Kita sering mendengar narasi tentang cita-cita Indonesia yang diagungkan oleh pemerintah, seperti menjadi pusat industri halal, mencapai net zero emissions, menghapus kemiskinan ekstrem, dan menjadi negara dengan smart city, yang dirangkum dalam visi Indonesia Emas 2045. Visi ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan yang stagnan di 9-10% selama 10 tahun terakhir, ketimpangan yang meningkat menjadi 0,39 pada 2023, dan tingkat pengangguran yang tinggi mencapai 7,2 juta orang pada Februari 2024.
Alih-alih merancang solusi efektif, pemerintah Indonesia malah sering kali membuat kebijakan kontradiktif dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang "ajaib". Kebijakan yang tidak konsisten ini memperparah masalah yang ada dan menimbulkan keraguan terhadap kemampuan mencapai Indonesia Emas 2045.
Kebijakan yang Bertentangan
Banyak kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, namun tidak akan cukup jika dibahas dalam satu tulisan. Kali ini, saya ingin mengulas kebijakan pemerintah yang "ajaib" sesuai dengan keilmuan dan minat saya. Pertama, mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tiba-tiba melambung tinggi. Pada bulan Mei, masalah tingginya UKT menjadi sorotan. Mahasiswa baru mengeluhkan bahwa UKT yang dikenakan melebihi kemampuan finansial keluarganya, bahkan banyak di antara mereka berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Setelah demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, kebijakan ini akhirnya ditunda dan kemungkinan akan dinaikkan tahun depan. Artinya, pemerintah hanya menunda masalah tanpa mengatasinya, padahal pendidikan adalah penunjang penting untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Pendidikan adalah adalah kunci utama untuk menjadi negara maju. Data OECD menunjukkan mayoritas negara maju mengambil peran untuk membiayai pendidikan tinggi dan menjadikannya inklusif dan terjangkau. Alih-alih mengikuti langkah ini, Menko PMK Muhadjir Effendy menyarankan mahasiswa menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk biaya pendidikan. Bagaimana mungkin negara yang bercita-cita menjadi pusat industri halal menyarankan pinjol yang sudah merugikan banyak orang?
Saran ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan menambah beban finansial pada mahasiswa dan keluarganya. Biaya pendidikan tinggi yang mahal membuat kelas menengah kesulitan mengaksesnya, karena mereka tidak berhak mendapatkan bantuan namun kesulitan mandiri. Akibatnya, data BPS menunjukkan hanya 10,15% penduduk Indonesia menamatkan pendidikan tinggi.
Kedua, terkait dengan kelas menengah, kebijakan kontradiktif lainnya adalah kebijakan ekonomi yang tidak pro-poor growth. Contohnya adalah kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan ini adalah kelas menengah. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa kelas menengah adalah kelompok yang rentan karena tidak mendapatkan bantuan pemerintah. Kebijakan ini pasti akan memengaruhi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan negara. Padahal, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus tumbuh 6-7%.
Terakhir, kebijakan-kebijakan aneh dari Kominfo menjadi sorotan. Indonesia bercita-cita mengembangkan smart city, tetapi kementerian yang paling strategis ini diisi oleh orang yang tidak kompeten karena pertimbangan politik. Akibatnya, muncul kebijakan seperti hobi memblokir situs, penggunaan "SMS Blast" untuk mencegah bahaya judi online, dan tidak adanya backup data penduduk yang menyebabkan berbagai masalah baru-baru ini. Ini sangat kontradiktif dengan gagasan smart city.
Ini hanya sebagian kecil dari kebijakan aneh yang ada, belum termasuk sektor kesehatan yang juga penting bagi kemajuan bangsa. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan menimbulkan pesimisme terhadap kemampuan Indonesia mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju dan inklusif.
Pernyataan Ajaib
