Hak-Hak Warga dalam Penerbangan Niaga

Ayat (2) dalam pasal yang sama disebutkan bahwa tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: kematian atau luka fisik orang; musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandara udara. Sementara itu pada ayat (3) disebutkan bahwa risiko atas tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan.

Aturan ganti rugi kepada penumpang tersebut lebih rincinya dapat diihat dari regulasi turunan undang-undang tentang penerbangan tersebut yaitu peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyebutkan bahwa bagi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan, penumpang atau ahli waris berhak mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1,25 miliar.

Ganti rugi Rp. 500 juta diberikan kepada ahli waris penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang berhubungan dengan pengangkutan udara saat proses meninggalkan ruangan tunggu bandara menuju pesawat udara atau proses turun dari pesawat udara. Sementara itu bagi penumpang yang mengalami cacat permanen yang dibuktikan oleh dokter paling lambat 60 hari kerja sejak terjadi kecelakaan berhak mendapat ganti rugi Rp. 1,25 miliar.

Untuk penumpang yang kehilangan bagasi akibat kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat dalam pengawasan pengangkut, penumpang berhak mendapat ganti rugi Rp. 200 ribu perkilogram maksimal 4 juta rupiah. Untuk bagasi tercatat yang hilang, dan kemudian ditemukan, maka sebelum ditemukan penumpang juga berhak mendapatkan Rp.200 ribu perhari maksimal selama tiga hari.

Untuk kasus delay penumpang memiliki hak seperti yang dijamin dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dimana dijelaskan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan faktor teknis atau cuaca.

Keterlambatan selama lebih dari empat jam, penumpang berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp. 300 ribu. Ganti rugi dikurangi 50 persen jika maskapai menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan penerbangan penumpang. Ketentuan ini tentu saja dengan konsekuensi pengangkut memberikan tiket kepada penumpang. Jika maskapai membatalkan penerbangan, maka maskapai wajib memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan penerbangan.

Nah, sekilas inilah hak-hak warga dalam penerbangan niaga di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah dari mana penumpang tahu hak dan kewajiban ini? Sejatinya negara menyosialisasikannya kepada masyarakat umum. Selain itu sebenarnya maskapai juga diwajibkan mencantumkan hak-hak warga ini dalam perjanjian penerbangan antara pengangkut dan penumpang. Perjanjian tersebut lazimnya tertulis dalam tiket penumpang.

Terkait perjanjian antara penumpang dan pengangkut ini akhir-akhir ini muncul persoalan karena banyaknya masyarakat yang membeli tiket secara online lewat penyedia tiket online yang saat ini semakin banyak. Biasanya perjanjian penerbangan tersebut tidak tertera pada tiket, karena tiket yang diterima penumpang tidak dari maskapai, tapi dari penyedia tiket online. Persoalan yang timbul adalah masyarakat tidak membaca perjanjian antara pengangkut dan penumpang, sehingga masyarakat rentan kehilangan hak-hak mereka yang sudah di atur oleh negara. Semoga ke depan penerbangan Indonesia semakin baik. (Azwar Sutan Malaka)