lokal yang berbasis partisipasi komunitas dan nilai-nilai demokrasi. Pembangunan atau industrialisasi rumput laut tidak boleh mengorbankan kelompok marjinal dan komunitas petani, dengan demikian industrialisasi yang diidentikkan dengan monopoli dan monokultur pembangunan mesti diganti dengan visi partisipatif, setara dan demokrasi dimana aktor utama pembangunan adalah masyarakat sendiri. Secara sederhana, penulis hendak mengungkapkan bahwa rencana industrialisasi regional rumput laut dapat diperinci melakui analisa Pembangunan Ekonomi Lokal Model Heksagon.